Garuda - Garba Rujukan Digital

Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Penambangan Liar Di Kawasan Cagar Alam Aldo Jefry Sulistyo; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 7, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian Argumentasi Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 12/Pid.Sus/2015/PT.GTO dengan alasan bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dalam perkara penambangan liar di Kawasan Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato sehingga penuntut umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Argumentasi dan alasan yang diberikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung telah sesuai pasal 253 KUHAP. Jaksa/Penuntut Umum beralasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Alasan yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum ini telah didasarkan pada pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Kata Kunci: Argumentasi Kasasi, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, Penambangan Liar di Kawasan Cagar Alam

Upaya Pembuktian Tanpa Kehadiran Saksi Korban Anak Dalam Perkara Kekerasan Anak Agung Putro Utomo; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian penuntut umum tanpa menghadirkan saksi korban yang dikategorikan sebagai anak dalam persidangan pada putusan nomor 143/Pid.Sus/2015/PN.Skt. dan untuk mengetahui kesesuain dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tanpa menghadirkan saksi korban menurut pasal 184 jo Pasal 160 huruf b KUHAP dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Sumber penelitian hukum meliputi bahan hukum primer KUHAP, bahan hukum sekunder berupa buku atau pustaka lainya. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Pengumpulan dan penyusunan data dilakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah melewati mekanisme pengolahan data kemudian ditentukan jenis analisis data, sehingga data yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan. Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang masih dibawah umur dengan mengancam dan memukuli korban hingga menimbulkan trauma. Keterangan saksi sangat penting guna membuktikan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Saksi korban yang masih dibawah umur tidak dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 184 jo Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menjelaskan bahwa yang pertama-tama yang didengar kesaksiannya adalah korban, maka tanpa kehadiran saksi korban anak tidak sesuai dan upaya pembuktiannya didasarkan pada alat bukti petunjuk. Kata Kunci: Pembuktian, Saksi Korban Anak, Kekerasan Terhadap Anak

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Adi Bambang Waseso; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 7, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

This research examine issues concerning reason District Court of Kota Agung in deciding verdict against the Defendant of narcotics class one abuser for himself. This research include normative law researchNarcotics is a substance or a drug derived from a plant or not plant, either synthetic or semisynthetic, which can cause a decrease or alteration of consciousness, and can lead to dependence. Actually drug is a substance or drug that can be useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, the use of which is not in accordance with the standards for treatment, would cause harm to themselves and society at large the younger generation. Thus the drug abusers should be rehabilitated. In the Narcotics Act has regulated how the arrangements for the rehabilitation of drug abusers. Abusers can we distinguish again become addicts and victims of drug abusers. Because they both use narcotics without rights and against the law. However, the setting for the abusers impressed overlap. There are criminal sanctions and penalties related actions in a single article abusers. The regulation stipulated in Article 127, where paragraph (1) of the criminal sanctions, while paragraph (2) and (3) of the sanctions measures (rehabilitation).It happened at the District Court Kota Agung No:32/Pid.Sus/2015/PN.Kot, the judge consideration do not consider correctly whole of indictment, evidence and witness statements in article 127 where paragraphThe defendant according to the statements of witnesses, experts, up to more documentary evidence leads to a drug addict, but the panel of Judges prefer imprisonment verdict without rehabilitation. Whereas in the article 127, where paragraph (3) someone who is proven to be a drug abuser must undergo a rehabilitation process.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api Dimas Bagas Setiawan; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 7, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Oditur Militer terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak membawa Senjata Api sesuai dengan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer J.o Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Penulisan hukum ini merupakan jenis penlitian hukum normatif yang bersifat prespektif dan terapan. Penulisan hukum ini berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Senjata Api yang menimpa Sertu Arif Darmawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Kasasi telah sesuai dengan Pasal 243 J.o Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer J.o Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951. Didalam putusannya Mahkamah Agung tidak setuju dengan alasan Kasasi dari pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Maka Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membebaskan Terdakwa dari seagala dakwaan. Kata Kunci: Kasasi, tindak pidana tanpa hak membawa senjata api, anggota TNI

Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Saleem Awud Nahdi; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini membahas mengenai alasan permohonan kasasi yang di ajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:226/PID.B/2014/ PN.TNG atas dasar judex factie salah menerapkan hukum dalam perkara penipuan dengan terdakwa Jui Reinaldi sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kasus. Teknik analisis menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif yaitu dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis itu dihasilkan suatu kesimpulan. Bersadarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permohonan kasasi yang di ajukan oleh Penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas dasar judex factie salah menerapkan hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Darmono -; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui telaah normatif Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum Kepada Penyidik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui masalah-masalah pada prapenuntutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian kepustakaan yaitu mempergunakan data sekunder. Teknik yang dipergunakan melalui penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini dirumuskan mencari bahan-bahan atau data untuk keperluan penulisan ini melalui kepustakaan dengan cara membaca, menafsirkan atau mentransfer buku-buku atau literatur, berupa undang- undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terjadinya proses prapenuntutan dari penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, kurang lengkapnya berkas perkara dari penyidik kepada penuntut hukum akan membawa dampak dalam proses prapenuntutan oleh jaksa. Selanjutnya untuk mengetahui berapa tenggang waktu yang diperlukan terhadap penyerahan atau pengembalian kembali secara timbal batik dari penuntut umum kepada penyidik terhadap berkas perkara pidana dalam pasal 138 ayat (2) dimana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penuntut umum. Kata kunci: pengembalian berkas perkara, penyidik, prapenuntutan

Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dea Arsyandita; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

This legal writing aims are to examine some issues, the suitability of the basic public prosecutor appeals and consideration of Supreme Court judges in criminal act persuade children copulation as stated in Article 253 and Article 256 On Criminal Procedure Code. This is normative research which prescriptive and applied research. Sources of law materials used primary law and secondary law which use of literature study on data collection techniques. Based on facts revealed at court proved that the Defendant had been copulating children as punished into Article 81 Paragraph (1) of Law Number 23 Year 2002 On Children Protection. Research concluded that The Judge judex factie in deciding the case did not apply or apply laws not as appropriate, which in terms of not considering statement of the Witnesses, statement of the Defendant as well as evidences that The Judges apply penal sanctions below minimum provisions against the Defendant. Public Prosecutor objected to penal sanctions dropped by The Judges to the Defendant because there are minimum standard rule and legal considerations of the Supreme Court which granted the public prosecutor's appeal in accordance with provisions of Article 256 on Criminal Procedure Code Keywords: Cassation, Consideration of Judge, Children Copulation

KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA PAKSA TERHADAP ANAK Dyah Retno Pujaningrum; Edy Herdyanto
Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI - APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.61298

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Visum Et Repertum pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak dengan ketentuan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case study). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak menjadi suatu alat bukti yang penting. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, sehingga dibutuhkan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih lagi pada kasus yang korbannya adalah anak, karena anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi pada dirinya, terkadang anak sulit dalam menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi kepadanya dan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan yang dilakukan secara paksa terhadap anak.Kata Kunci: Visum Et Repertum, Pembuktian, Persetubuhan Anak ABSTRACTThis research aimed to comprehend the verification power of Visum Et Repertum on the criminal act of sexual intercourse done forcedly to children with the Criminal Code provision. The type of research used in arranging the legal research was doctrinal or normative legal research. The character of this research was prescriptive and applied. The research approach used was a case approach (case study). The result of the research explained that the verification power of Visum Et Repertum in sexual intercourse crime verification done forcedly to children became essential evidence. It was because the crime carried out by the defendant was a criminal act related to the human body, so that it needed a doctor’s help to do a checkup. Furthermore, in a case whose victim is a child because children are not as competent as adults when something happens to them, sometimes children have difficulty explaining what situation happened to them and regarding the judge’s consideration in deciding a sexual intercourse case done forcedly to children.Keywords: Visum Et Repertum, Verification, Children Sexual Intercourse

Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan Betty Kusumaningrum; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v5i1.33408

This research aims to find out what is the basis for consideration of Supreme Court for granted and rejected an cassation in the case of embezzlement in the decision of the Supreme CourtNumber: 373 K/Pid/2015, wasin accordance with the requirements of formal and the terms material of the Criminal Procedure Code. This research is a study of doctrinal in a way to the law primary and secondary. The technique of collecting material law in this paper is the study of literature that is the collection of legal materials through material written law. The analysis of the legal materials conducted by the deductive method and drawn the conclusion to construct arguments. Based on the results of research and discussions are produced, it can be concluded that in the case of embezzlement of trademark righta committed by the defendant Soeharso, consideration of the Supreme Court in examining and deciding an cassation by prosecutors against the verdict free from any lawsuits High Court of Semarang on appeal in compliance with the provisions of the Criminal Procedure Code. (Keyword : Legal Considerations, The Supreme Court, Embezzlement)

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Memutus Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 807 K/Pid/2015) Astrid Meirika; Edy Herdyanto., S.H., M.H
Verstek Vol 6, No 2 (2018): AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang keseuaian argumentasi penutut umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan putusan Nomor: 442/ Pid.B/2014/Pnp yang telah memutus lepas dari segala tuntutan hukum mengenai perkara penggelapan dalam jabatan dengan Pasal 253 KUHAP dan mengenai kesesuaian argumentasi Hakim Agung mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dengan pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini terkait dengan salah satu bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana kemudian Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan mareriil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a. Argumentasi Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 807 K/PID/2015 mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 442/Pid.B/2014 dan menjatuhkan sanksi pidana karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Penggelapan

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search