Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Diponegoro Law Journal Jurnal Ius Constituendum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Law, Development and Justice Review
Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*, Yunanto, Herni Widanarti, Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERELIGIUS (ANTARA HINDU DAN KRISTEN) DI DENPASAR, BALI Yunanto, Herni Widanarti, Elizabeth Miani Ndaumanu*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.472 KB)

Abstract

Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perkawinan campuran intereligius, sehingga menimbulkan multitafsir apakah perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan atau tidak dan kalaupun diperbolehkan bagaimana proses pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perkawinan beda agama di kota Denpasar sampai bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dasar hukum apa yang digunakan untuk mencatatkan perkawinan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan Hakim PN Denpasar dan Pegawai Kantor Disdukcapil Denpasar dan menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan campuran intereligius di kota Denpasar adalah calon pasangan terlebih dahulu mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberitahu niat melangsungkan perkawinan tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut karena adanya perbedaan agama, kemudian Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengeluarkan surat penolakan dan menyarankan kepada calon mempelai untuk meminta penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut berupa ijin perkawinan untuk melangsungkan perkawinan campuran intereligius dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan intereligius tersebut. Penetapan pengadilan inilah yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan intereligius tersebut dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. 
AKIBAT HUKUM PENCORETAN NAMA AYAH DARI AKTA KELAHIRAN ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010) Mulyadi, Yunanto, Chairinaya Nizliandry*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.781 KB)

Abstract

Pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 451 PK/Pdt/2010, hakim menguatkan penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencoretan nama ayah dari akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 PK/Pdt/2010 dan bagaimana hak-hak keperdataan anak setelah putusan bersifat in kracht. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum karena hanya menjadikan amar putusan pembatalan perkawinan sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini mengakibatkan hilangnya sebagian hak-hak keperdataan anak yang seharusnya dapat ia peroleh dari ayahnya. Untuk hakim, sebaiknya sebelum menjatuhkan putusan atau penetapan, melihat pula pertimbangan hakim pada putusan yang berkaitan; sedangkan untuk masyarakat, sebaiknya lebih aktif dalam mencari tahu hak-haknya dan upaya-upaya yang dapat ia lakukan untuk menuntut kembali hak-haknya yang terampas oleh putusan hakim yang keliru dan menyesatkan.
PRAKTIK PELAKSANAAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (STUDI DI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG) Yunanto, Herni Widanarti, Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.068 KB)

Abstract

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa Perkawinan itu harus sesuai dengan hukum agama khususnya Undang-Undang yang berlaku. Maka ada aturan yang mengatur bahwa Perkawinan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sebab mengapa masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul pada suatu perkawinan yang tidak dicatatkan. Untuk mengetahui bagaimana usaha Pemerintah dalam menangani perkawinan yang tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan.Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.Perkawinan wajib dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan akan tetapi, dalam faktanya masih banyak calon pasangan suami-isteri yang tidak mencatatkan perkawinannya khususnya di Kota Semarang. Hal ini diakibatkan karena adanya pengaruh nilai-nilai adat-istiadat dan agama/kepercayaan yang berkembang, kurangnya sosialisasi, faktor menikah pada usia belum dewasa, perkawinan poligami bagi yang tidak memenuhi syarat dan tidak terjangkaunya Kantor Lembaga Pencatatan Perkawinan dari tempat tinggal calon pasangan suami-isteri dan kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah.Akibat hukumnya yaitu perkawinan dianggap tidak sah, isteri tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari suami baik selama perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan, bagi seorang anak akibat hukumnya adalah dianggap anak tidak sah, anak juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayah. Untuk akibat hukum suami adalah disini lebih cenderung kepada hal yang menguntungkan bagi seorang suami.Upaya pemerintah adalah melakukan sosialisasi pencatatan, Pemerintah sudah membuka stand-stand mobil di titik-titik daerah Semarang agar membantu masyarakat melakukan adminstrasi terlebihnya membantu dalam mencatatkan perkawinannya.
URGENCY OF THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL ON PRIVACY RIGHTS IN INDONESIA Giosita Kumalaratri; Yunanto yunanto
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v37i1.13604

Abstract

The development of information technology in the era of globalization makes it easier for people to carry out their daily activities, apart from socializing, it can also be a channel for work. Behind the simplicity coveted by technological developments opens up loopholes related to personal data that is easily misused. Indonesia does not yet have specific laws governing the protection of personal data as a whole. So that the author will examine the urgency of the draft personal data law in Indonesia, personal data protection schemes, to the impact of the implementation of the personal data protection bill. This study uses a normative juridical research method. The results of the study point to a privacy rights protection scheme in which everyone has the right to publish personal data or the right not to publish personal data to the public. The weakness of personal data protection regulations in Indonesia that have not been specifically regulated increases the potential for crimes against the right to privacy, but the drafting of the Personal Data Protection Bill brings fresh air not only to the public but to the government sector to the international business environment.
TITIK SINGGUNG KERAGAMAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN SERIAL Yunanto Yunanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.4 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.4.2018.385-399

