Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Ilmu Hukum Prima Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Independent IBLAM Law Review Jurnal Gagasan Hukum Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Realism: Law Review
Sinambela, Jamalum
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Regulates The Death Penalty Perspective From The Purpose Of Punishment As Stipulated In The Indonesian Penal Code (KUHP) Lufsiana; Setiawan Negara, Dharma; Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Sinambela, Jamalum
Jurnal Independent Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v12i1.309

Abstract

Abstract The death penalty is the most severe type of punishment imposed on a defendant. The death penalty regulations in the New Criminal Code are different from the Criminal Code which is currently still in force. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach regarding the Death Penalty and the Purpose of Punishment itself. This research aims to analyze the death penalty regulations in the New Criminal Code which are different from the Criminal Code which is currently still in force.
Optimalisasi Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2015 Bagus Teguh Santoso; Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Sinambela, Jamalum; Kholilur Rahman
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v5i01.13158

Abstract

Konsep Penyalagunaan Wewenang sebagaimana terdapat dalam UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan dualisme pengertian. Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hokum pidana dan pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi jelas mengalami perbedaan dari segi konsep dan penegakkan hukumnya. Penelitian ini menguraikan mengenai konsep penyalagunaan wewenang dari perspektif hukum administrasi, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual agar dapat dimengerti mengenai pengertian penyalahgunaan wewenang dan akibat hukumnya dalam hukum administrasi, serta hubungannya dengan penegakan tindak pidana korupsi.
Relevance of Life Prison in View from the Purpose of Criminal Rahman, Kholilur; Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Sinambela, Jamalum; Budi, Kukuh Pramono; Lestari, Arum Ayu
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2022): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i2.17239

Abstract

Forms of imprisonment are divided into 2 (two), namely imprisonment for a certain time and imprisonment for life. Life imprisonment is a prison sentence that is served by the convict by remaining in prison until his death. This research is a legal research that uses a statutory approach, and a conceptual approach is used to find out the effectiveness and efficiency of life imprisonment as a form of punishment. This research also describes the ineffectiveness of life imprisonment and seeks to describe forms of punishment that are more appropriate to be carried out in this modern era for the sake of upholding justice and achieving the goals of punishment.
Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme Purba, Abiezer Manora; Rizki; Suseno, Jarot Jati Bagus; Tamba, Dianto Gunawan; Butar Butar, Marolop; Sinambela, Jamalum
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.836

Abstract

The article examines the challenges and opportunities in optimizing the role of the Indonesian police (Polri) in humanistic law enforcement. It highlights structural, cultural, and technical barriers, including inefficiencies in bureaucracy, outdated leadership approaches, and inadequate adoption of modern technology. These issues hinder effective policing and diminish public trust. The article also underscores the importance of aligning law enforcement practices with community-specific cultural contexts, such as handling traditional conflict resolution practices like carok in Madura, by employing a humanistic and dialogical approach. To bridge the gap between societal expectations and on-the-ground realities, the article proposes comprehensive strategies. These include capacity-building through humanistic training, emphasizing empathy and cultural understanding, reforming recruitment processes, and leveraging technology for transparency. The implementation of community policing models, such as Polmas, is highlighted as a practical way to foster collaboration between police and communities. The study employs a combination of normative and sociological approaches, drawing on legislation, direct observation, and interviews with police practitioners. By integrating ethical guidelines, continuous training, and community-centric policies, the article advocates for a transformative policing framework that upholds justice, respects cultural diversity, and strengthens public trust. This framework aligns with Indonesia’s Pancasila values, emphasizing fairness and human dignity in law enforcement.
TAKE OVER KREDIT RUMAH TANPA SERTIFIKAT Sinambela, Jamalum
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas tantangan yang dihadapi oleh debitur pengganti selama proses asumsi pinjaman rumah, yang memerlukan pengaturan rahasia untuk mengalihkan tanggung jawab pembayaran kredit dari debitur pertama. Terlepas dari pemenuhan kewajiban kredit, debitur penerus mengalami hambatan dalam mengamankan sertifikat rumah, yang terus didaftarkan dengan nama debitur pertama, yang disebabkan oleh pelaksanaan prosedur administrasi yang diperlukan oleh bank yang tidak memadai. Melalui analisis komprehensif undang-undang terkait, termasuk Undang-Undang Hak Ketergantungan, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia, dalam hubungannya dengan Teori Perjanjian dan Teori Keadilan, artikel ini mengeval_uasi hambatan hukum yang muncul dan mengusulkan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan protokol pengalihan sertifikat rumah untuk menumbuhkan kepastian hukum dan kesetaraan bagi debitur pengganti. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan transparansi bank dalam proses administrasi, penguatan pengawasan mengenai perjanjian informal, dan peran penting lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak debitur pengganti atas rumah, yang pembayaran kreditnya telah diselesaikan, dapat diperoleh tanpa halangan.
TAKE OVER KREDIT RUMAH TANPA SERTIFIKAT Sinambela, Jamalum
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas tantangan yang dihadapi oleh debitur pengganti selama proses asumsi pinjaman rumah, yang memerlukan pengaturan rahasia untuk mengalihkan tanggung jawab pembayaran kredit dari debitur pertama. Terlepas dari pemenuhan kewajiban kredit, debitur penerus mengalami hambatan dalam mengamankan sertifikat rumah, yang terus didaftarkan dengan nama debitur pertama, yang disebabkan oleh pelaksanaan prosedur administrasi yang diperlukan oleh bank yang tidak memadai. Melalui analisis komprehensif undang-undang terkait, termasuk Undang-Undang Hak Ketergantungan, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia, dalam hubungannya dengan Teori Perjanjian dan Teori Keadilan, artikel ini mengeval_uasi hambatan hukum yang muncul dan mengusulkan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan protokol pengalihan sertifikat rumah untuk menumbuhkan kepastian hukum dan kesetaraan bagi debitur pengganti. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan transparansi bank dalam proses administrasi, penguatan pengawasan mengenai perjanjian informal, dan peran penting lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak debitur pengganti atas rumah, yang pembayaran kreditnya telah diselesaikan, dapat diperoleh tanpa halangan.
Directors’ Legal Responsibility in Protecting Workers’ Rights Immanuel, Limrogate; Sinambela, Jamalum
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7531

