Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan PENGABDIAN SOSIAL Pamulang Law Review
Mohamad Anwar
Universitas Pamulang
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN UPAH BAGI TENAGA KERJA Mohamad Anwar
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.037 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v6i1.y2019.3040

Abstract

Abstrak Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran dan fungsi FSPTSK dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota Tangerang – Banten dan bagaimanakah peranan FSPTSK dalam melindungi hak – hak buruh sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk mengetahui peran dan fungsi FSPTSK dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota Tangerang – Banten dan untuk mengetahui peranan FSPTSK dalam melindungi hak – hak buruh sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan adalah penelitian normative, tipe penelitian yaitu penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, dimana data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, penulis memilih lokasi disekretariat FSPTSK Kota Tangerang, Analisis data dilakukan terhadap data yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh langsung dari responden di lapangan melalui wawancara dengan pihak FSPTSK. Kesimpulan yang didapat adalah peran dan fungsi FSPTSK dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota Tangerang-Banten adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, juga sebagai lembaga perunding mewakili pekerja, yang melindungi dan membela hak–hak dan kepentingan pekerja. Sedangkan peranan FSPTSK dalam melindungi hak – hak buruh sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.Kata Kunci : Ketenagakerjaan, upah minimum, perlindungan, serikat pekerja
Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religius Dalam Membentuk Insan beriman, Bertakwa, Berwawasan Global dan Berakhlak Mulia (272-283) Deni Darmawan; Mohamad Anwar; Sylvia Hasanah Thorik
Jurnal Pengabdian Sosial Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Sosial
Publisher : Universiitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/pbs.v3i2.32140

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Yayasan Sahabat Yatim dengan judul Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religius Dalam Membentuk Insan beriman, bertakwa, berwawasan global dan berakhlak Mulia. Tujuan kegiatan ini untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter religius melalui pembelajaran, pembiasaan, keteladanan, penilaian dan penguatan. Dalam proses penananam pembelajaran bisa dilakukan dengan gim yang menyenangkan. Melalui pembelajaran, pembiasaan/pembudayaan, keteladanan, penilaian, dan penguatan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan pengurus bisa melakukan ke-lima proses tersebut sehingga proses menanammkan nilai-nilai pendidikan karakter religius akan membentuk santri menjadi insan beriman, berwawasan global an berakhak mulia.Kata  kunci:  pendidikan karakter, religius, beriman, berwawasan global, akhak mulia.    
Akta Otentik Sebagai Pembuktian Yang Sempurna Dalam Ketentuan Hukum Perdata Mohamad Anwar
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Membuktikan suatu peristiwa di pengadilan membutuhkan adanya alat bukti yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi pihak yang berperkara perdata dengan minimal, dua alat bukti yang sah dan memenuhi asas unus testis nullus testis harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Menurut hukum, alat bukti yang sah ialah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil. Apabila alat bukti tidak memenuhi ke dua syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Oleh karena itu, alat bukti dalam sistem pembuktian hukum acara perdata memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam hukum acara perdata. Keberadaan akta otentik dapat disebabkan karena ketentuan perundangan yang mengharuskan adanya alat bukti untuk perbuatan hukum tertentu dan dapat pula karena pihak-pihak yang berkepentingan menghendakinya agar perbuatan hukum mereka dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat misalnya dalam hubungan bisnis, perbankan, pertanahan dan lain-lain. Melalui akta otentik ini dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban subjek hukum dan menjamin kepastian hukum.
Co-Authors Deni Darmawan Sylvia Hasanah Thorik