Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Jurnal Supremasi PAMPAS: Journal of Criminal Law RIO LAW JURNAL Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Liyus, Herry
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Restorative Justice Approach as an Alternative Criminal Case Resolution in Realizing Effective and Efficient Justice Wahyudhi, Dheny; Rahayu , Sri; Sudarti, Elly; Liyus, Herry
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Juni 2024
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v8i1.30038

Abstract

This research aims to find out how the regulation of restorative justice as an alternative in resolving effective and efficient criminal cases and to find out how the settlement of criminal cases through a restorative justice approach in realizing effective and efficient justice. For this reason, researchers are interested in conducting research with the title restorative justice approach as an alternative to criminal case settlement in realizing effective and efficient justice. This research is a normative juridical research. The results of the study found that the regulation of rhetorative justice is regulated internally in each law enforcement institution of the police, prosecutor's office and court. The orientation is no longer on punishment but shifts to restoring the original situation through peace efforts of the parties, both victims, perpetrators and communities affected by criminal acts. so that it can present an effective and efficient justice both in terms of time and costs incurred. Suggestions so that the settlement of criminal offenses with a restorative justice approach runs effectively and efficiently, it is necessary to equalize the perceptions of each law enforcement agency, both the police, prosecutors and courts regarding what criminal offenses can be resolved through a restorative justice approach and the time period given in resolving criminal offenses with a restorative justice approach and needs to be regulated in the form of a law.
KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yadi, Insya; Sudarti, Elly; Liyus, Herry; Hartati, Hartati; Ramadani, Atifa Awdia; Raharja, Ivan Fauzani
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 12, No 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15814

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut maka kewenangan untuk melakukan penyitaan bukan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik saja akan tetapi dapat pula dilakukan oleh Penuntut Umum. Hal itu tersirat di dalam ketentuan tersebut yaitu yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan miliki terdakwa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHAP tersebut secara implisit memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisa pengaturan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi., serta Untuk mengetahui nilai pembuktian di Pengadilan terhadap benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji studi dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta menganalisis hukum dari aspek yuridis normatif yang artinya meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini Benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di Pengadilan memiliki nilai pembuktian apabila prosedur penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipenuhi oleh Penyidik dalam tindakan penyitaan, dan terhadap benda yang disita telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adapun salah satu peran penulis dalam penelitian permasalan ini adalah Perlu diberikan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan penyitaan yang diajukan pada pemeriksan persidangan, maka Majelis Hakim yang telah dibentuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyitaan. Keyword: Kewenangan, Penuntut Umum, Penyitaan.
Kebijakan Hukum Pidana terkait Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara Ubaidila, Atta Syach; Liyus, Herry; Munandar, Tri Imam
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i1.31791

Abstract

The purpose of this research is to find out and examine how future criminal law policies related to illicit enrichment as an effort to recover state assets in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how criminal law policy related to illicit enrichment as an effort to recover state assets. This research uses a type of Normative Judicial research, which is writen by analyzing and examining legal materials such as literature studies, legal literature, and laws and regulations related to research. The results of the study found that Indonesia has not yet made illicit enrichment an offense in the Anti-Corruption Law so that efforts to restore state financial losses have not been maximized, because there are still limitation in Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in combating corruption and recovering state financial losses. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terkait dengan illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kebijakan hukum pidana terkait illicit enrichment sebagai upaya pemulihan aset negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang ditulis dengan menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti studi kepustakaan, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Hasil penelitian diketahui bahwa Indonesia hingga saat ini belum menjadikan illicit enrichment sebagai delik di dalam Undang-Undang Tipikor sehingga upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih terdapat keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian keuangan negara.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi Khoirunnisya, Khoirunnisya; Liyus, Herry
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i2.33296

Abstract

The purpose of this study was to find out the factors that led to online prostitution crimes through the MiChat application and what efforts were made by the Police in dealing with online prostitution crimes through the MiChat application. The formulation of the research problem is in the form of what are the factors that cause online prostitution crimes through the MiChat application and what are the countermeasures carried out by the Police in dealing with online prostitution crimes through the MiChat application. The type of research used is empirical juridical research, namely research that uses facts that occur in the field obtained from observations and interviews. The results of this study are that the factors that cause online prostitution crimes through the MiChat application in the jurisdiction of Jambi City are economic factors, technological progress factors, environmental factors, educational factors and lifestyle factors. The results of the research regarding the countermeasures carried out by the Police in overcoming online prostitution crimes through the MiChat application in the jurisdiction of Jambi City, namely using two types of efforts in the form of preventive efforts and revressive efforts.
Fungsi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Azhari Ritonga, Yudhy; Najemi, Andi; Liyus, Herry
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i3.37249

Abstract

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Mahendra, Bovin Tri; Hafrida, Hafrida; Liyus, Herry
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1653

