Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Novira Maharani Sukma
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERDA OLEH MENTERI DALAM NEGERI Novira Maharani Sukma
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.36 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v5i1.150

Abstract

Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah berhak membentuk perda untuk mengatur daerahnya, disinilah muncul salah satu peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan terhadap perda dengan cara melakukan pengujian perda (excecutive review). Pengujian perda tersebut bermuara pada mekanisme pembatalan perda yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum yang lebih tinggi. Namun disini terdapat inkonsisten yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum untuk membatalkan perda. Menteri Dalam Negeri hanya berhak membatalkan Perda Provinsi dan peraturan Gubernur saja. tetapi dalam prakteknya, pembatalan perda secara keseluruhan dilakukan oleh Menteri dalam negeri dengan menggunakan Kepmendagri. Disinilah terjadi ketidakkonsistenan dari segi kewenangan dan penggunaan instrumen hukum oleh pemerintah dalam melakukan pembatalan perda.Kata Kunci: Pembatalan, Perda, Undang-Undang
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta Alya Regita Ratna Putri; Yunanto Yunanto; Novira Maharani Sukma
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43719

Abstract

The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in the form of notary deed. So that the implementation of the duties of the notary office needs to be monitored. Deeds that are recorded in the spacing guidelines between notary deeds that have been recorded in the list of deeds will have the strength of evidence as deeds that do not meet formal requirements and are canceled because they contain elements of fraud. As a result, notaries must be responsible for civil sanctions, administrative sanctions and criminal sanctions. Journals are compiled using normative juridical research methods with a statutory approach. Based on the survey results, it is known that there are very dangerous consequences if the notary deed and the deed recorded within the distance between the deeds have been recorded in the notary deed register. In addition to the legal status of a deed which is reduced to a fraudulent deed and is null and void which cannot be used as perfect evidence, the deed also contradicts the obligations of notaries as stipulated in Article 15 of Law Number 2 of 2014, namely the mandatory date for notaries. ensure certainty and timing.Keywords: blank between the register of deed; deed under hand; notarial deedAbstrakPemberian kewenangan notaris guna menciptakan peluang terjadinya pelanggaran akta otentik diantarana mencatat akta notaris disela-sela akta yang telah dibukukan register akta notaris kosong. Jadi pelaksanaan tugas kantor notaris perlu dimonitor. Akta yang tercatat pada pedoman spasi antar akta notaris yang sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta tersebut akan mempunyai kekuatan alat bukti sebagai akta yang berada di bawah akibat tidak terpenuhinya persyaratan formil dan batal karena mengandung unsur kecurangan. Akibatnya, notaris harus bertanggung jawab atas sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Jurnal disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa terdapat akibat yang sangat berbahaya jika akta notaris dan akta yang tercatat dalam pedoman spasi antar akta sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta notaris. Sementara status hukum akta diturunkan kepada akta dibawah tangan serta batal demi hukum yang tidak bisa menjadi kesempurnaan alat pembuktian, akta itu berlawanan pada kewajiban notaris yang ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan tanggal wajib notaris. memastikan ketetapan dan waktu.Kata kunci: sela-sela kosong buku daftar akta notaris; akta di bawah tangan; akta notaris
Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris Zumroh Pembajeng Fara Difah; Fifiana Wisnaeni; Novira Maharani Sukma
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43805

