Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rahayu, Sri; Liyus, Herry; Purwastuti, Lilik; Wahyudhi, Dheny; Rahkmawaty, Dessy
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.475 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8504

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi adanya permasalahan mitra berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kepada anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten TanjungJabung Barat. Dari pengamatan di lapangan dan berdasarkan data yang di peroleh menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman mitra dalam memahami tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, kegiatan ini diusulkan dengan harapan agar ada pemahaman dan penyadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pelatihan terhadap mitradalam hal ini anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES)Kabupaten TanjungJabung Barat sebagai khalayak sasaran. Agar lebih memahami undang-undang tentang perlindungan anak. Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif, berpartisaipasi, dan peduli terhadap hak anak. Untuk menjawab permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan adalah dilakukan pelatihan berupa penyampaian informasi dari narasumber, tanya jawab dan diskusi, berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan ini adalah kelayakan perguruan tinggi, tim pelaksana/instruktur, materi kegiatan dan sarana prasarana. Target luaran yang dihasilkan bertambahnya ilmu pengetahuan dan pemahaman penyidik Polri dalam kaitannya dengan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.
Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Najemi, Andi; Nawawi, Kabib; Purwastuti, Lilik
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v4i2.10876

Abstract

Tujuan khusus penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak penyalahguna narkotika serta melihat yang menjadi hal pokok pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi kepada anak korban penyalahguna narkotika. Rumusan masalah Bagaimanakaha kedudukan anak penyalahguna narkotika, Apakah sebagai korban atau sebagai pelaku, apa yang menjadi penilaian hakim lebih cendrung menerapkan pidana penjara, Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan berkaitan dengan penerapan sanksi yang dijatuhkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian normatif, Penggunaan metode ini dilakukan melalui kajian bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tertier. Pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan undang-undang atau statuta approach dan pendekatan kasus atau case approach yang dilakukan dengan melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu ynag dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menujukkan bahwa Anak sebagai penyalah guna narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan bukan sebagai korban. Terhadap anak penyalah guna narkotika putusan penjara lebih dominan dijatuhkan, karena Hakim lebih memperioritaskan nilai kepastian hukum dibanding dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dengan penjatuhan pidana penjara, maka hal tersebut tidak sesuai dengan semangat untuk mengutamakan keadilan restoratif, dan dianggap belum melindungi kepentingan anak.