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis di Indonesia dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis di Indonesia bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menentukan bahwa: “Jurnalis/wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya”, fasilitas perlindungan bagi wartawan pada tingkat undang-undang dijamin; 2) kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (doxing) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa upaya perlindungan terhadap jurnalis dalam menghadapi tantangan dan serangan siber masih jauh dari optimal. Kelemahan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang memadai, seperti yang terlihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang belum secara rinci mengatur mengenai kekerasan berbasis digital. Perlindungan hukum yang masih terpaku pada Undang-Undang ITE juga belum cukup efektif dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap jurnalis di ranah digital.
Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rahayu, Sri; Liyus, Herry; Purwastuti, Lilik; Wahyudhi, Dheny; Rahkmawaty, Dessy
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.475 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8504

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi adanya permasalahan mitra berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kepada anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten TanjungJabung Barat. Dari pengamatan di lapangan dan berdasarkan data yang di peroleh menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman mitra dalam memahami tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, kegiatan ini diusulkan dengan harapan agar ada pemahaman dan penyadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pelatihan terhadap mitradalam hal ini anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES)Kabupaten TanjungJabung Barat sebagai khalayak sasaran. Agar lebih memahami undang-undang tentang perlindungan anak. Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif, berpartisaipasi, dan peduli terhadap hak anak. Untuk menjawab permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan adalah dilakukan pelatihan berupa penyampaian informasi dari narasumber, tanya jawab dan diskusi, berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan ini adalah kelayakan perguruan tinggi, tim pelaksana/instruktur, materi kegiatan dan sarana prasarana. Target luaran yang dihasilkan bertambahnya ilmu pengetahuan dan pemahaman penyidik Polri dalam kaitannya dengan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum.
Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Lasmadi, Sahuri; Liyus, Herry; Rahayu, Sri; Wahyudhi, Dheny
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v6i2.22970

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengenai pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Pencegahan secara dini penyalahguna maupun penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Saran Kegiatan penyuluhan hukum ini mempunyai nilai yang positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan dengan lokasi penyuluhan yang berbeda.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia Reza Saputra, Fahreyz; Hafrida, Hafrida; Liyus, Herry
Jurnal Supremasi Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v15i1.4178

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis terhadap putusan pengadilan dan perbandingan dengan praktik di negara lain digunakan sebagai tolok ukur konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus, korporasi, atau keduanya, bergantung pada sistem kepatuhan dan budaya korporasi. Reformulasi hukum diperlukan untuk mencegah bias dalam penegakan hukum kepabeanan serta meningkatkan kepastian hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Bullying Rakhmawati, Dessy; Wahyudi, Dheny; Munandar, Tri Imam; Liyus, Herry
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i1.41613

Abstract

The aim of this research is to (1) find out the legal arrangements for children who are victims of bullying (2) find out what form of legal protection is given to children as victims of bullying. The formulation of the problem in this research is (1) What are the legal arrangements for children who become victims of bullying? Victims of Bullying according to the Child Protection Law? (2) What form of legal protection is provided to children who are victims of bullying? The research method used is empirical juridical because the author conducted research to see the gap between das sollen (what should be) and das sein (reality) in the Child Protection Law. The results of this research are legal arrangements for victims of bullying according to Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002, concerning child protection, namely article 1 number 16, article 54, article 59 paragraph (2) letter i, article 76c, article 71d paragraph (1) in conjunction with article 59 paragraph (2) letter i. Then there are several efforts made by the DPMPPA (Department of Women's Community Empowerment and Child Protection) to provide protection for victims of bullying, including: public complaints, victim outreach, counseling and psychologists, legal consultation referrals, temporary shelter, mediation, and victim assistance. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum terkait anak yang menjadi korban perundungan (bullying), dan (2) mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perundungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban perundungan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, karena bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya terjadi) dan das sein (kenyataan) dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait korban perundungan merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 16, Pasal 54, Pasal 59 ayat (2) huruf i, Pasal 76C, dan Pasal 71D ayat (1) juncto Pasal 59 ayat (2) huruf I, Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) untuk memberikan perlindungan kepada korban perundungan meliputi: menerima pengaduan dari masyarakat, menjangkau korban, menyediakan layanan konseling dan psikologi, memberikan rujukan konsultasi hukum, menyediakan tempat penampungan sementara, melakukan mediasi, serta mendampingi korban selama proses pemulihan.
Co-Authors Andi Najemi, Andi Azhari Ritonga, Yudhy Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudi Hafrida Hafrida Hartati Hartati Hutauruk, Jasa Alex Parlinggoman Ivan Fauzani Raharja Khoirunnisya Khoirunnisya, Khoirunnisya Lilik Purwastuti Mahendra, Bovin Tri Munandar, Tri Imam Nurjanah, Afifah Ayu Rahayu , Sri Rahkmawaty, Dessy Rakhmawati, Dessy Ramadani, Atifa Awdia Reza Saputra, Fahreyz Sahuri Lasmadi SRI RAHAYU Sudarti . Ubaidila, Atta Syach Yadi, Insya