Abstract

he notary has theduty listed in article 16 of (1) the letter f UUJN that is to keep everything connected with the deed and other papers private in order to protect the interests of all concerned with the deed. The study was intended to describe the responsibilities of a notary in by renouncing the contents of the deed by virtue of ingkar’s notary rights and by describing the responsibilities of a notary in by disproving the contents of the deed by the rights of ingkar’s forfeited rights. The method used was normative juridical that emphasis a secondary data source with a legal and conceptual approach that has analytical descriptive research specifications. The results of research which is: first, the notary has obligation of ingkar mentioned in UUJN, but this does not make notary legal proof. Second, the ruling can ovveride the notary rights relating to crimes in the extraordinary crime category. This did not prevent the notary from violating the UUJN and can’t sanctioned on article 16 of (11) UUJN as long as the law for canceling ingkar’s rights had a more immediate and necessary interest from a notary to address the contents of the deed made by the notary.Keywords: notary; regulation; responsibleAbstrakNotaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu merahasiakan seluruh hal yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan seluruh pihak terkait akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar notaris dan mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar notaris. Metode yang dipergunakan berupa yuridis normatif yang mengacu kepada sumber data sekunder memanfaatkan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan pendekatan undang-undang. Hasilnya yakni: Pertama, Notaris memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal ini tidak membuat notaris menjadi kebal terhadap hukum. Kedua, Peraturan yang dapat menggugurkan hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan kejahatan dalam kategori extraordinary crime. Hal ini tidak menjadikan Notaris melanggar UUJN dan tidak bisa dikenakan sanksi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJN sepanjang peraturan yang untuk menggugurkan hak ingkar memiliki kepentingan yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dari Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuat oleh Notaris.Kata Kunci: notaris; peraturan; tanggung jawab
Perlindungan Pelaku Usaha Jasa Transportasi Setelah Larangan Mudik 2021 Karena Covid-19 Vani Rizky Amellya; Ro’fah Setyowati; Novira Maharani Sukma
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43793

Abstract

Humans need means of transportation to meet their needs. One element that is closely related to transportation is the transportation service manager (business actor). Transportation service business actors generally reap profits when there are long holidays and Lebaran homecoming. However, in 2021, going home for Eid is prohibited due to the Corona Virus. Two issues that will be discussed are how to protect transportation business actors in Indonesia in general? and what should be the role of the government in protecting transportation service business operators during the Covid-19 pandemic? The method used in discussing this article is a normative method using 3 approaches, namely the approach to legislation, concepts, and cases whose conclusions are: first, the protection of transportation business actors in Indonesia in general can be seen from the UUPK Law and the LLAJ Law. Second, the role of the government in protecting transportation service business actors during the Covid-19 pandemic can be done in various ways, namely: providing subsidies to transportation service business actors; accelerate the provision of free vaccines for workers in the transportation sector and the general public; and does not issue overlapping and arbitrary statements and rules.Keyword: protection; businessmen; transportation; services; covid-19AbstrakManusia memerlukan alat transportasi untuk menggalang kebutuhannya. Salah satu unsur yang erat dalam transportasi tersebut adalah pengelola jasa transportasi (pelaku usaha). Pelaku usaha jasa transportasi umumnya panen keuntungan ketika adanya libur panjang serta mudik lebaran. Namun, pada tahun 2021 ini, mudik lebaran dilarang karena adanya Virus Corona. Dua permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan pelaku usaha trsanportasi di Indonesia secara umum? dan bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam melindungi pelau usaha jasa transportasi saat pandemi Covid-19? Metode yang digunakan dalam membahas artikel ini adalah metode normatif menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundangan, konsep, dan kasus yang kesimpulannya berupa: pertama, perlindungan pelaku usaha trsanportasi di Indonesia secara umum dapat dilihat dari UUPK dan UULLAJ. Kedua, peran pemerintah dalam melindungi pelaku usaha jasa transportasi saat pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: pemberian subsidi kepada para pelaku usaha jasa transportasi; percepatan pemberian vaksin gratis bagi pekerja di bidang transportasi dan masyarakat umum; dan tidak mengeluarkan statement dan aturan yang tumpang tindih dan berubah-ubah.Kata Kunci: perlindungan; pelaku; usaha; transportasi; covid-19
Co-Authors Alya Regita Ratna Putri Fifiana Wisnaeni Ro’fah Setyowati Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*, Yunanto, Herni Widanarti, Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*, Vani Rizky Amellya Zumroh Pembajeng Fara Difah