Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS UPAYA DAN PERAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PERETASAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA Keliat, Venia Utami; Siregar, Andini Pratiwi; Zulkifli, Suhaila; Purba, Iin
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4251

The development of information and communication technology has had a significant impact on various sectors of life, including the banking sector. The legal system has made essential safeguards to protect bank and customer data security. The latest information regarding developments in the Indonesian Kapital data leak case must be sought through trusted news sources or contacting authorities such as the OJK or Bank Indonesia to obtain accurate and up-to-date information. The Consumer Protection Law seeks to protect bank customers by limiting standard clauses that cannot be avoided in today's banking business world. The method in this research uses normative legal research. Issues that occur in the banking world relate to the legal position of banking in cases of leakage of Indonesian Sharia Bank customer data and banking legal protection efforts that have been carried out by the legal system to protect the security of bank data and customer data. There are two factors that cause leaks of customer personal data, namely internal and external factors. Cases of customer data leakage are serious violations of privacy and information security. Banks, including Islamic banks, have a big responsibility in maintaining the confidentiality of customer data and protecting their personal information. If a data leak occurs, the bank could face legal and regulatory consequences, and could potentially harm their reputation. The method in this research uses normative legal research.

PERAN REGULASI TERKINI DALAM MENGATASI TANTANGAN HUKUM PERBANKAN DI ERA DIGITAL Keliat, Venia Utami
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i1.3981

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap industri perbankan, memberikan manfaat yang signifikan, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi terkini dalam mengatasi tantangan hukum yang dihadapi oleh perbankan di era digital. Artikel ini akan mempelajari tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan dalam mengelola keamanan data, perlindungan konsumen, dan integritas transaksi keuangan dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Tantangan ini meliputi risiko keamanan siber, pelanggaran privasi, penipuan elektronik, dan kompleksitas regulasi yang beragam di berbagai yurisdiksi. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif dan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti peraturan perbankan, laporan riset, studi kasus, dan panduan praktik terbaik yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Data ini akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam regulasi yang ada, serta mengusulkan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil. Hasil dari artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan regulasi perbankan yang lebih baik di era digital. Selain itu, artikel ini juga memberikan wawasan kepada praktisi perbankan, otoritas pengawas, dan peneliti hukum untuk memahami tantangan hukum yang dihadapi oleh industri perbankan dan merancang solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ini.

Comparison of the Decision of the Medan District Court Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn and Surabaya District Court Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Keliat, Venia Utami; Chandra Lahirisa Putra T Sibero; Ronald Sianipar
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2138

A brand is an identifying mark used specifically to distinguish one product from another.With the advancement of technology and information, many trademark disputes arise. Such as the litigation between MS GLOW and PS GLOW, these brands are also involved in trademark plagiarism lawsuits. So, how is the trademark dispute resolution between MS GLOW and PS GLOW carried out, and what legal protection efforts exist for the registered trademarks MS GLOW and PS GLOW concerning trade of goods in Indonesia. The method used in this research is a legal and regulatory approach, a case approach, and then a conceptual approach. The results of this research indicate that dispute resolution takes place in two commercial courts. The trial in the Medan Commercial Court ruled in favor of MS GLOW, whereas the trial in the Surabaya Commercial Court ruled in favor of PS GLOW. The verdict of the Surabaya Commercial Court concluded that the use of the MS GLOW brand did not align with the registered trademark group. The 'first to file' system is a preventive legal protection effort, while repressive legal efforts are carried out through the imposition of criminal sanctions.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRI PASCA BERCERAI Keliat, Venia Utami; Chan, Annisa Mardius
JURNAL DARMA AGUNG Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v33i1.5335

Perkawinan siri merujuk pada ikatan perkawinan belum terdaftar oleh pegawai pencatat pernikahan (PPN). Perkawinan siri dianggap sah secara agama, terkhusus agama islam, karena di dukung oleh Pasal 4 KHI “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Udang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Pernikahan siri dilakukan bukan tanpa sebab, banyak faktor yang menentukan seseorang melakukan pernikahan siri bisa karena faktor ekonomi, kurangnya umur perempuan dan juga tidak mendapatkan restu dari istri pertama pihak laki-laki maka dari itu dilakukannya perkawinan siri. Akan tetapi perkawinan siri mempunyai banyak dampak negative kepada anak dan perempuan dalam hubungan perkawinan siri. Untuk itu perlu dilakukannya paying hukum bagi anak dan perempuan agar mereka menerima hak-hanya sebagai seorang istri dan anak.

Analisis Dampak Hukum dan Ekonomi Atas Status Palit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia Siagian, Ronal Manase; Keliat, Venia Utami
Journal of Education Transportation and Business Vol 2, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v2i1.6236

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat deskriptif atau yang didukung pada data primer serta data kepustakaan sebagai sumber utama juga melihat dari hukum positif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa status pailit debitur dalam hukum perdata Indonesia memiliki dampak yang signifikan baik secara hukum maupun ekonomi. Secara hukum, status pailit mengakibatkan hilangnya hak pengelolaan atas harta debitur dan menyerahkan penyelesaian utang kepada kurator di bawah pengawasan pengadilan niaga. Secara ekonomi, pailit dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha debitur, menurunkan kepercayaan pasar, dan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas. Oleh karena itu, penanganan kepailitan harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang untuk melindungi hak kreditur sekaligus memberikan kesempatan pemulihan bagi debitur. Reformasi regulasi dan peningkatan kompetensi aparat peradilan menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem kepailitan yang efektif dan adil di Indonesia.

MENUMBUHKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR MELALUI GERAKAN LITERASI SEKOLAH (GLS) PADA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA RAKYAT PANCUR BATU): Meningkatkan Kesadaran dan Cinta Tanah Air melalui Gerakan Literasi Sekolah Br Barus, Depitaria; Perangin-angin, Esra; Indriyanto, Kristiawan; Keliat, Venia Utami
Jurnal Mitra Prima Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL MITRA PRIMA
Publisher : Mitra prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Gerakan Literasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan revolusi karakter dan memperkuat kebhonekaan serta memperkuat restorasi sosial Indonesia. Salah satu program Gerakan Literasi sekolah yaitu menanamkan rasa kepakaan dan wujud cinta tanah air. Temuan di sekolah SMA Rakyat Pancur Batu yaitu 1).Gerakan literasi dilakukan hanya bentuk literasi baca dan hitung, 2). Minimnya usaha yang dilakukan guru untuk membuat Gerakan literasi kepekaan terhadap cinta tanah air. Tujuan Gerakan literasi dalam wujud cinta tanah air yaitu sebagai penguatan mental, rasa bangaa terhadap tanah air, Pendidikan karakter. Hasil kegiatan ini nantinya menambah referensi dan kebijakan baru terhadap sekolah sebagai upaya untuk menanamkan karakter cinta tanah air melalui Gerakan literasi sekolah. Kata Kunci: Pendidikan Karakter,Gerakan Literasi.

The Urgency of Establishing Legal Instruments Against Potential Artificial Intelligence (AI) Crimes Perkasa, Anggada; Siregar, Andini Pratiwi; Keliat, Venia Utami
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of artificial intelligence (AI) has brought significant progress in various sectors, but on the other hand, it also presents the potential for crimes that have not been fully accommodated in the existing legal system. Crimes involving AI such as deepfakes, data manipulation, autonomous cyber attacks, and misuse of algorithms raise serious issues in terms of legal accountability, perpetrator identification, and victim protection. The criminal law system in Indonesia, which generally still relies on the principles of legality and the subjectivity of human error, does not yet have adequate legal instruments to address AI-based crimes that are autonomous and adaptive. This study aims to examine the legal vacuum that occurs, evaluate regulations in several other countries as a comparison, and offer the urgency and direction of the formation of new legal instruments in Indonesia. The method used is juridical-normative with a comparative and conceptual approach. The results of the study indicate the need to establish a special legal framework regarding AI, both in the form of new laws and reformulation of criminal norms that can accommodate the unique nature of artificial intelligence. Without adaptive legal reform, Indonesia will face serious legal loopholes that can be exploited by digital criminals.

Analisis Dampak Hukum dan Ekonomi Atas Status Palit Debitur Dalam Hukum Perdata Indonesia Siagian, Ronal Manase; Keliat, Venia Utami
Journal of Education Transportation and Business Vol 2, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetbus.v2i1.6236

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi atas status pailit debitur dalam hukum perdata Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat deskriptif atau yang didukung pada data primer serta data kepustakaan sebagai sumber utama juga melihat dari hukum positif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa status pailit debitur dalam hukum perdata Indonesia memiliki dampak yang signifikan baik secara hukum maupun ekonomi. Secara hukum, status pailit mengakibatkan hilangnya hak pengelolaan atas harta debitur dan menyerahkan penyelesaian utang kepada kurator di bawah pengawasan pengadilan niaga. Secara ekonomi, pailit dapat menyebabkan terganggunya kelangsungan usaha debitur, menurunkan kepercayaan pasar, dan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas. Oleh karena itu, penanganan kepailitan harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang untuk melindungi hak kreditur sekaligus memberikan kesempatan pemulihan bagi debitur. Reformasi regulasi dan peningkatan kompetensi aparat peradilan menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem kepailitan yang efektif dan adil di Indonesia.

Peran Notaris Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris Keliat, Venia Utami; Setiawan, Syifaa; Arnilis, Yanti
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2427

Di dalam membagikan warisan sering terdapat sumber konflik di masyarakat, meskipun telah teratur dalam hukum agama, adat, dan negara. Berbagai penelitian akademis telah dilakukan, namun dampaknya terhadap penyelesaian sengketa waris masih terbatas. Penellitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran notaris dalam memberikan nasihat hukum serta berfungsi sebagai penengah di saat sengketa pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan Metode normatif serta pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanaya notaris memiliki peran penting dalam menyusun perjanjian penyelesaian sengketa waris, termasuk pembuatan Akta Pembatalan untuk dilakukan pembatalan akta waris, serta menyusun Akta Pembagian Waris yang baru dengan memasukkan anak luar kawin sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga menyusun Akta Perdamaian sebagai bentuk kesepakatan bersama antar ahli waris dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, serta Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan untuk mengakhiri klaim atas harta warisan”.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search