Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Tematik
Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG KOTA SEMARANG Chotijah, Siti; Muryati, Dewi Tuti; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.974

Abstract

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang merupakan salah satu   institusi pelayanan kesehatan profesional. Aktifitas medis yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentunya akan menghasilkan limbah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sejauh mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengimplementasi kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit serta mengetahui kendala  yang  dihadapi  dan  cara  mengatasinya.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis sosiologis dengan spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis, seperti mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan  kesehatan  lingkungan  Rumah  Sakit.  Penelitian  ini  menggunakan  cara  pengambilan sampel  sistematis  Non  Random  yang  dilakukan  dengan  cara  teknik  Purposive  Sampling  yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria sampel terlebih dahulu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak terkait secara langsung serta didukung oleh data sekunder yang berupa studi keperpustakaan. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang sudah  berjalan dengan  baik sesuai  dengan  Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Adapun kendala yang ada mengenai standar baku mutu amonia akan tetapi kendala tersebut telah ditepuh upaya mengatasi kendala oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung berupa mengadakan pertemuan forum sanitasi sekota semarang dan mendapatkan hasil berupa kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah DomestikSultan Agung Hospital Semarang is one of the institutions of professional health services. Medical activity at Sultan Agung Islamic Hospital will surely produce waste, so the researcher is interested to study about the extent to which Sultan Agung Islamic Hospital implements the hospital waste management policy and knows the constraints faced and how to overcome them. The researcher uses a kind of sociological juridical research with the specification that is used that is analytical descriptive, such as describing the implementation of waste management policy at Sultan Agung Hospital based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Hospital health requirements. This research uses non-random systematic sampling method done by Purposive Sampling technique which is done by determining the criteria of sample first. The data used in this study is primary data, obtained through interviews of stakeholders directly and supported by secondary data in the form of study keperpustakaan. From the research result, the implementation of hospital waste management policy at Sultan Agung Hospital Semarang City has been running well in accordance with Number 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Health Requirements  for  Hospital  Environment.  The  obstacles  that  exist  about  the  standard  quality  of ammonia but these obstacles have been plagued efforts to overcome obstacles by Sultan Agung Islamic Hospital in the form of meeting the city sanitation forum semarang and get results in the form of a new policy of Minister of Environment and Forestry Regulation of the Republic of IndonesiaNumber P.68 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Quality Standards of Domestic Waste Water. 
Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Septiandani, Dian; triasih, dharu; Muryati, Dewi Tuti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.954

Abstract

 Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Permasalahan pada penelitian ini ialah kajian hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agamaThe marriage of different religions is a marriage between men and women who both have different religions or beliefs with each other. Different religious marriages can occur between Indonesian Citizens, WNI men and women who both have differences in religion / beliefs can also be different between citizenship of men and women who one of them foreign citizenship and also one of them has different religions or beliefs. The problem of this study is the study of marriage law of different religions in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia according to Islamic Law, Marriage Law and Compilation of Islamic Law, religious marriage is not allowed. The rules in the Marriage Law are in conformity with the rules of every religion in Indonesia. The existence of Marriage Law applies not only to people who are Moslems but to all religions.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG KOTA SEMARANG Chotijah, Siti; Muryati, Dewi Tuti; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1033

Abstract

  RumahSakitIslamSultanAgungKotaSemarangmerupakansalahsatu   institusipelayanan kesehatanprofesional.AktifitasmedisyangadadiRumahSakitIslam SultanAgung tentunyaakan menghasilkan limbah,sehinggapeneliti tertarik untukmengkajitentang sejauh manaRumahSakit Islam SultanAgungmengimplementasikebijakanpengelolaanlimbahRumahSakitsertamengetahui kendala  yang  dihadapi  dan  cara  mengatasinya.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis sosiologisdenganspesifikasiyang digunakanyaitudeskriptifanalitis, sepertimendeskripsikan mengenai implementasikebijakanpengelolaan limbahdiRumahSakitSultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan  kesehatan  lingkungan  Rumah  Sakit.  Penelitian  ini  menggunakan  cara  pengambilan sampel  sistematis  Non  Random  yang  dilakukan  dengan  cara  teknik  Purposive  Sampling  yang dilakukandengancara menentukankriteria sampelterlebih dahulu.Datayang dipergunakandalam penelitianiniadalahdataprimer,yang diperolehmelaluiwawancaraterhadap pihak terkaitsecara langsung sertadidukung olehdatasekunderyang berupastudikeperpustakaan. Darihasilpenelitian, implementasikebijakanpengelolaanlimbahrumahsakitdiRumahSakitIslam SultanAgungKota Semarangsudah  berjalandengan  baiksesuai  dengan  Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004tentang Persyaratan KesehatanLingkunganRumahSakit.Adapunkendalayang adamengenaistandarbaku mutuamoniaakantetapikendala tersebut telah ditepuhupayamengatasikendalaolehRumahSakit IslamSultanAgungberupamengadakanpertemuanforumsanitasisekotasemarang danmendapatkan hasilberupakebijakanbaruyaitu Peraturan MenteriLingkunganHidupDan KehutananRepublik IndonesiaNomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentangBaku Mutu AirLimbah Domestik 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements Triasih, Dharu; Muryati, Dewi Tuti; Nuswanto, A Heru
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i2.732

