Garuda - Garba Rujukan Digital

The Electronic Registration of Liability Rights Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih; Sinta Andriyani
Unram Law Review Vol 5 No 1 (2021): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v5i1.159

This research aims to examine the inhibiting factor of electronic mortgage registration procedures. The type of this research is empirical normative legal research by using the statutory, conceptual and empirical approach. The result shows that the electronic registration of mortgage performed through several steps, namely: (1) login to the application of electronic land services; (2) choosing the mortgage service on the menu bar; (3) submit an application to make a mortgage file; (4) completing the entry; (5) uploading the necessary documents; (6) confirming file; (7) paying a deposit order for the security rights registration; (8) recording and issuance of mortgage certificate. While the inhibiting factors on the electronic registration of mortgages are: (a) there is some official land registrar (in short term known as PPAT) who do not understand the registration procedures of electronic mortgage rights services. (b) the PPAT has not validated and registered their data in the PPAT Partner application at mitra.atrbpn.go.id; (c) the creditors have not validated and registers in the financial services partners application at mitra.atrbpn.go.id (d) the certificate of land rights has not been validated which will be used as the object to grant a mortgage right. Before the deed of mortgage rights granted, at the time of the checking the PNBP can only be paid a day after the validation completed; (e) the server problem which often occurred when uploading the requirements and the deed documents; (f) the required documents for filing a mortgage rights application are not complete.

Implikasi Hukum Peningkatan Status Hak Guna Bangunan (HGB) Dan Hak Pakai (HP) Atas Rumah Tinggal Obyek Hak Tanggunganmenjadi Hak Milik Terhadap Kreditur Arba -; Arief Rahman Hakim; Muhammad Umar; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani
Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.997 KB)

This research aims to study the legal implications of Status change from the Right to Build and theRight to Use to become the right of ownership over a mortgage object for Creditors. This is a normative-empirical research, i.e. research which is seeking to discover legal values, norms, concepts, its application, and the legalimplications of the status change of the right. This research applies normative and socio-legal approaches. Normative approach itself applies statute, conceptual, and analytical approach. Meanwhile, socio-legal approach itself applies social and economic approach. The legal material resource of the research is literature data which consist of primary, secondary and tertiary legal material, meanwhile the field resource of it are primary and secondary data.Any legal actions or action law will lead to an implication of law or legal consequences. Legal actions or changes or improvement HGB/HP became to HM will lead to abolishment of the land rights and legal status of the land rights into state land, so that all the rights of other parties that are attached to the land rights had previously been removed. For that to holders of HT does not feel disadvantaged, then in the BPN Head Regulation No. 5 of 1998 has been set clearly on the protection of the law and the rights of creditors Mortgage holders.

Pemberdayaan Hukum dan Kebijakan Pertanahan sebagai Upaya Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar Mr. Arba; Mr. Sahnan; Wiwiek Wahyuningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research aims to identify law enforcement efforts in controlling and empowering idle land in Nusa Tenggara Barat. Result shows that National Land Agency and government have issued numerous legal instruments to address this problem. However, they are hindered by the weak regulations and various economic, social, and political conditions. Penelitian ini bertujuan menemukan upaya pemberdayaan hukum dalam menertibkan dan mendayagunakan tanah telantar di Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen hukum untuk menjawab permasalahan ini. Akan tetapi, instrumen-instrumen ini terhambat oleh lemahnya peraturan dan berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Shinta Andriyani; Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 5 No 4 (2022): Oktober-Desember 2022
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v5i4.2631

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat terwujud. Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motifasi masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan kepemilikan tanah, sehingga lebih terjamin serta menghindari terjadinya sengketa hak atas tanah bagi masyarakat tersebut. Dari hasil kegiatan dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat masih kurang mendapatkan informasi tentang pentingnya pendaftaran hak atas tanah untuk memperoleh kepastian hukum dan hak atas tanah. Dengan demikian penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim penyuluh sangat bermanfaat bagi anggota masyarakat, sehingga ke depan mereka akan berusaha untuk melakukan pendaftaran terhadap tanah-tanah hak yang diperolehnya. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim penyuluh tentang pendaftaran tanah sangat tepat, karena selama ini persoalan pendaftaran hak atas tanah masih banyak yang belum melakukannya. Hal ini disebabkan meraka belum mengerti dan memahami akan pentingnya pendaftaran hak atas tanah bagi para pemegang haknya.Untuk itu saran penyuluh sampaikan adalah hendaknya pemerintah desa membantu masyarakat yang masih kurang memahami tentang cara dan prosedur permohonan pendaftaran hak atas tanah, maka kepala Desa, Kepala-kepala Dusun dan pemuka-pemuka masyarakat hendaknya dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat. Hendaknya pendaftaran hak atas tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang belum terdaftar dapat dilakukan pendaftaran secara bersama-sama dengan cara melakukan permohnan kepada Kepala Badan Pertanahan.

Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Andriyani, Shinta; Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.258

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Mataram ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan ini adalah untuk membantu aparat desa lebih memaksimalkan aset desa yang di miliki agar dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan aparat desa dan masyarakat serta memberi motifasi masyarakat untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan aset desa yang ada agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera daripada sebelumnya dan dapat menjadi alternatif penghasilan. Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motifasi masyarakat pemanfaatan tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjung Karang.

Juridical Analysis of the Decision to Grant Land Rights in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) with the Object of Use Rights (Study of Decision Number 316/KTUN/2021). Maharani, Ni Putu Natasya Diva; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5083

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum terhadap kedudukan keputusan pemberian Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berobjek Hak Pakai (Studi Putusan Nomor. 316/KTUN/2021) mengenai bagaimana mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta memahami bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (overlapping). Tujuannya agar dapat mengetahui mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai juga menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (Overlapping) pada Putusan Nomor 316/KTUN/2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi acuan dalam hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor. 316/KTUN/2021 telah bersikap adil dengan mempertimbangkan prinsip kepastian dan kemanfaatan hukum. Tergugat tidak menunjukkan Surat Keputusan yang sah sebagai bukti selama persidangan, juga Tergugat gagal menunjukkan pelepasan hak milik yang penting dalam konteks peralihan Hak atas Tanah sehingga majelis hakim menguatkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 dengan menegakkan asas Nemos Plus Iuris yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya serta Tergugat tidak diberikan perlindungan hukum karena tidak beritikad baik dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menerbitkan objek perkara.

Juridical Analysis of the Decision to Grant Land Rights in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) with the Object of Use Rights (Study of Decision Number 316/KTUN/2021). Maharani, Ni Putu Natasya Diva; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5083

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum terhadap kedudukan keputusan pemberian Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berobjek Hak Pakai (Studi Putusan Nomor. 316/KTUN/2021) mengenai bagaimana mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta memahami bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (overlapping). Tujuannya agar dapat mengetahui mekanisme pemberian hak atas tanah individu dan hak pakai juga menganalisis dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam sengketa sertipikat ganda (Overlapping) pada Putusan Nomor 316/KTUN/2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi acuan dalam hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor. 316/KTUN/2021 telah bersikap adil dengan mempertimbangkan prinsip kepastian dan kemanfaatan hukum. Tergugat tidak menunjukkan Surat Keputusan yang sah sebagai bukti selama persidangan, juga Tergugat gagal menunjukkan pelepasan hak milik yang penting dalam konteks peralihan Hak atas Tanah sehingga majelis hakim menguatkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Objek Sengketa-1 dan Objek Sengketa-2 dengan menegakkan asas Nemos Plus Iuris yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya serta Tergugat tidak diberikan perlindungan hukum karena tidak beritikad baik dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menerbitkan objek perkara.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search