Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi Hukum Peningkatan Status Hak Guna Bangunan (HGB) Dan Hak Pakai (HP) Atas Rumah Tinggal Obyek Hak Tanggunganmenjadi Hak Milik Terhadap Kreditur Arba -; Arief Rahman Hakim; Muhammad Umar; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani
Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.997 KB)

This research aims to study the legal implications of Status change from the Right to Build and theRight to Use to become the right of ownership over a mortgage object for Creditors. This is a normative-empirical research, i.e. research which is seeking to discover legal values, norms, concepts, its application, and the legalimplications of the status change of the right. This research applies normative and socio-legal approaches. Normative approach itself applies statute, conceptual, and analytical approach. Meanwhile, socio-legal approach itself applies social and economic approach. The legal material resource of the research is literature data which consist of primary, secondary and tertiary legal material, meanwhile the field resource of it are primary and secondary data.Any legal actions or action law will lead to an implication of law or legal consequences. Legal actions or changes or improvement HGB/HP became to HM will lead to abolishment of the land rights and legal status of the land rights into state land, so that all the rights of other parties that are attached to the land rights had previously been removed. For that to holders of HT does not feel disadvantaged, then in the BPN Head Regulation No. 5 of 1998 has been set clearly on the protection of the law and the rights of creditors Mortgage holders.

Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Shinta Andriyani; Wiwiek Wahyuningsih; Mohammad Irfan
Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i1.283

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan legitime portie menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep legitime portie dalam KUHPerdata maupun KHI sama-sama memberi perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan paling dekat namun menurut KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut KHI yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih di dasarkan pada kemaslahatan. Perhitungannya menurut KUHPerdata tergantung dari ahli waris golongan berapa yang ditinggalkan sedangkan menurut KHI harta yang tidak boleh melanggar bagian mutlak hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Kajian Yuridis Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Menurut UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Shinta Andriyani
Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.675 KB)

What people deem so far is that the power of attorney to charge mortgage made by a notary is an authentic deed. Yet, they do not realize that only if a notary makes the power of attorney to charge mortgage out of or beyond his/her authority according to law No 02 of 2014 about the function of notaries, the power of attorney will lose its authenticity value. The theme about the power of attorney to charge mortgage made by a notary is strongly interesting to discuss not only to develop our knowledge so that we do not mislead in making the power of attorney to charge mortgage, and at the same time, it will not lose its authenticity value.Besides, this discussion will also figure out the things a notary can make (according his/her authority) in relation with legal action to charge mortgage. Because it is possible for notaries to make a power of attorney to charge mortgage out of or beyond his/her authority will cause the power of attorney to charge mortgage becomes “underhand agreement”, so that its burden of proof is not as strong as authentic deed.

Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Shinta Andriyani; Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 5 No 4 (2022): Oktober-Desember 2022
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v5i4.2631

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat terwujud. Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motifasi masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan kepemilikan tanah, sehingga lebih terjamin serta menghindari terjadinya sengketa hak atas tanah bagi masyarakat tersebut. Dari hasil kegiatan dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat masih kurang mendapatkan informasi tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah untuk memperoleh kepastian hukum dan hak atas tanah. Dengan demikian penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim penyuluh sangat bermanfaat bagi anggota masyarakat, sehingga ke depan mereka akan berusaha untuk melakukan pendaftaran terhadap tanah-tanah hak yang diperolehnya. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluh tentang pendaftaran tanah sangat tepat, karena selama ini persoalan pendaftaran hak atas tanah masih banyak yang belum melakukannya. Hal ini disebabkan meraka belum mengerti dan memahami akan pentingnya pendaftaran hak atas tanah bagi para pemegang haknya.Untuk itu saran penyuluh sampaikan adalah hendaknya pemerintah desa membantu masyarakat yang masih kurang memahami tentang cara dan prosedur permohonan pendaftaran hak atas tanah, maka kepala Desa, Kepala-kepala Dusun dan pemuka-pemuka masyarakat hendaknya dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat. Hendaknya pendaftaran hak atas tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang belum terdaftar dapat dilakukan pendaftaran secara bersama-sama dengan cara melakukan permohnan kepada Kepala Badan Pertanahan.

Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat Pada Kawasan Wisata (Studi Di Kawasan Pesisir Taman Loang Baloq) Shinta Andriyani; Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.260

Loang Baloq berada di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang merupakan salah satu diantara enam kecamatan yang ada di Kota Mataram. Loang Baloq merupakan salah satu distinasi wisata kota Mataram yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata mengembangkan wilayah tersebut sebagai obyek wisata dengan mengembangkan taman Loang Baloq sebagai salah satu daya tarik pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai Loang Baloq. Usaha-usaha tersebut berada di taman Loang Baloq berupa lapak-lapak kuliner yang di bangun menghadap utara dengan desain terbuka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Berdasarkan hasil penelitian status taman Loang Baloq merupakan tanah negara dengan status hak pakai dan pengelolaan di serahkan kepada pada Dinas Pariwisata yang bermitra dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaannya. Kelompok sadar wisata merupakan organisasi yang peduli dengan pengembangan pariwisata yang ada di daerah setempat. Kelompok sadarwisata (Pokdarwis) memiliki peran dan posisi di dalam pengembangan wisata.

Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Jagung Antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa Besar Shinta Andriyani; Wiwiek Wahyuningsih; Arief Rahman
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.393

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan pihak penggarap dalam perjanjian bagi hasil, serta menelaah mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan pihak penggarap merupakan perjanjian bagi hasil dalam bentuk kemitraan inti-plasma tanaman jagung. Perjanjian tersebut berbentuk kontrak tertulis yang membebankan hak dan kewajiban secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan memberikan perlindungan serta keuntungan yang saling menguntungkan, sekaligus memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam praktiknya, PT Sumbawa Bangkit Sejahtera menyediakan lahan, sementara pihak penggarap melaksanakan pengelolaan dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan dibagi sesuai perjanjian. Apabila terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme non-litigasi di luar pengadilan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Penelitian ini merekomendasikan agar kesepakatan yang dibuat lebih jelas dan melibatkan pihak penggarap secara aktif, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak menimbulkan ketimpangan.

Implementasi Jual beli Tanah Kaplingan (Studi di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat) Shinta Andriyani; Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 4 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementasi Jual beli hak atas tanah kaplingan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanah kavling yang dikelola oleh pengembang maupun langsung dari perorangan, untuk mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian masalah bila terjadi wanprestasi bagi konsumen (pembeli). Masyarakat umum mengenal ‘kavling’ sebagai tanah yang sudah dipetak-petak, namun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, kavling dirumuskan sebagai sebidang tanah dalam bentuk dan luas yang telah ditentukan oleh koordinator kavling (pengembang) dan konsumen (pembeli). Keterbatasan lahan (tanah) dan kebutuhan masyarakat akan lahan (tanah) di Lombok Barat yang semakin meningkat mengakibatkan lahan (tanah) diperjual belikan dalam bentuk kavling baik oleh perusahaan swasta maupun masyarakat perorangan dapat menimbulkan masalah dalam hal pelaksanaan jual beli dan perlindungan hukum bagi konsumen (pembeli) yang membutuhkan penanganan segera untuk dilakukan penelitian dalam rangka mencari solusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel diambil dengan cara non random sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan jual beli tanah kavling di Lombok Barat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah kavling di Lombok Barat dapat dilaksanakan oleh pengembang atau masyarakat perorangan yang memberikan kuasa kepada pengembang untuk mengkavling tanah mereka dengan konsumen (pembeli) yang dilaksanakan dengan membuat akta pengikatan jual beli di Notaris dan pembuatan akta jual beli. Jual beli dihadapan PPAT akan mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa pemilikan tanah kavling sedangkan dalam jual beli tanah kavling masalah yang timbul terkait pembatalan bias dilakukan musyawarah mufakat dank e pengadilan apabila tidak ditemukan jalan keluar.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak-hak kesehatan Reproduksi di Indonesia Shinta Andriyani; Wiwik Wahyuningsih; Muhammad Irfan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.353

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia, serta untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, serta studi dokumentasi dari kebijakan dan program kesehatan reproduksi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi, serta perlunya evaluasi berkala terhadap program-program yang ada untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search