Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Penggunaan Surat Keterangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Faridhi, Adrian
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.039 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v5i2.2181

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun termasuk juga dalam hal ini pemilihan kepala daerah (Pilkada), memilih merupakan hak asasi yang mesti dilindungi sebagai hak dasar warga negara. Syarat untuk memilih dalam perkembangannya mengalami perluasan makna demi dapat menggunakan hak politik berupa memilih dan dipilih, pada awalnya syarat memilih menunjukkan surat undangan memilih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi cukup menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), timbul permasalahan ketika proses penerbitan KTP bermasalah, namun penggunaan KTP sebagai dasar identitas untuk memilih, maka terbitlah ketentuan penggunaan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP yang belum selesai. Metode penelitian ini mengunakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian yaitu penggunaan surat keterangan sebagai pengganti KTP didapatkan jumlah yang cukup besar saat Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 dan surat keterangan yang digunakan sebagai pengganti KTP diberikan tidak melampirkan foto sebagaimana yang terdapat didalam KTP yang berpotensi menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada.
Penggunaan Surat Keterangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Adrian Faridhi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v5i2.2181

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun termasuk juga dalam hal ini pemilihan kepala daerah (Pilkada), memilih merupakan hak asasi yang mesti dilindungi sebagai hak dasar warga negara. Syarat untuk memilih dalam perkembangannya mengalami perluasan makna demi dapat menggunakan hak politik berupa memilih dan dipilih, pada awalnya syarat memilih menunjukkan surat undangan memilih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi cukup menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), timbul permasalahan ketika proses penerbitan KTP bermasalah, namun penggunaan KTP sebagai dasar identitas untuk memilih, maka terbitlah ketentuan penggunaan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP yang belum selesai. Metode penelitian ini mengunakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian yaitu penggunaan surat keterangan sebagai pengganti KTP didapatkan jumlah yang cukup besar saat Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 dan surat keterangan yang digunakan sebagai pengganti KTP diberikan tidak melampirkan foto sebagaimana yang terdapat didalam KTP yang berpotensi menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada.