Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)
Lidya Dwijayani
Unknown Affiliation
Health Professions Nursing Public Health

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pemanfaatan MUYAN KB Tahun 2020 Lidya Dwijayani
Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI) Vol 6 No 2 (2020): Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)
Publisher : Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (State Health Polytechnic of Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31290/jiki.v6i2.2169

Abstract

Background: Determination of the national emergency status of COVID-19 in Indonesia since March 31, 2020 has caused people’s accessibility to get contraceptive service with MUYAN KB to decline; this is one of the factors decreasing the achievement of new family planning participants nationally. Method: This study is a descriptive study with secondary data analysis of data belonging to the Central BKKBN, the data collection technique used in literature research. Result: The decline in the movement of MUYAN KB occurred in April 2020 (46%), the largest decrease was in November 2020, namely 76% compared to the previous year. The decline in the movement of MUYAN KB has led to a decrease in the number of new family planning participants since April 2020 (12,25%) and May 2020 (8,67%). Discussion: The decline in the role of MUYAN KB during the COVID-19 pandemic is in accordance with PSBB policy issued by the central government. This effort was made in order to prevent the transmission of COVID-19 that might from mobile family planning services using MUYAN KB. This decline needs to be anticipated by the managers of the family planning program. Conclusion: A new adaptation era family planning service mechanism is needed so that the level of contraceptive use does not decrease dramatically and its implementation remains in accordance with health protocols during the COVID-19 pandemic, such as the use of tele registration, use of online communication to counseling provision of PPE for health workers and increasing the role of PLKB/PKB to distribute emergency contraceptive likes birth control pills and condoms. Keywords: COVID-19, Mobile Family Planning Service, MUYAN KB, PLKB/PKB
GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB BERGERAK DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEPULAUAN PADA TAHUN 2019 Lidya Dwijayani
Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI) Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)
Publisher : Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (State Health Polytechnic of Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31290/jiki.v7i1.2163

Abstract

Abstract Background: The low level of participation in family planning in border areas and archipelago, has made the government, in this case, BKKBN, do an innovative liked mobile family planning service. The achievement of family planning participation is influenced by various factors. Method: This study used a descriptive design with a cross-sectional approach. Result: There are 34 (100%) provinces that have provided mobile family planning services, 33 (97,1%) provinces have provided mobile family planning services in border areas, 20 (60,6%) provinces have also implemented its services in the archipelago. 31 (91,2%) provinces use health facilities as a means of providing mobile family planning services, 33 (97,1%) provinces use MUYAN KB. 23 (67,6%) provinces have involved partners from FKRTL, 34 (100%) involved TNI, and 28 (82,4%) involved partners from FKTP. Discussion: Fulfilling the accessibility of contraceptives and reproductive health services in border areas and the archipelago is influenced by various factors, including the availability of health facilities and supporting facilities, easy access, availability of medicines, medical devices and disposables, availability of health personnel resources, cross-sector partnerships and mechanism integrated reference patterns. Conclusion: Fulfilling the factors that affect the accessibility of quality contraceptive and reproductive health services in border areas and islands requires the collaboration of various parties. Keywords: mobile family planning, border areas, the archipelago
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB BERGERAK WILAYAH PERBATASAN DAN KEPULAUAN DI 34 PROVINSI TAHUN 2019 Lidya Dwijayani
Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI) Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)
Publisher : Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31290/jiki.v7i1.2163

Abstract

Latar Belakang: Penyelenggaraan pelayanan KB di wilayah perbatasan dan kepulauan bukan hanya mengenai rendahnya kontribusi kedua wilayah tersebut terhadap pencapaian tingkat nasional. Namun sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan pemerataan akses pelayanan kesehatan dimana pelayanan KB merupakan salah satu hak reproduksi tiap individu. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif dengan metode potong lintang atau cross sectional. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data agregat pencapaian di tingkat provinsi. Sampel penelitian yaitu seluruh populasi studi berjumlah 34 provinsi dan analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat menggunakan SPSS 20. Hasil: Hasil analisis univariat didapatkan sebanyak 33 (97,1%) provinsi telah menyelenggarakan pelayanan KB Bergerak di wilayah perbatasan 20 (60,6%) provinsi telah melaksanakan pula di wilayah kepulauan. Sebanyak 31 (91.2%) provinsi memanfaatkan faskes statis sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak dan 33 (97,1%) provinsi menggunakan sarana MUYAN KB. Selanjutnya, 23 (67,6%) provinsi telah melibatkan mitra kerja dari FKRTL, 34 (100%) melibatkan mitra kerja TNI dan 28 (82,4%) melibatkan mitra kerja dari FKTP. Pembahasan: Penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak nyatanya perlu memperhatikan berbagai faktor, diantaranya faktor lingkungan dan norma di wilayah setempat, adanya dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan informasi publik mengenai manfaat KB hingga ketersediaan akses menjangkau pelayanan KB Bergerak, baik akses secara geografis maupun ekonomi. Kesimpulan: Pemenuhan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas pelayanan KB Bergerak di wilayah perbatasan dan kepulauan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, diantaranya pemerintah daerah melalui dukungan APBD hingga kolaborasi dengan pihak swasta melalui pendanaan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMANFAATAN MOBIL UNIT PELAYANAN (MUYAN) KB TAHUN 2020 Lidya Dwijayani
Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI) Vol 6 No 2 (2020): Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia (JIKI)
Publisher : Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31290/jiki.v6i2.2169

Abstract

Abstrak: Penetapan status kegawatdaruratan nasional COVID-19 di Indonesia sejak 31 Maret 2020 menyebabkan aksesbilitas masyarakat mendapatkan pelayanan kontrasepsi melalui MUYAN KB menurun, hal ini menjadi salah satu faktor penurunan pencapaian peserta KB Baru nasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui analisis data sekunder terhadap data milik BKKBN Pusat, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu literature research. Penurunan gerak MUYAN KB terjadi di bulan April 2020 (46%) dan penurunan terbesar di bulan November 2020 yaitu 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan gerak MUYAN KB menyebabkan terjadinya penurunan jumlah peserta KB Baru sejak bulan April 2020 (12,25%) dan Mei 2020 (8,67%). Penurunan peran MUYAN KB selama masa pandemi COVID-19 sesuai dengan kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 melalui pelayanan KB mobile dengan MUYAN KB. Penurunan gerak MUYAN KB ini perlu diantisipasi oleh para pengelola program KB. Diperlukan mekanisme pelayanan KB era adapatasi baru sehingga tingkat pemakaian kontrasepsi tidak mengalami penurunan drastic dan pelaksanaannya tetap sesuai dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, seperti: pemanfaatan tele registrasi, pemanfaatan komunikasi online untuk konseling, penyediaan APD bagi tenaga kesehatan serta peningkatan peran PLKB/PKB untuk mendistribusikan kontrasepsi darurat seperti Pil KB dan Kondom.
Co-Authors