Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.844

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima SIGn Jurnal Hukum Khazanah Hukum Jurnal Darma Agung Jurnal Al-Hikmah JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Mamangan Social Science Journal PKM Maju UDA

Suhaila Zulkifli

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Author-ID : 3538257

Religion Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm) Tajuddin Noor; Suhaila Zulkifli
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPada era tehnologi yang semakin maju saat ini implementasi perjanjian ditengah-tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada perjanjian-perjanjian yang sudah ada nama dan pengaturannya pada Buku III KUHPerdata sebagai suatu perjanjian yang bernama. Tetapi banyak perjanjian-perjanjian yang tidak ada nama dan pengaturannya didalam KUHPerdata dilaksanakan oleh masyarakat sebagai akibat dari kebutuhan akan pranata hukum tersebut. Dari sisi hukum hal ini tentu tidak melanggar hukum, khususnya hukum perdata. Karena hukum perdata bagian hukum perikatan menganut sistem terbuka dan beberapa asas seperti asas kebebasan berkontrak. Arisan Online adalah satu satu bentuk pranatahukum yang banyak dilakukan ditengah-tengah masyarakat yang pelaksanaannya berbasis kepada tehnologi informasi, melalui media sosial seperti face book, instagram,whatsapp dan sebagainya. Untuk berkomunikasi diantara para peserta arisan online yang tidak bertatap muka. Objek pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm dengan rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana penyelesaian hukum wanprestasi pada perjanjian arisan online, 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/P.N.Bjm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.KataKunci : wanprestasi, perjanjian, arisan online AbstractIn the era of increasingly advanced technology, the implementation of agreements in the midst of society is not only limited to agreements that already have a name from the arrangement in Book III of the Civil Code as a named agreement. implemented by the community as a result of the need for the legal system. From a legal perspective, this certainly does not violate the law, especially civil law. Because civil law, the engagement law section adheres to an open system and several principles such as the principle of freedom of contract. Online arisan is an online darrisan in the form of a legal institution that is mostly carried out in the midst of society whose implementation is based on information technology, through social media such as face book, instagram, whatsapp and so on. To communicate among online arisan participants who do not meet face to face. The object of this research is Decision Number 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm with the formulation of the problems discussed are: 1. How is the legal settlement of default in the online social gathering agreement, 2. How is the judge's legal considerations in Decision Number 99/Pdt.G.2017/P.N.Bjm.. The method used in this study is normative juridical with secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Keywords : default, agreement, online social gathering

Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST) Khairan Nisa Mendrofa; Berkat Kristian Telaumbanua; Suhaila Zulkifli
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT A lawsuit is a civil claim regarding rights that contain disputes with other people. A lawsuit whose formulation does not meet the requirements or has a formal defect so that the principal of the case is not examined will result in the claim being unacceptable (niet ontvankalijeke verklaad). As stated in the decision of the Gunungsitoli District Court Number 9/Pdt.G/2018/PN.Gst, it was stated that the lawsuit could not be accepted. This case study research aims to explain the legal procedure for filing a lawsuit and explain the judge's legal considerations on case Number 9/Pdt.g/2018/PN.Gst. This research was conducted using a normative juridical approach to the problem. Using primary, secondary, and tertiary legal materials with library data collection techniques which are then analyzed with qualitative techniques. The results of this study, a lawsuit filed in court must meet the formal requirements as stipulated in article 118 HIR or article 142 RBG. In the case decision Number 9/Pdt.G/2018/PN.Gst with a breach of contract, it was declared unacceptable because the plaintiff's claim was vague and unclear (obscuur libel). The fuzziness and ambiguity of the plaintiff's claim which in the main case is about default but in the petitum it is about unlawful acts by requesting to punish the defendants to pay material, immaterial and forced money losses since the decision has permanent legal force. Then the plaintiff's petition, which is not clear, asks to punish the plaintiff to pay the remaining payment of the object of the case in the amount of Rp. 140,000,000.Keywords: lawsuit, default, case study ABSTRAK Gugatan merupakan suatu tuntutan perdata mengenai hak yang mengandung sengketa dengan orang lain. Suatu gugatan yang formulasinya tidak memenuhi syarat atau mengalami cacat formil sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankalijeke verklaad). Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur hukum mengajukan gugatan dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim terhadap perkara Nomor 9/Pdt.g/2018/PN.Gst. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Mengguganakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data secara kepustakann yang selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini, suatu gugatan yang diajukan di pengadilan haruslah memenuhi syarat formil seperti yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Pada putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst dengan gugatan wanprestasi dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Kekaburan dan ketidakjelasan gugatan penggugat yang dalam pokok perkaranya mengenai wanprestasi tetapi pada petitumnya mengenai perbuatan melawan hukum dengan memohon untuk menghukum para tergugat membayar kerugian materil,immateril dan membayar uang paksa sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu petitum penggugat yang tidak jelas, memohon untuk menghukum penggugat membayar sisa pembayayaran objek perkara sebesar Rp. 140.000.000. Kata Kunci : Gugatan, wanprestasi, studi kasus

Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Leasing di PT. Adira Finance Cabang Medan Suhaila Zulkifli; Debby Linda Apryanti Zebua; Gerry Fransischus Ginting
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractLeasing is a way for companies to own ownership assets without going through a lot of processes, Leasing is a step to avoid high risk when viewed from the needs of its users.Various economic needs encourage companies to meet their needs with various funding, one of which is by opening the private sector that uses the services of banking institutions, but banking institutions cannot meet many of the public's funding credit needs. This study uses a normative juridical research method, namely library research data collection. In Indonesia, there are requirements to become a funding or financing institution in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Which states that fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are expertized remains in the control of the owner of the object. Therefore PT. Adira has been legal in the eyes of the law since 1990. With the establishment of PT. Adira and satified since 1990 PT. Adira has guiding principles of national and international legal basis that can benefit various parties in dealing with funding / financing.Keywords: Company,Leasing,Object AbstrakLeasing suatu sistem perusahaan untuk mengelola barang milik sendiri tanpa melewati berbagai proses yang sangat banyak, Leasing merupakan langkah menghindari resiko tinggi bila dilihat dari kebutuhan penggunanya. Bermacam yang di perlukan ekonomi untuk mendesak perusahaan memenuhi kebutuhannya sendiri melalui berbagai pembiayaan diantaranya adalah membuka sektor swasta yang memakai instansi lembaga perbankan, namun lembaga perbankan tidak boleh menjalankan banyak kebutuhan pembiayaan dan kredit kepada masyarakat. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif yakni pengumpulan data penelitian kepustakaan. Di Indonesia terdapat syarat untuk menjadi lembaga pendanaan atau pembiyaan menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 perihal perjaminan fidusia, yakni wajib menjadi lembaga pembiayaan, hal ini menyebutkan bahwa fidusia mengalihkan kepemilikan benda dengan dasar percaya, asal adanya ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya itu masih ada di bawah kekuasaan milik objek. Maka dari itu PT. Adira sudah bisa sudah sah di mata hukum sejak tahun 1990. Dengan berdirinya PT. Adira dan disahkan sejak tahun 1990 PT. Adira memiliki prinsip - prinsip pedoman landasan hukum secara Nasional dan Internasional yang bisa menguntungkan berbagai macam pihak dalam mengatasi pendanaan / pembiayaan.Kata Kunci :Perusahaan,Leasing,Benda

Co-Authors Andrew Hans Cristoffel Aritonang Anggraini Kosasih Antonius Jingga Atika Sunarto Berkat Kristian Telaumbanua Calvin Stanley Cyntia Fadhillah Daniel Jan Louis Telaumbanua Debby Linda Apryanti Zebua Diana Kristina Nadapdap Fernando Felix Gerry Fransischus Ginting Henny Arianty Simanjuntak Hotmarganda Tua Sihombing Iin Hotprinauli Purba Intan Carolyn Ginting Keliat, Venia Utami Khairan Nisa Mendrofa Luthvia Meidina Manurung, Aron Felix Robinhot Mario Hans Kristian Silalahi Marlina Elisabeth Pakpahan MUHAMMAD ALI ADNAN Noor, Tajuddin Purba, Iin Rima Afrida Rolasta Naomi Sitanggang Shalihin Hernata Dhalimunthe Siregar, Andini Pratiwi Sitepu, Donna Panta Br Siti Zahara Tajuddin Noor Tajuddin Noor Tajuddin Noor Tiara Yunita Sundari Yanti Agustina Manik

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Al-Hikmah

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Al-Hikmah