Abstract

The rapid growth of information technology-based lending and borrowing service providers has apparently not been matched by adequate education to the public, resulting in various effects/risks that arise from the many types of online loans and there are still many companies that are unregistered or illegal as well as the potential for data leaks. the user's privacy that can be misused by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as all efforts that guarantee legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 point 1 UUPK. The existence of this UUPK is to guarantee legal certainty for consumer protection by fulfilling consumer rights. The problem that arises is how is the legal protection for consumers in online loan agreements? What steps have been set by the government in protecting consumers related to fintech / illegal online loans? The normative juridical approach method. Collecting data through interviews, questionnaires, literature study. The data collected includes primary data, secondary data. The research data, both primary and secondary data, will be analyzed qualitatively. The results of this study are legal protection for consumers by carrying out a fintech-based company supervision system that is closely related to consumer protection legal issues which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Because one of the keys so that consumers' rights can be protected is from the extent to which regulations related to supervision and supervision systems are carried out by the government (in this case OJK) regarding the fintech companies themselves. The step that must be taken by the government is that its implementation must be guided by the Regulation of the Financial Services Authority No. 77 /POJK.01/2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services.
Pelatihan Penulisan Surat Dinas bagi Para Pengurus PKK dan Pegawai Kelurahan Meteseh, Semarang Riana, Rati; Muryati, Dewi Tuti; Supriyadi, Supriyadi
TEMATIK Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v4i1.7281

Abstract

Kegiatan surat-menyurat dalam masyarakat, terutama di instansi, departemen atau lembaga dipergunakan ragam surat dinas yang sesuai dengan pedoman. Dalam pelaksanaannya, penulis surat sering mengabaikan hal-hal yang terkait dengan syarat surat yang baik. Pengabaian tersebut bisa menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sampai kepada penerima pesan dengan tepat. Kesalahan ini terjadi, biasanya, karena pengonsep surat dinas atau bahkan juga pejabat/pemimpin yang menandatangani surat tersebut kurang memahami kaidah bahasa baku. Dari analisis tersebut dilakukan pelatihan membuat surat dinas dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menulis surat dinas yang benar. Sasaran adalah para pengurus PKK dan pejabat kelurahan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang.  Metode yang digunakan adalah dengan pelatihan, diskusi, dan praktik membuat surat resmi. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan pretest dan postest.  Hasilnya bahwa terjadi peningkatan pemahaman para pengurus PKK dan pegawai Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang berkaitan dengan surat-menyurat dinas. Rata-rata peningkatannya adalah 45,973%. Sementara, hasil praktik peserta dalam menulis surat dinas adalah bahwa sebagian besar peserta mampu menulis surat dinas yang baik.
Peningkatan Pemahaman Bagi Siswa SMA Nurul Firdaus Kec. Godong, Kab. Grobogan Mengenai Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Transaksi Jual beli on Line Triasih, Dharu; Sukimin, Sukimin; Muryati, Dewi Tuti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.9647

Abstract

Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara online atau E-Commerce. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (face to face) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia maya. Eksistensi E-Commerce ini penting untuk dikaji. Seiring bertambahnya para pengguna jual beli online, banyak bermunculan situs jual beli online palsu yang hanya memanfaatkan untuk memperoleh income dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu maka diperlukan sebuah perlindungan hukum baik untuk konsumen atau pemilik bisnis online. Kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli online akan membuat banyak orang tertarik untuk ikut melakukan bisnis jual beli online. Dari banyaknya pebisnis jual beli online pasti ada yang melakukan bisnis jual beli online curang (palsu). Agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari segi konsumen ataupun dari pebisnis online jujur, maka diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah. Berdasarkan   hal   ini   dapat dirumuskan permasalahan dalam   kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman  siswa MA Nurul Firdaus tentang hak dan kewajiban konsumen dalam jual beli online. Terkait   bila terjadi wanprestasi pihak pelaku usaha belum dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal.bila terjadi kecurangan baik itu tentang cacat produk, informasi yang tidak jujur maupun keterlambatan pengiriman barang. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pre test, ceramah, diskusi dan tanya jawab, pos test. Luaran dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah di jurnal KADARKUM FH dan Media massa dan HKI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA UPAYA PENCEGAHAN DINI TINDAK PIDANA KORUPSI Sukimin, Sukimin; Muryati, Dewi Tuti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i1.5091