Abstract

The protection of workers’ rights is an integral aspect of responsible corporate governance. In Indonesia, corporate policies enacted by company directors frequently result in labor rights violations, including unilateral termination, wage neglect, and denial of social security. This article employs a normative juridical and comparative approach to analyze the intersection of labor law and corporate law in defining both the authority and liability of directors. The findings reveal that directors carry fiduciary duties and a duty of care, which may extend to safeguarding workers as stakeholders. Nevertheless, Indonesian legislation has yet to explicitly impose such responsibilities on directors in relation to worker protection. This article therefore recommends harmonizing relevant regulations and strengthening corporate governance principles based on social justice within industrial relations.
Relevance of Life Prison in View from the Purpose of Criminal Rahman, Kholilur; Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Sinambela, Jamalum; Budi, Kukuh Pramono; Lestari, Arum Ayu
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2022): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i2.17239

Abstract

Forms of imprisonment are divided into 2 (two), namely imprisonment for a certain time and imprisonment for life. Life imprisonment is a prison sentence that is served by the convict by remaining in prison until his death. This research is a legal research that uses a statutory approach, and a conceptual approach is used to find out the effectiveness and efficiency of life imprisonment as a form of punishment. This research also describes the ineffectiveness of life imprisonment and seeks to describe forms of punishment that are more appropriate to be carried out in this modern era for the sake of upholding justice and achieving the goals of punishment.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN PRAKTEK MEDIS MENYEBABKAN PASIEN MENINGGAL DUNIA Nainggolan, Samuel; Arditha Anggraeni, Ajeng Hanum; Sinambela, Jamalum; Sunarto, Atika
Realism: Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i1.7

Abstract

Doctors are a noble profession. Doctors provide services to patients in the health sector with the aim of recovering from their illness. Doctors in carrying out their practice are guided by all the regulations that function in providing legal protection to themselves. Doctors do their best to seek health for patients regardless of the results. Sometimes the patient does not accept all medical actions performed by the doctor where the patient feels aggrieved. Especially if the patient dies, often the patient's family blames the doctor who treated the patient by saying that the doctor has committed medical malpractice. Therefore we need a legal certainty that regulates medical practice carried out by doctors in order to provide justice and legal protection for doctors in carrying out their duties.
PENYELUNDUPAN HUKUM OLEH BANK MELALUI KLAUSUL CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT TERHADAP PERJANJIAN KREDIT Ardini, Aida; Sinambela, Jamalum
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.324

Abstract

In general, credit extended by banks to customer requires a guarantee (collateral) as Credit is carried out first by agreeing to the clauses in the credit agreement. One of these clauses is Cross Collateral which will have an impact on Cross Default if the debtor defaults. Cross Collateral and Cross Default clauses in credit agreements can potentially weaken and cause injustice to debtors. This esearch is a legal research thet uses statutory and conceptual approaches to discuss existing legal issues related to Cross Collateral and Cross Default clauses in credit agreements
Co-Authors Ardini, Aida Arditha Anggraeni, Ajeng Hanum Atika Sunarto Bagus Teguh Santoso Budi, Kukuh Pramono Butar Butar, Marolop Immanuel, Limrogate Kholilur Rahman Kholilur Rahman Kholilur Rahman, Kholilur Lestari, Arum Ayu Lufsiana Nainggolan, Samuel Nainggolan, Samuel Dharma Putra Purba, Abiezer Manora Rizki Setiawan Negara, Dharma Suseno, Jarot Jati Bagus Tamba, Dianto Gunawan