Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) Mamay Komariah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Penulisan tentang “Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lebih jelas tentang mekanisme dan kinerja LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perlindungan dalam UU No. 13 Tahun 2006 diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Mekanisme pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam pasal 28-32 UU No. 13 Tahun 2006 yang mencakup berbagai prosedur dan persayaratan yang harus dipenuhi oleh saksi dan/atau korban untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK yang terkadang sulit dilakukan oleh saksi dan/atau korban tersebut. Kinerja LPSK dalam menjalankan tugasnya pun dipandang kurang efektif. Kelemahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan kepada LPSK agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, disamping mereka juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK. kurangnya informasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kata Kunci : Perlindungan, Saksi dan Korban

INTEGRITAS PENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, KPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Mamay Komariah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh

Korupsi digolongkan sebagai extra-ordinary crime yang harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi. Dalam penanganannya harus dilakukan oleh beberapa instansi yang mempunyai kewenangan tentang hal itu. Di Indonesia penegak hukum dalam tindak pidana korupsi diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah terformulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Integritas para penegak hukum Kepolisian Kejaksaan dan KPK seharusnya menciptakan keharmonisan karena pada dasarnya ketiga lembaga tersebut telah memiliki kewenangan masing-masing. Ketiga lembaga tersebut masing-masing payung hukum nya adalah Undang-Undang. Meskipun pada kenyataannya KPK sebagai salah satu penegak hukum dalam tindak pidana korupsi akan mengambil alih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menciptakan integritas penegak hukum yang baik dalam tindak pidana korupsi diantaranya dari faktor hukum yakni adanya peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih sehingga adanya tarik menarik kewenangan, karena dianggap peraturan perundang-undangan bersifat over lapping (tumpang tindih). Kata Kunci : Integritas, Penegak Hukum, Tipikor.

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIAMIS Nina Herlina; Mamay Komariah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks yang bersifat multidimensi. Luasnya wilayah Kabupaten Ciamis dan karakteristik kemiskinan yang berbeda membutuhkan strategi kemiskinan yang berbeda pula. Kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Ciamis yang pada umumnya berada pada wilayah perdesaan dan daerah-daerah terpencil. Peran Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis yaitu dengan di bentuknya Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah LTPKD dengandasarhukum Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis antara lain dalam hal sistem pengelolaan data kemiskinan daerah tidak terpusat hanya di kabupaten saja tetapi untuk pengelolaan dana kemiskinan diperlukan perangkat dan sistem yang terintegrasi hingga ke kecamatan dan desa, agar jumlah masyarakat miskin valid sesuai dengan kenyataan di lapangan.Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis mengeluarkan regulasi mengenai pengentasan kemiskinan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis, serta merealisasikan 3 (Tiga) program utama yakni, Bidang Kesehatan “Waluya”, Bidang Pendidikan “Calaka”, Bidang Sosial Ekonomi “Walagri”. Kata kunci : Pengentasan, Kemiskinan

KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Mamay Komariah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat baik masyarakat regional maupun masyarakat internasional. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Presfektif Hukum Pidana Internasional merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya mengancam bagi keselamatan individu namun merupakan ancaman bagi kedaulatan negara. Terlepas dari hal tersebut definisi terorisme di dunia belum memiliki keseragaman tentunya karena adanya suata pandangan ideologi yang berbeda-beda dari setiap negara terhadap tindak pidana terorisme. Dalam ranah internasional PBB memberikan suatu perlindungan hukum guna adanya kepastian hukum meskipun PBB belum menetapkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional. Kata kunci : Terorisme, Pidana, Internasional

EKSPLORASI HUKUM ADAT GALUH SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS Anda Hermana; Mamay Komariah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Kabupaten Ciamis mempunyai sejarah masa lalu kerajaan yang di dalamnya sedikit banyak terdapat hukum-hukum adat. Salah satu kerajaan yang di kenal di Ciamis adalah Kerajaan Galuh. suatu kerajaan dapat dipastikan mempunyai aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan karakter daerahnya pada masa itu. Dengan demikian alangkah baiknya aturan-aturan tersebut dapat digali dan diadopsi sebagai sumber hukum. Salah satu situs yang merupakan peninggalan kerajaan Galuh adalah situs Astana Gede di Kecamatan Kawali sehingga penulis ingin menggali aturan-aturan yang dibuat pada masa lalu atau hukum adat dari peninggalan Kerajaan Galuh untuk di adakan pengkajian sehingga menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah dan dapat di adopsi dalam berkehidupan di masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan terdapat pepatah-pepatah adat dalam prasasti astana gede kawali dari 6 (enam) buah prasasti, adalah bahwa dalam prasasti ini disebutkan menginginkan adanya generasi penerus untuk senantiasa selalu berbuat kebajikan supaya mendapat kebaikan sehingga hidup lama aman tentram di dunia. Selanjutnya “bahwa keamanan merupakan syarat mutlak agar menang dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan”. kalimat “ulah batenga bisi kakareh” yaitu jangan banyak tingkah bisa celaka” ini memberikan arti bahwa manusia jangan banyak perbuatan ( tercela) supaya tidak celaka.Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melestarikan dan melindungi cagar budaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Salah satu cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Ciamis adalah Astana Gede Kawali yang berisi Prasasti-prasasti. Berdasarkan penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengekplorasi hukum adat Galuh belum maksimal dilaksanakan karena tidak secara tertulis tersosialisasi kepada masyarakat tentang adanya hukum adat Galuh yang merupakan peninggalan dari leluhur di Ciamis.Kata Kunci: Eksplorasi, Hukum Adat, Galuh

