Articles
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID Dan Pelaksanaan Keputusannya ]]>
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>;
<![CDATA[Dwi Martini]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>;
<![CDATA[Ahmad Zuhairi]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jatiswara.v36i1.286
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID.Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.]]>
<![CDATA[LEGALITAS BADAN USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) SEBAGAl LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ARI RAHMAD HAKIM BUDIAWAN FIRDAUS]]>;
<![CDATA[YUDHI SETIAWAN]]>;
<![CDATA[I GUSTI AGUNG WISUDAWAN]]>
<![CDATA[ GANEC SWARA Vol 15, No 1 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahasaraswati Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35327/gara.v15i1.181
<![CDATA[ The existence of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) as a microfinance institution in Indonesia has a very strategic position and role, this is not an exaggeration because in reality as a microfinance institution, BMT supports the community's economy, especially small or micro-entrepreneurs and the community. low-income earners in general who mostly live in rural areas. The existence of BMTs that is integrated with the lives of low-income people is one of the distinct advantages of this financing institution so that it makes it easier for the poor to access funding. Thus it can be said that BMT has a very important position and role because in its development it continues to increase significantly as a Micro Financial Institution, both in terms of financial performance and the number of customers that are not accessible to existing banking institutions. However, with this important existence and role, every BMT should pay attention to both institutional and operational legality aspects that must exist in him, so that the legal existence of all service products offered and guaranteed application of sharia principles in their activities]]>
<![CDATA[PENGATURAN BISNIS PINJAMAN SECARA ONLINE ATAU FINTECH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ARI RAHMAD HAKIM BF]]>;
<![CDATA[I GUSTI AGUNG WISUDAWAN]]>;
<![CDATA[YUDI SETIAWAN]]>
<![CDATA[ GANEC SWARA Vol 14, No 1 (2020): Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahasaraswati Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35327/gara.v14i1.122
<![CDATA[Online credit lending or referred to as “Fintech” is now developing in Indonesian society and is considered as a solution to get loans without collateral for consumptive purposes. The development of Fintech certainly requires supervision by the Financial Services Authority (OJK). This research is a normative research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. This study also uses primary, secondary , and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is the study of legal documentation, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results show that: 1). Online credit loan or fintech business arrangements according to positive law in Indonesia are regulated by Bank Indonesia Regulation, No 18/40 / PBI / 2016 and No 19/12 / PBI / 2017, Member of the Board of Governors Regulation No. 19/14 / PADG / 2017 and No 19/15 / PADG / 2017. 2), the form of supervision carried out by the Financial Services Authority (OJK) of the online credit business is an integrated and coordinated supervision system between legal structures such as the Police, BI. OJK, and Investment Alert Task Force]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor ]]>
<![CDATA[Yudi Setiawan]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>;
<![CDATA[Ari Hakim Budiawan Firdaus]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v5i1.5
<![CDATA[Pembiayaan kendaraan bermotor lahir dari Prinsip Kebebasan berkontrak. Primsip kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan kendaraan bermotor merupakan perjanjian baku yang bersifat “Take it or leave it”. Para pihak diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali berkenaan dengan perjanjian yang ditawarkan. Sehubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor adalah perjanjian baku yang telah ditentukan isi dan formatnya oleh perusahaan pembiayaan secara sepihak, maka dirasakan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Prinsip keseimbangan merupakan prinsip dalam hukum perjanjian Indonesia yang merupakan prinsip kelanjutan dari prinsip persamaan yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Prinsip keseimbangan ini sangat sulit diterapkan dalam lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan alasan menjaga eksistensi perusahaan lembaga pembiayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka menyeimbangakan kedudukan para pihak, maka upaya pelaksanaan prinsip keseimbangan ini memang tidak dapat ditemukan dalam pembiayaan kendaraan bermotor namun dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang berhubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Yudi Setiawan]]>;
<![CDATA[Hirsanuddin Hirsanuddin]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim B.F]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v5i1.26
<![CDATA[Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi secara kredit melalui lembaga pembiayaan (Finance). Tujuan dari peyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman masayarakat terkait dengan pembiayaan konsumen di desa gegerung. Metode penyuluhan yang digunakan yaitu dengan metode caramah dan diskusi untuk menggali persoalan terkait dengan pembiayaan konsumen. Materi yang disampaikan yaitu pembelian secara kredit ini didasari kesepakatan dan memunculkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Perbankan Di Desa Gelogor Kabupaten Lobar ]]>
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>;
