Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Law Development Journal Sultan Agung Notary Law Review Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Jurnal Konstatering TABELLIUS
Amin Purnawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum dan Pendampingan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Kelompok Tani “Sumber Rejo” Desa Tuwang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Adillah, Siti Ummu; Purnawan, Amin; Istina, Siti Rodhiyah Dwi
Empowerment Vol. 4 No. 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4048

Abstract

This community service aims to provide knowledge and understanding of employment social security for workers in the informal sector, such as: Doctors, Advocates, Traders, Fishermen, Farmers, Ojek Workers, Becak Workers, and so on, especially for the Tuwang Village "Sumber Rejo" Farmer Group. Karanganyar District, Demak Regency. This community service is expected to provide knowledge and insight to the farming community about the importance of work safety, which in turn is expected to raise awareness to obtain legal protection for labor social security for farmers at work. The method used in this community service is to provide counseling and assistance, through lectures and discussions, which will then be followed up by assisting the farming community to become a participant in employment social security. The results and discussion were community service by providing legal counseling and assistance to farmer groups "Sumber Rejo" regarding the importance of being a participant in the Social Security Workforce for the Informal Sector like farmers, to anticipate work accidents, old age or death. AbstrakPengabdian   masyarakat   ini   bertujuan   untuk   memberikan   pengetahuan   dan pemahaman   tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor informal, seperti: Dokter, Advokat, Pedagang, Nelayan, Petani, Tukang Ojek, Tukang Becak, dan sebagainya, khusunya bagi Kelompok Tani “Sumber Rejo” Desa Tuwang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Pengabdian  masyarakat  ini  diharapkan  dapat memberikan  pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tani tentang pentingnya keselamatan kerja, yang pada akhirnya diharapkan dapat menimbulkan munculnya kesadaran untuk mendapatkan perlindungan hukum atas jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap petani pada saat bekerja. Metode yang digunakan  dalam  pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan, melalui metode  ceramah dan diskusi, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dibantu oleh kepada masyarakat tani untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil dan pembahasan  yaitu pengabdian  masyarakat  dengan melakukan penyuluhan  hukum dan pendampingan terhadap kelompok tani “Sumber Rejo” tentang pentingnya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Sektor Informal sperti petani, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja, memasuki usia tua ataupun kematian. 
Penyuluhan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Semarang Selatan Purnawan, Amin; Khisni, Akhmad; Adillah, Siti Ummu
Empowerment Vol. 4 No. 01 (2021): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i01.4049

Abstract

Pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan UMKM di Kota Semarang ini penting, karena diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pajak para pelaku UMKM. Aspek perpajakan yang memperhatikan kepentingan dunia usaha (business friendly) perlu dijadikan paradigma baru. Dengan adanya globalisasi dan kebijakan perubahan struktural, UMKM semakin diperlukan. Peran negara adalah menyediakan kerangka regulasi yang efektif beserta mekanisme pengawasan dan penegakan.  Latar belakang pengabdian masyarakat ini didasarkan pada kenyataan tentang tingkat ketaatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2017, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat miss-match. Kegiatan pengabdian masyarakat bekerja sama dengan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Mitra memiliki peran yang cukup kuat dalam menggerakkan pelaku UMKM di wilayahnya. Solusi yang ditawarkan adalah pembentukan kelompok kader sadar pajak sebagai model dan memberikan sosialisasi dan pendampingan pembayaran pajak penghasilan bagi pelaku UMKM. Solusi hasil yang disepakati, yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pembayaran pajak penghasilan UMKM., serta kemauan untuk membayar kewajiban pajak UMKM. Luaran yang dihasilkan, yaitu kader sadar pajak UMKM, dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk menjadi wajib pajak UMKM yang patuh dan sukarela.
Pendampingan dan Pengembangan Potensi Anak dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Manggihan Kabupaten Semarang Adillah, Siti Ummu; Taufik, Moch; Purnawan, Amin
Empowerment Vol. 5 No. 01 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i01.5676

