Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurnal Adhyasta Pemilu Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Irwan Hafid
Universitas Islam Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

 1 
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENGATASI KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL Irwan Hafid
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 2 No 1 (2020): Menakar Problematika Pilkada 2020
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.936 KB) | DOI: 10.55108/jbk.v2i1.233

Abstract

Misuse of social media during the election campaign is one thing that needs serious attention. In addition to promising various facilities, social media is also an effective means to commit a crime, such as the spread of hoax and black campaigns. That reality would be the basis for this writing. The theory used in this research is criminal policy theory and campaigns on socialmedia. While the method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The output of this paper is that the issue of legislation and coordination becomes a problem in the regulation of campaigns on social media. Therefore, this must be overcome through the efforts of penal and non-penal as part of criminal policy.
UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM Irwan Hafid
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 3 No 2 (2021): Electoral Justice Pada Pemilu 2024
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.015 KB) | DOI: 10.55108/jbk.v3i2.260

Abstract

Sistem hukum pidana di Indonesia mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindakpidana dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus, atau pengurus sekaligus korporasinya. Dalam praktik tindak pidana pemilihan umum (pemilu), hingga saat ini belum ada partai politik yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi, kecuali terhadap politisi atau pengurusnya. Praktik ini dinilai belum cukup mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam upaya penyelesaian pelanggaran pemilu, karena partai politik juga berpotensidapat menikmati keuntungan dari terjadinya tindak pidana pemilu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum, terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam mempertanggungjawabkan partai politik secara pidana,diantaranya pertarungan ideologis antara kepentingan hukum pidana melawan politik, distorsi penegakan hukum melaluipembentukan undang-undang, hingga kooptasi partai politik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukankebijakan hukum pidana dalam upaya untuk mempertanggungjawabkan pidana partai politik sebagai subjek delik (korporasi/badan hukum) dalam tindak pidana pemilu kedepan.
Co-Authors Dendy Prasetyo Nugroho Kurnia Dewi Anggraeny Mahrus Ali