Abstract

Realitas menunjukkan adanya inkonsistensi dalam memaknai dan melakukan pembagian harta kekayaan perkawinan akibat adanya keragaman aturan khususnya dalam perkawinan serial. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait titik singgung kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta perkawinan; dan  penyelesaian pembagian harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan serial berbasis keragaman aturan dalam praktik di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta kekayaan perkawinan pada harta yang diperoleh selama perkawinan di luar harta yang diperoleh karena warisan dan hibah; dan dalam perkawinan serial terbentuk masing-masing kelompok harta kekayaan perkawinan yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.
Analisis Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Pembangunan Jembatan Brawijaya antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan) Nissa Dayu Suryaningsih; Yunanto Yunanto
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.10532

Abstract

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa pemutusan perjanjian secara sepihak antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan notebanenya bersifat final dan mengikat, namun justru dilakukan upaya hukum lain dengan mengajukan sengketa melalui jalur pengadilan. Berangkat dari uraian tersebut, memantik pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan suatu perjanjian? dan bagaimana analisis pemutusan perjanjian secara sepihak (studi kasus perjanjian kerja konstruksi harga satuan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri antara Pemerintah Kota Kediri dan PT. Fajar Parahiyangan)?. Penelitian ini menggunkan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis dengan menggunakan berbagai doktin, teori, dan asas hukum secara konseptual. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian antara Pemerintah Kota Kediri dan PT Fajar Parahiyangan adalah sah dan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Pemerintah Kota Kediri tidak dapat dibenarkan.
Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian Yunanto Yunanto
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5000

Abstract

ABSTRACTDispute resolution can be done by litigation and non litigation. Litigation settlement is conventional methods that contain tire weakness, so that the non-litigation settlement with an agreement arises. Issues: concerning the nature of law enforcement of the treaty agreement as the basis for resolving disputes through ADR; The power of the principle pacta sunt servanda in the mechanism of execution of the ADR decision. In law enforcement of agreements, it can be a violation of the making of an agreement (pre contract), and a violation of the implementation of the agreement (post contract), which leads to a settlement in litigation. Settlement through ADR must be based on the agreement of the parties and stated in the agreement. The power of the principle of pacta sunt servanda over the settlement agreement through ADR binds the parties and applies as a law. Third parties may not intervene on the substance of the contract made by the parties. Keywords: agreement, principle pacta sunt servanda, ADR. ABSTRAKPenyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan cara-cara konvensional yang mengandung banyak kelemahan, sehingga memunculkan penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan (ADR) yang dilandasi dengan perjanjian. Permasalahan: menyangkut Hakikat penegakan hukum perjanjian; Perjanjian sebagai landasan penyelesaian sengketa melalui ADR; Kekuatan asas pacta sunt servanda dalam mekanisme eksekusi putusan ADR. Dalam penegakan hukum terhadap perjanjian, bisa berupa pelanggaran terhadap pembuatan perjanjian (pra contract), dan pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian (post contract), yang bermuara pada penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian melalui ADR harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dan dan dituangkan dalam perjanjian. Kekuatan asas pacta sunt servanda atas perjanjian penyelesaian melalui ADR mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.Kata Kunci: perjanjian, asas pacta sunt servanda, sengketa.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online Husni Kurniawati; Yunanto Yunanto
Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i1.4290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman online yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan juga menimbulkan permasalahan yakni berkaitan dengan dana pribadi yang diisikan saat melakukan pinjaman online yaitu rentan untuk disalah gunakan oleh pihak lain, sehingga sangat penting untuk dibahas masalah perlindungan data pribadi pada aktivitas pinjaman online dan belum ada penelitian yang sama seperti penelitian ini sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan pada peminjam atas data pribadi mereka yang diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan peraturan menteri. Selain itu apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi dapat dijathui sanksi pidana maupun sanksi administratif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online. This study aims to discuss the phenomenon of Online Loans that are present as a result of technological advances. However, this phenomenon not only provides convenience but also causes problems related to personal funds that are filled in when making online loans, which are vulnerable to being misused by other parties, so it is very important to discuss the issue of personal data protection in online loan activities and there has been no similar research as this research before. This research is normative juridical research, based on the results of the study it is concluded that legal protection is given to borrowers for their personal data as regulated in the ITE Law, Government Regulations, OJK Regulations, and Ministerial Regulations. In addition, if there is a violation of personal data, criminal sanctions and administrative sanctions can be imposed. In the event that the agreement made by the online lending institution and the borrower can be requested for cancellation in the district court if there is a violation of personal data by the online lending institution.
Application of The Properties of Naqli And Aqli in Positive Law with Respect to Islamic Contract Law Irena Dwi Fetraningtyas; Yunanto Yunanto
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.826 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v21i1.4140