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dan pengembangan potensi anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak-anak sebagai akibat terjadinya pandemi covid-19 dan untuk pengembangan potensi anak dalam penggunaan gadget dengan baik, positif, terarah dan produktif. Gadget selain sebagai sarana komunikasi, sekolah/belajar, dapat juga digunakan untuk berkreatifitas yang bisa mendapatkan penghasilan dan menambah sumber  ekonomi keluarga. Pendampingan dan pengarahan penggunaan gadget untuk mencegah hal-hal negatif, sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak bagi generasi muda dan masyarakat Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan metode presentasi informasi atau sosialisasi dan pendampingan dengan pendekatan secara individu dan berdiskusi secara rileks on the spot. Hasil dari pengabdian masyarakay ini, yaitu penyebab perkawinan anak adalah ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya dimana anak perempuan dianggap sebagai aset, anak perempuan pantang menolak lamaran, regulasi yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi yang berdampak negative pada remaja, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Dampak perkawinan anak, menjadikan rendahnya pendidikan anak, menimbulkan masalah ekonomi/kemiskinan, masalah kesehatan reproduksi, risiko KDRT, perceraian dan depresi pada  anak, serta berdampak buruk bagi keturunan yang dilahirkan oleh pasangan anak. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan dan wilayah. perlunya meningkatkan ekonomi masyarakat, upaya menyadarkan pada orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, mengubah budaya bahwa anak perempuan merupakan asset, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, anggapan kalau anak perempuan pantak menolak lamaran, dan sebagainya,
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pendampingan Pensertifikatan Tanah di Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Purnawan, Amin; Riyanto, Taufan Fajar; Adillah, Siti Ummu
Empowerment Vol. 5 No. 01 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i01.5677

Abstract

Desa Manggihan  Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Povinsi Jawa Tengah  yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sayuran, sebagian besar memiliki lahan pertanian namun belum bersertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sempurna. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya sekaligus memiliki nilai ekonomis karena dapat dijadikan jaminan kredit perbankan. Kenyataan ini mendorong pentingnya penyuluhan hukum dan pendampingan masyarakat untuk mengurus pendaftaran tanahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan akan mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilaksanakan pemerintah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan sertifikat tanah perlu dilakukan dengan memberikan edukasi dan pendampingan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat sehingga belum melakukan pendaftaran tanah. Pensertifikatan tanah sebagai strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif selama ini belum ada manajemen yang baik dan terstruktur dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pemilik lahan. Metode pelaksanaan kegiatan dengan metode berbasis kelompok yang dilakukan secara komprehensif yang mampu menginventarisasi seluruh aspek yang menghambat pensertifikatan tanah dan memberikan solusinya. Bekerjasama dengan Kepala Desa Manggihan selaku mitra serta Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat. Kegiatan dilakukan secara terukur sehingga berjalannya proses sertifikasi tanah. Luaran kegatan ini adalah sertifikat tanah dan publikasi dalam media pengabdian masyarakat.
The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining Harinda, Khoirulika Nur; Purnawan, Amin; Witasari, Aryani
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.601 KB) | DOI: 10.30659/ldj.3.4.693-699

Abstract

The purpose of this study is to identify and analyze law enforcement against illegal mining in Indonesia. Based on the results of the study, it can be concluded that illegal mining law enforcement is an unlawful act, regulated by Act No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the threat of punishment is regulated from Articles 158 to 165. Administrative law enforcement in illegal mining crimes by the authority law enforcement is carried out in a preventive manner. Supervision in law enforcement of mining administration in a limited manner has been regulated as stipulated in the provisions of Article 39, Article 78 and Article 79 concerning Mining Business Permits (IUP) or Special Mining Business Permits (IUPK). The signs contained in the Mining Business Permit (IUP) or Special Mining Business Permit (IUPK), are obligations that must be carried out by the recipient of the Mining Business Permit (IUP) or Special Mining Business Permit (IUPK), and if a violation is committed, the official who issuing the permit has the right to impose sanctions. Based on this suggestion, it is hoped that there will be coordination and integration between relevant agencies, in particular to carry out socialization activities for legal counseling regarding Act No. 4 of 2009.
LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE REJECTED IN THE POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS Prabowo, Megawati; Purnawan, Amin
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 2 (2024): June 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i2.2584