PENGAWASAN BAGI ORANG ASING YANG OVERSTAY DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Mamay Komariah
Kajian Hukum Vol 3, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.629 KB)

Indonesia has a strategic position in international life, both from the geographical aspect and the potential of natural resources and human resources, resulting in increased traffic flow of people into and out of Indonesia. Foreigners who come to Indonesia and have an immigration permit, can only stay in Indonesia for the time specified in the immigration permit. If a foreigner comes to Indonesia, his immigration permit expires and is still within the territory of Indonesia beyond no more than 60 (sixty) days from the immigration permit granted, is subject to a load, while Foreigners who come to Indonesia, the immigration permit expires and is still within the territory of Indonesia beyond 60 (sixty) days from the deadline then the foreigner will be subject to criminal Article 124 of the Immigration Act Number 6 of 2011, with a maximum imprisonment of 2 (two) years or a maximum fine of Rp. 25,000,000- (twenty five million rupiah). The existence of a foreigner in the territory of Indonesia that exceeds the time limit for a residence permit, which is also known in the immigration field as overstay.Services and supervision in the immigration sector are carried out based on the principle of selective policy. Based on this principle, only foreigners can benefit the welfare of the people, nation and State of the Republic of Indonesia and do not endanger security and order and are not hostile towards the people, nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution which is permitted in and out of Indonesia.Sanctions imposed on foreign nationals who commit immigration violations are Immigration sanctions and law enforcement through Administrative sanctions and Criminal sanctions with the Criminal Justice System. Immigration sanctions are administratively more effective and efficient, in the case of overstay.Keywords : Supervision, Overstay, Act Number 6 Of 2011 Concerning Immigration

PENGUATAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DITENGAH ARUS GLOBALISASI PASCA ERA INDUSTRI 4.0 Nizam Zakka Arrizal; Samuel Dharma Putra Nainggolan; Mamay Komariah; Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Jamalum Sinambela
SUPREMASI HUKUM Vol 19 No 01 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v19i1.3303

Globalization brings us to a new order of life, because globalization is a process that takes place in people's lives with various kinds of progress and the rapid rise of capitalism. Of course legal products also develop in the era of globalization. The purpose of this study is to determine the development of madat law in the current era of globalization by using normative juridical methods. The results of this study indicate that the national cultural identity and customary rights of indigenous peoples are respected and protected as long as they do not contradict the principles of state law. Keywords: Globalization, Customary People, Customary Law, Industry 4.0

Sollen Das and Sein Legal Protection for Child Victims of Criminal Acts of Domestic Violence From a Victimological Perspective Mamay Komariah
Journal of Development Research Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Number 1, May 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v7i1.279

Growth and development as well as the fulfillment of all necessities of life are absolutely necessary for a child who is the next generation. In fact, it is not uncommon for a crime or crime to be committed against children. In fact, in some cases where there are criminal acts of violence both physically and psychologically, it is carried out by the closest environment in the child's life, namely his own family. This study discusses the causes of a child becoming a victim of violence in the family by using victimology in its approach. This is necessary so that in the future the state within the existing legal system can protect the rights of children who are victims of criminal acts of physical and psychological violence in their family. This type of legal research is a type of normative legal research, which aims to review the provisions of positive law in this case criminal law as a source of law. The problem approach in legal research uses the statutory approach, carried out by reviewing existing laws and regulations relating to the legal issues being discussed. In this discussion provides conclusions and suggestions that uniformity is needed regarding the regulation of legislation regarding the age limits of a person can be qualified as children, so as not to cause confusion and difficulties in its implementation.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM KEPADA DEMONSTRAN DI KOTA TANGERANG BERDASARKAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM Binsar Mariz Juan Alfredo Hutabarat; Mamay Komariah; Ratna Indayatun
SUPREMASI HUKUM Vol 19 No 02 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/sh.v19i02.3998

Human rights are every human's. His existence is an absolute thing. But in application, human rights abuses continue to occur. Human rights abuses are also carried out by law enforcement officials to demonstrators. What factors have led to the action of human rights abuses by law enforcement officials to demonstrators on the basis of law sociology theory and how the law's certainty to law enforcement officials on human rights became the object of study. Then the study may be useful for the development of law science, law enforcement officers as well as for demonstrators or communities. The study adopted an empirical juridical approach. Studies are conducted by conducting interviews with relevant sources as well as books and laws as research guides. The theories used in this study are the theories of law sociology, of certainty of law and of justice. Research suggests that the spontaneous process of human rights abuses by law enforcement officials has been carried out by demonstrators. Legal certainty for law enforcement agencies that violate human rights has also been done according to action. However, law enforcement officials need to be more patient with guarding demonstrations in order to resort to violence or unlawful behavior of any thinks. Keywords: Human Rights; Law Enforcement Officials; Demonstrators.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search