Abstract

Abstrak: Konsep bertransaksi dalam Ekonomi Islam disebut sebagai akad. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Semua perikatan atau transaksi yang dilakukan oleh para pihak, dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan sejalan dengan kehendak sya’riat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, tidak boleh bertransaksi yang mengandung unsur maisir, gharar, riba dan bathil. Serta tidak boleh bertransaksi dengan barang atau harta yang diharamkan, maal ghairu mutaqawwim. Dalam bertransaksi secara ekonomi Islam, terdapat dalil Naqli dan Aqli. Dalil naqli dapat diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran, dalil tersebut kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil Aqli adalah dalil yang dapat dinalar oleh akal fikiran. Dua dalil tersebut lahirlah dasar atau prinsip ekonomi Islam yang tidak boleh menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadits. Hal tersebutlah yang akan melahirkan asas-asas kebolehan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini akan membahas bagaimana fungsi dalil Naqli dan Aqli dalam Hukum Ekonomi Islam, dan bagaimana penerapan Dalil Naqli dan Aqli dalam Hukum Positif Berkenaan Dengan Hukum Akad (Perjanjian) Islam. Kata Kunci: Akad, Ekonomi Islam, Dalil Naqli dan Aqli. Abstract: the concept of dealing in Islamic economics is called contract. An contract is an agreement that is determined by consent and qabul based on the provisions of syara’ have an impact on the object. All agreement or transactions made by the parties, two or more parties may not deviate and in accordance with the wishes of the faith. There must be no agreement to deceive others, no transactions containing elements of maisir, gharar, usury and bathil. And may not deal with goods or property that is forbidden, called as Maal ghairu mutaqawwim. In transacting economically in Islam, there is the proposition of Naqli and Aqli. Naqli theorem can be interpreted as evidence or indications from the text of the verses of the Quran, the argument is the truth is absolute or haqiqi. The argument of the Aqli is the proposition that can be reasoned by logic. These two propositions were born as the basic principles of Islamic economics that must not deviate from the Al-Quran and Al-Hadith. This research will discuss how the function Naqli and Aqli arguments are in Islamic Economic Law, and how the application of Naqli and Aqli propositions in Positive Law with regard to Islamic contract Law.Key Words: Contract, Economic Islam, Propositions of Naqli and Aqli. 
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta Alya Regita Ratna Putri; Yunanto Yunanto; Novira Maharani Sukma
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43719

Abstract

The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in the form of notary deed. So that the implementation of the duties of the notary office needs to be monitored. Deeds that are recorded in the spacing guidelines between notary deeds that have been recorded in the list of deeds will have the strength of evidence as deeds that do not meet formal requirements and are canceled because they contain elements of fraud. As a result, notaries must be responsible for civil sanctions, administrative sanctions and criminal sanctions. Journals are compiled using normative juridical research methods with a statutory approach. Based on the survey results, it is known that there are very dangerous consequences if the notary deed and the deed recorded within the distance between the deeds have been recorded in the notary deed register. In addition to the legal status of a deed which is reduced to a fraudulent deed and is null and void which cannot be used as perfect evidence, the deed also contradicts the obligations of notaries as stipulated in Article 15 of Law Number 2 of 2014, namely the mandatory date for notaries. ensure certainty and timing.Keywords: blank between the register of deed; deed under hand; notarial deedAbstrakPemberian kewenangan notaris guna menciptakan peluang terjadinya pelanggaran akta otentik diantarana mencatat akta notaris disela-sela akta yang telah dibukukan register akta notaris kosong. Jadi pelaksanaan tugas kantor notaris perlu dimonitor. Akta yang tercatat pada pedoman spasi antar akta notaris yang sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta tersebut akan mempunyai kekuatan alat bukti sebagai akta yang berada di bawah akibat tidak terpenuhinya persyaratan formil dan batal karena mengandung unsur kecurangan. Akibatnya, notaris harus bertanggung jawab atas sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Jurnal disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa terdapat akibat yang sangat berbahaya jika akta notaris dan akta yang tercatat dalam pedoman spasi antar akta sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta notaris. Sementara status hukum akta diturunkan kepada akta dibawah tangan serta batal demi hukum yang tidak bisa menjadi kesempurnaan alat pembuktian, akta itu berlawanan pada kewajiban notaris yang ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan tanggal wajib notaris. memastikan ketetapan dan waktu.Kata kunci: sela-sela kosong buku daftar akta notaris; akta di bawah tangan; akta notaris
Co-Authors Agus Sarono Alda Aulia Ardellia Alya Regita Ratna Putri Aminah Aminah Cheung Joan Karmel Dian Husna Fadlia Fanny Suryani Giosita Kumalaratri Herni Widanarti Husni Kurniawati Husni Kurniawati Irena Dwi Fetraningtyas Mujiono Hafidh Prasetyo Nissa Dayu Suryaningsih Novira Maharani Sukma Nurin Hidayah Oryza Justisia Rizqy Winata Raden Maestro Broto Ariyo Riska Dwi Aulia Selvinda Widya Rosa Syatifa Farhanna Syaukani