Abstract

This thesis aims to analyze the legal protection for creditors whose claims are rejected in the Debt Payment Suspension (PKPU) process based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Suspension (UUK-PKPU) and identify the weaknesses that arise in this protection. This study uses a normative legal method with a descriptive analytical approach, by analyzing laws and regulations, court decisions, and related legal literature. Based on the study, it is concluded that legal protection for creditors whose claims are rejected in the PKPU process is still very limited. UUK-PKPU does not provide a renvoi mechanism as in bankruptcy, so creditors cannot file a separate lawsuit with the commercial court. In addition, there are several weaknesses in UUK-PKPU and its implementation, including: lack of clarity and detail in the rules for verifying claims; lack of transparency and access to information for creditors; limited time for verifying claims; and limited forums for legal remedies for creditors whose claims are rejected.
LEGAL REVIEW OF THE APPLICATION OF THE SYSTEMATIC LEX SPECIALIS PRINCIPLE IN HANDLING TAX CRIMINAL CASES Batistuta, Nafathony Setya Mohammad; Purnawan, Amin
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 4 (2024): December 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i4.43173

Abstract

One of the characteristics of the legal principle is dynamic so that it can be adjusted to the development of the times. Likewise, the principle of lex specialis derogat legi generali has undergone theoretical development. One of the derivatives of the principle of lex specialis derogat legi generali is the principle of lex specialis systematic. This study aims to determine the legal review of the application of the principle of lex specialis systematic in handling tax crime cases. In this study, the approach method used is: a normative legal approach by studying library materials. The research specification used is Descriptive Analytical, namely an effort to analyze and explain legal problems related to objects with a comprehensive and systematic description of all matters related to the application of the principle of lex specialis systematic in tax crimes. The concept of implementing the principle of Lex Specialis Systematis is determined by which Special Law is enforced, meaning that special criminal provisions if the legislators do intend to enforce the criminal provisions as special criminal provisions or it will be special from the existing special provisions, then the general taxation provisions law is the one that is enforced, even though other special laws (such as the Corruption Crime Law have elements of a crime that can cover it) are of an acceptability nature. The position of the principle of Lex Specialis Systematis in Law No. 28 of 2007 concerning General Taxation Provisions in Tax Crimes if the dispute is within the scope of tax, then the law on taxation is used.
IMPLEMENTATION OF PERMA NUMBER 2 OF 2012 AND ITS RELEVANCE IN HANDLING THEFT CRIMINAL ACTIONS TO REALIZE SUBSTANTIVE JUSTICE (Case Study at Semarang Police) David Putraningtyas, Agustinus; Purnawan, Amin
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 2 (2023): June 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i2.1838

Abstract

The research problem as follows: how the implementation of Perma Number 2 Year 2012 in handling criminal theft in Polres Semarang; How is the legal consequence of the criminal act of theft; What constraints arise in the implementation of Perma No. 2 of 2012. The result of the research concludes that Implementation of Perma Number 2 Year 2012 in handling criminal theft in Polres Semarang in this case has been applied as possible. The legal consequences in handling criminal theft in Polres Semarang to realize substantive justice based on Perma No. 2 of 2012 can be known from the cause of the failure of criminal justice in Polres Semarang because during the implementation of material criminal law is bound by formal legality as regulated in KUHAP. The obstacles are the limitations of Semarang Police personnel, budget, and investigation ability in conducting an investigation.Keywords:  Implementation, Supreme Court Regulation, Theft Crime
THE EXISTENCE OF REGIONAL TAX REGULATIONS IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN THE GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA PROVINCE Andriani, Novi; Purnawan, Amin
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 1 (2023): March 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i1.1835

Abstract

Balancing Funds from cen tral to specific regions in Central Java Province contributed from the balancing fund from the Year 2013-2016 on average by 98.36% while for the Revenue Only 90.37%. This indicates that local governments are still dependent on the central government. Local governments need to optimize the source of revenues sourced from the Local Revenue. Special Government of Central Java Province is regulated in Local Regulation number 2 Year 2011 on Central Java Province Tax and has been referring to Law Number 28 Year 2009 on Regional Tax and Retribution. This study aims to determine and analyze the extent of the existence of local tax arrangements in increasing local revenue in Central Java Province for the fiscal year 2013-2016. Data analysis method used is juridical empirical. The results of this study indicate that simultaneously there is the influence of Local Taxes on Local Revenue of 90% and fragmentary Local Tax positively substantially influential on Local Revenue have a significant effect positively on the Original Revenue.Keywords: Existence, Local Tax, Local Original Income
LAW ENFORCEMENT ON THE UTILIZATION OF STATE-OWNED ASSETS IN THE KEDUNGOMBO RESERVOIR REVIEWED FROM ARTICLE 167 OF THE CRIMINAL CODE Krispriati, Desika Ratnaningtyas; Purnawan, Amin
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 18, No 3 (2023): September 2023
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v18i3.1852

Abstract

Kedungombo Reservoir as an asset of State property, experiencing problematic area management related to legal aspect. These problems include the uncontrolled number of floating net cages, land conversion, and unauthorized land grabs. This journal is based on the question of how 1) the system of preventing the use of state assets, 2) law enforcement in terms of Article 167 Paragraph (1) of the Criminal Code, and 3) what are the constraints and solutions to prevent the utilization of state assets by non- interested in the Kedungombo Reservoir of Central Java. The objective is to know and analyze 1) the system for preventing the use of state property assets; 2) law enforcement viewed from Article 167 Paragraph (1) of the Criminal Code and 3) obstacles and solutions to improve the prevention system of utilization of state property assets. The approach used is sociological juridical. The result of the research explains that the prevention system of the utilization of state-owned assets consists of input components, in the form of regulations related to the utilization of reservoirs, BBWS Pemali Juana, stakeholders and Local Government. The process, regulatory awareness efforts, community empowerment activities to strengthen aspects of community welfare. The output of the interdependence of roles between BBWS, the community and stakeholders in managing the reservoir for the sustainability of its resources is maintained. The main activities of active approach is to run the program of preventing the damage of natural resources and its infrastructure, as well as the socialization of the crime of natural resources in accordance with the laws and regulations. While the passive approach collects reports from the public associated with the destruction of natural resources and facilities. Law enforcement of the utilization of state property assets in the reservoir under article 167 of the Criminal Code includes reprimands and appeals, or the maximum form of making Statement by unauthorized parties. Obstacle prevention system utilization of State Property Assets in Reservoir is derived from water resources that experience sedimentation and behavior of the surrounding community who built illegal buildings and planting corn in Green Belt protected area and the use of floating net cages that exceed the limit. The solution is the application of environmentally friendly agriculture (terracing), maximizing the utilization of organic fertilizers and pesticides. In addition, fishery cultivation is limited. The surrounding community behavioral constraints are resolved with legal awareness and economic reinforcement through a non-penal approach by multiple stakeholders and defensive strategies.Keywords: Law enforcement, utilization of state property, article 167 of the Criminal Code.
Co-Authors Agustinus David Putraningtyas, Agustinus Akbar, Ahmad Faiz Akhmad Khisni, Akhmad Alifati, Izta Aulia Aryani Witasari Batistuta, Nafathony Setya Mohammad Bin Syeban, Salim Filza Taufiq Desika Ratnaningtyas Krispriati, Desika Ratnaningtyas Harinda, Khoirulika Nur Hariyanti, Agus Fitri Husin, M. Istina, Siti Rodhiyah Dwi Makmudin, Makmudin Mar’ah, Nurul Mashadurohatun, Anis Moch Taufik Novi Andriani, Novi Prabowo, Megawati Riyanto, Taufan Fajar Rizki, Pebriana Siti Ummu Adillah Wibowo, Moh. Bekti Widya Anugrah, Valentin