Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Legalitas: Jurnal Hukum
Ferry Susanto Limbong
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015/PN.CJR) Salman Abror; Adi Mansar; Ferry Susanto Limbong
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 4 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.278 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i4.1085

Abstract

This paper aims to analyze and find answers to the problem of the notary's responsibility for the inheritance rights deed which has degraded the evidentiary value by studying the decision of the Cianjur District Court No. 259/PID.B/2015/PN.CJR. The problem is focused on how the notary's responsibility is in the case of the deed of inheritance rights which has degraded the value of the proof due to a court decision that has permanent legal force and how the legal protection for the parties contained in the deed of inheritance rights has experienced a degradation of evidentiary value due to a court decision that has a force permanent law. In order to approach this problem, a normative legal research type that is descriptive analytical is used by using secondary data as the main data and primary data as complementary data. This research uses data collection techniques with library studies and qualitative data analysis. This study concludes that the notary is responsible for the deed of inheritance rights which has deglazed the value of proof based on the moral code of ethics and responsibility based on state law. Liability is determined based on the nature of the violation and the resulting legal consequences, accountability can be in the form of administrative sanctions and civil sanctions. Legal protection can be obtained through civil action and through the local notary supervisory agency and the notary can then report the notary to the Regional Supervisory Council.
Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Dalam Pembuatan APHT Berdasarkan SKMHT Pada Bank Mandiri Di Kabupaten Labuhan Batu Fikalya Anli; Ahmad Fauzi; Ferry Susanto Limbong
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetuahui tanggung jawab notaris dan ppat dalam pembuatan apht berdasarkan skmht pada bank mandiri di kabupaten labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), serta asas - asas. 1.         Dengan diberlakukannya undang Nomor 49 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menjadi satu – satunya Lembaga hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah  nasional yang tertulis.  Dalam proses pemberian Hak Tanggungan agar memberikan kepastian hukum menurut hukum wajib di hadiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau debitur, penerima Hak Tanggungan atau kreditur guna menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan PPAT.Notaris yang berwenang untuk membuat akta Notaris, tapi ternyata membuat SKMHT, yang merupakan akta yang dibuat  diluar kewenangannya, tidak mampunya Notaris memahami pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan cacat bentuk akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka  jika tindakan Notaris seperti itu telah menimbulkan kerugian terhadap pihak yang namanya tersebut dalam akta, yang tadinya berharap akta yang dinginkan dalam bentuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 3.            Terkait dengan penelitian menjelaskan bahwa pada perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) yang khususnya untuk jenis KPR bersubsidi dalam prakteknya hanya dipasang SKMHT saja tanpa perlu diikuti APHT
Co-Authors Adi Mansar Fauzi, Ahmad Fikalya Anli Salman Abror