Abstract

Korupsi di Indonesia sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas hal ini tidak lepas dari moralitas para pelaku. Dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi di masa mendatang sangat penting para generasi muda diberikan pendidikan anti korupsi agar para generasi uda pada masa mendatang tidak berbuat korup dalam semua bidang. Para siswa sangat perlu diberikan pemahaman terhadap pendidikan anti korupsi karena para siswa pada umumnya belum memahami adanya pendidikan anti korupsi. Adapun tujuan diadakan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman dan penanaman pendidikan anti korupsi kepada siswa sebaga bentuk upaya pencegahan terjadinya korupsi dimasa mendatang. Solusi yan diberikan adalah dengan memberikan ceramah atau sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada siswa. Metode yang digunakan adalah meliputi tahap persiapan , tahap pelaksaaan dan tahap evaluasi. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi siswa menunjukan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi. Hal ini dapat diihat dari data pengolahan kusioner peserta terhadap perbandingan sebelum dengan sesudah diberikan ceramah atau sosialisasi terhadap komponen pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Sebelumnya menyatakan tidak tahu sebanyak 54,4% menjadi 5,9%, kemudian menyatakan kurang tahu sebelumya 30,8% menjadi 14,7% dan yang menyatakan tahu sebelumnya 14,7% meningkat menjadi 82,3%.. Dengan demikian diharapkan para siswa dapat memahami arti pentingnya pendidikan anti korupsi sehingga siswa terhindar dari perilaku yang digolongkan korupsi.
Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Septiandani, Dian; Triasih, Dharu; Muryati, Dewi Tuti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.332 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1021

Abstract

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Permasalahan pada penelitian ini ialah kajian hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agamaThe marriage of different religions is a marriage between men and women who both have different religions or beliefs with each other. Different religious marriages can occur between Indonesian Citizens, WNI men and women who both have differences in religion / beliefs can also be different between citizenship of men and women who one of them foreign citizenship and also one of them has different religions or beliefs. The problem of this study is the study of marriage law of different religions in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia according to Islamic Law, Marriage Law and Compilation of Islamic Law, religious marriage is not allowed. The rules in the Marriage Law are in conformity with the rules of every religion in Indonesia. The existence of Marriage Law applies not only to people who are Moslems but to all religions
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi Magribi, Imam; Muryati, Dewi Tuti; -, Supriyadi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.408 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i2.1026

Abstract

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor, dan bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan permohonan pailit oleh debitor. Penelitian hukum dengan tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor atas permohonan kepailitan yang dilakukan oleh PT. Sumatera Persada Energi telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun UUKPKPU, karena secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan antara debitor dan kreditor, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang kepada kreditor.  The Bankruptcy Act is a public confiscation of all the wealth of the Bankrupt Debtor whose stewardship and ordering are carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. Bankruptcy assets will be distributed in accordance with the portion of the creditors demand. Based on the background then the subject matter of this research is how the protection of the creditors law on bankruptcy filed debtor, and how the debtor bankruptcy property settlement to the creditors in connection with the request for bankruptcy by the debtor. Research method, research method consist of type / type of research using normative juridical, research specification using analytical descriptive, data collection method using secondary data covering primary law material, secondary law material, and tertiary law material, method of data analysis using qualitative analysis. Protection of the creditor's law of bankruptcy filed by the debtor on the Bankruptcy Application made by PT. Sumatra Persada Energi has been in compliance with the Bankruptcy Act applicable both Law Number 4 of 1998 and UUKPKPU, because substantially there is no change in the requirements for filing of bankruptcy petition. The requirements for filing a petition for bankruptcy are far from the principle of justice for bankruptcy settlement between the debtor and the creditor, especially for creditors whose debtor is not enough to pay the entire debt to the creditors.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Mulyani, Tri; Muryati, Dewi Tuti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.2118

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2019 beserta implikasinya. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konsep, spesifikasi penelitan diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan analis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan   sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur berdasarkan Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019, bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu PP RI No. 13 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, yang mana peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran dari UU RI No. 20 Tahun, sehingga berdasarkan Stufenbautheory dari Hans Kelsen yang diterjemahkan di Indonesia melalui UU RI No. 12 Tahun 2011 maka Permendikbud RI No. 20 Tahun 2019 harus dicabut, atau perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan diatasnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang undangan. Adapun implikasinya bagi calon peserta didik, meliputi 2 (dua) hal yaitu: Pertama, implikasi positif antara lain calon peserta didik baru memperoleh akses pendidikan dan terjadinya pemerataan pendidikan; Kedua, implikasi negatif antara lain calon peserta didik baru tidak bisa memilih sekolah yang sesuai harapan, dan bagi calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.  
Co-Authors Abib, Agus Saiful Amri Panahatan Sihotang Dhian Indah Astanti, Dhian Indah El Ula, Khaidar Alifika Endah Pujiastuti Magribi, Imam Mulyani, Tri - Natalis, Aga Nuswanto, A Heru Putri, Fienda Restiti Riana, Rati Riani, Nia Okta Septiandani, Dian Septiandani, Dian Siti Chotijah, Siti Subaidah Ratna Juita Sukimin Supriyadi - Supriyadi Supriyadi Suwandi, Dedy Swasti Gautama, Indhira Vidya Tamba, Tumanda Tri Mulyani Triasih, Dharu Triasih, Dharu Triasih, Dharu - Triwati, Ani Violeta, Asriva Cynthia Wardani, Diah Ayu mulya Wulandari, Dita Putri Yulistyowati, Efi