<![CDATA[Hirsanuddin Hirsanuddin]]>;
<![CDATA[Muhaimin Muhaimin]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim B.F]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v5i2.44
<![CDATA[Perkembangan dunia bisnis di era modern yang diikuti dengan peningkatan korporasi, maka instrumen hukum jaminan jasa dirasa belum memadai, sehingga perlu dilengkapi pula dengan mekanisme lain sebagai perwujudan asas kehati-hatian (Prudential Banking) oleh pihak perbankan. Akan tetapi, upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada bank harus bertumpu pada asas itikad baik (good faith) dan agar dapat terjadi hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak. Begitu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, itu tidak lain seperti pentingnya menjaga nyawa atau keselamatan kita. Suatu bank yang tidak prudent pelan tapi pasti akan akan membunuh dirinya sendiri.]]>
<![CDATA[Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan Adat (Studi di Pulau Lombok) ]]>
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>;
<![CDATA[Dwi Martini]]>;
<![CDATA[Ahmad Zuhairi]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Maranatha Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28932/di.v13i2.4180
<![CDATA[One of the issues that requires adequate attention in IP law framework is the empowerment of adat communities especially women. As they highly depend on various forms of communal Intellectual Property conceived and nurtured in their communities. This research formulate questions related to the form of Indonesia's IP law reformation and how is the contribution of the reformation to the empowerment adat women of Lombok island. Applied research method is normative-empirical legal research method. It combines primary legal material in the form of literatures with secondari legal materials, in the form of in-field data that collected through observations and interviews with informants. research result indicates that reformation has been conducted in the field of Copyright, Patent and Trademark. The most important part of the reformation is that those laws accomodate the protection and acknowledgement of communal IP. Lombok's adat women empowerment has not maximally conducted due to the lack of coordination among related institutions as well as lack of socialization on the importance of IP protection. An appropriate arrangement of communal IP is the main condition to empower Lombok adat women, considering that it is the closest and most accessible resource for them. Keywords: Reformation, law, intellectual, property, women]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Menggunakan Jasa Angkutan Laut ]]>
<![CDATA[Ahmad Adhitya Pratama]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.229 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1351
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang pengangkut laut dalam dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta faktor-faktor yang menjadi terjadinya tanggung jawab tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang angkutan laut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut penumpang belum maksimal dalam penerapannya. Perjanjian pengangkutan yang didasarkan prinsip timbal balik antara pengangkut dengan penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab oleh pengangkut laut, dan cara penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa prngangkutan laut dapat dilakukan dengan du acara yaitu non-litigasi (perdamaian) dan litigasi (jalur hukum).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Dalam Klausula Baku ]]>
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.35 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1362
<![CDATA[Kartu kredit yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai semakin diminati oleh masyarakat, peningkatan pengguna kartu kredit pun sangat pesat setiap tahunnya tidak lain pemicu peningkatan pengguna kartu kredit tersebut adalah karena manfaat dan banyak kemudahan yang ditawarkan oleh penerbit kartu kredit. Peningkatan pengguna kartu kredit tersebut harus juga memperhatikan aspek perlindungan dari pengguna kartu kredit terutama pada klausul baku yang dicantumkan oleh penerbitan kartu kredit didalam perjanjian kartu kredit. Adapun permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan bagaimana akibat hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baku dalam perjanjian kartu kredit.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pengangkut Kepada Pengguna Jasa Angkutan Yang Dipindahkan Ke Bus Lain Dalam Keadaan Darurat (Studi Di PT. Titian Mas) ]]>
<![CDATA[Firman Firman]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.913 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1366
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut kepada pengguna jasa angkutan yang dipindahkan ke bus lain dalam keadaan darurat dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam hal kecelakan terhadap pengguna jasa angkutan setelah perpindahan menurut sistem hukum positif indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tanggung jawab pengangkut kepada pengguna jasa angkutan yang dipindahkan ke bus lain dalam keadaan darurat, yaitu PT. Titian Mas telah melaksanakan standar pelayanan minimal angkutan umum secara efektif baik dari segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan maupun keteraturan. Pengaturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Sedangkan penyelsaian sengketa dalam hal kecelakan terhadap pengguna jasa angkutan setelah perpindahan menurut sistem hukum positif Indonesia, yaitu mengenai kerugian perdata dan pidana dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa terhadap kecelakan melalui jalur alternatif penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dimana mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa.]]>
