Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum dan Peradilan
Dwi Martini
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID Dan Pelaksanaan Keputusannya Budi Sutrisno; Dwi Martini; Yudhi Setiawan; Ahmad Zuhairi
Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i1.286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID.Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DALAM REZIM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INDONESIA (Studi Pada Masyarakat Tradisional Sasak) Dwi Martini; Hayyanul Haq; Budi Sutrisno
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.6.1.2017.67-90

Abstract

In the modern context, the Traditional Medicine Knowledge (TMK) of Sasak community is a valuable economic asset considering its usage as a basic knowledge (milestone) in the modern medicine discovery. As a form of human intellectual ability, TMK is regulated under the IPRs-TRIPs regime, whereas TMK have prominent opposite characters with IPRs. This fact raises particular issues in terms of: the form of Sasak community’s TMK, regulation of its protection under the IPRs regime and the ideal legal institution to realize the protection. The majority of Sasak’s TMK are transmitted verbally, a fraction of it was written in babon (book of) tetamba/oat and lontar Usada. The IPRs-TRIPs regime only provides indirect regulation toward TMK, as contained in Patent and Plant Variety Protection Law. Ideally, there should be a local Law that particularly regulates protection on Sasak’s TMK in order to prevent misappropriation. Thus, there is a void of Law since there is no Sui Generis Law on the protection of TMK.Keywords: legal protection, traditional medicine knowledge, legal void
Co-Authors Ahmad Zuhairi Budi Sutrisno Budi Sutrisno Hayyanul Haq Yudhi Setiawan