Mariyah, Chusnul
Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jl.Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS MODAL POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI TERHADAP KETERPILIHAN CALEG PEREMPUAN PEMULA PADA PILEG DPRD DKI JAKARTA 2019 Giscka Canna Indira S; Chusnul Mariyah
TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 2 (2021): June: Thejournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v2i2.142

Abstract

Keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif di DKI Jakarta masih relatif rendah dengan keterpilihan dibawah 30% kursi yang diperebutkan pada pemilu legislatif dari tahun 2004-2019. Sebagai daerah yang menjadi barometer politik nasional, hal ini menjadi penting untuk diteliti. Artikel ini menganalisis bagaimana calon legislatif perempuan pemula dapat terpilih menjadi anggota legislatif dengan pendekatan modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Ketiga pendekatan ini diambil karena Jakarta merupakan wilayah yang dinamis secara politik, majemuk secara sosial, dan berpengaruh secara ekonomi. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap salah satu calon legislatif pemula terpilih. Berdasarkan pendekatan dan metodologi yang diambil, modal politik, sosial, dan ekonomi berpengaruh terhadap keterpilihan calon legislatif perempuan pemula. Penguasaan modal politik dan sosial dapat disimpulkan lebih berpengaruh terhadap keterpilihan calon legislatif perempuan pemula, namun penguasaan modal ekonomi merupakan penguat dari modal politik dan sosial. Disamping itu, modal ekonomi erat keterkaitannya dengan aspek-aspek praktis kampanye seperti pendanaan untuk materi kampanye, kampanye tatap muka, dan insentif bagi tim kampanye dan saksi.
Abortion Article Debate and Discussion Process in Act No. 36 Year 2019 About Health Wendra Afriana; Chusnul Mariyah; Harry Azhar Azis
Journal of Politics and Policy Volume 2 No.1 December 2019
Publisher : Journal of Politics and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.828 KB) | DOI: 10.21776/ub.jppol.2019.002.01.3

Abstract

AbstractThis article examines the process of discussing the health bill specifically relating to abortion. The pros and cons of the substance of abortion gave birth to two factions, namely pro choice and pro life. The pro life faction considers the discussion on abortion should not be submitted in the ruling. Those belong to this faction include the NGO National Movement for life, Pro life Indonesia as well as a number a mps from the PDS party in the Commission IX of the House of Representative. In opposition, the pro choice group, who support the abortion article to be included in the Bill, includes NGO Yayasan Kesehatan Erempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia and the majority MPs within the Commission IX from PDIP, Golkar, Demokrat, PKS, PPP, PKB, BPD, and PAN. MPs from PBR accepts the abortions article with a condition that rulings on rape victims should not be included. There are three ideological groupings based on religion, feminism, and secularism. The decision making process on the substance of the material was held privately through the lobby forum because a meeting failed to reach a settlement or approved. That the two factions finally reach on compromise agreement through lobby forum pursued by factions in order to accelerate the decision making. Key words: Deliberation, debate, ideology, abortion.
The Conflict of National Elites and Local Elites of PDI-P in the Candidacy Process of Regional Heads Eri Cahyadi and Gibran Rakabuming Raka in the 2020 Pilkada Mutaqien, Abdul Khalid; Mariyah, Chusnul
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5581

Abstract

Studi ini membahas tentang konflik yang terjadi antara Elit Nasional Dan Elit Lokal PDI-P dalam Proses Kandidasi Kepala Daerah Eri Cahyadi Dan Gibran Rakabuming Raka Pada Pilkada Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi akar konflik yang menjadi penyebab dari konflik tersebut. Studi ini dilakukan di Kota Solo dan Surabaya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan teori konflik diperkuat dengan teori patron-klien, rekrutmen politik dan pragmatism politik. Pencalonan kandidat eksternal sebagai calon kepala daerah di pilkada yang dilakukan oleh partai politik dapat dikatakan merupakan cerminan dari adanya pragmatisme politik yangmembuat konflik kepentingan diantara elit politik pengurus partai. Hal itu dikarenakan partai politik umumnya akan menempuh berbagai upaya atau cara untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya, seperti dalam hal manfaat (utility), kemenangan (glory), hingga kekuasaan (power). Kecenderungan ini yang kemudian terlihat dalam realitas yang berlaku di pilkada kota Surabaya tahun 2020 dan pilkada kota Solo tahun 2020 dimana di saat partai politik telah memiliki kandidat potensial yang dapat dicalonkan dalam pilkada yang berasal dari internalnya, namun justru lebih memilih untuk mendukung kandidat eksternal yang dianggap lebih populer karena dianggap memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan kontestasi. Hal ini setidaknya terlihat dalam realitas di pilkada Surabaya tahun 2020 dimana kedua paslon yang berkompetisi tercatat merupakan kandidat eksternal non-partai dengan pengecualian pada sosok Armudji. Padahal, sejumlah partai politik tercatat memiliki kandidat-kandidat potensial yang dapat dicalonkan. Sedangkan di pilkada Solo, hal serupa juga terjadi demikian. Meskipun sosok Gibran Rakabuming Raka tercatat telah mendaftarkan diri sebagai kader PDI-P, namun keterpilihannya sebagai calon walikota Solo dari PDI-P justru mencerminkan adanya kecenderungan pragmatisme politik, mengingat DPC PDI-P Kota Solo telah memutuskan untuk mendukung paslon Achmad Purnomo-Teguh Prakosa sebagai calon walikota dan wakil walikota Solo periode 2021-2024. Akan tetapi, sekalipun realitas di kedua pilkada tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pragmatisme politik, respon pengurus partai di daerah (DPC Solo dan DPC Surabaya) terhadap keputusan yang telah diambil oleh DPP justru mengalami perbedaan. Hal ini merujuk pada adanya penolakan dari sejumlah kader di lingkup DPC PDI-P Kota Surabayaterhadap keputusan DPP yang merekomendasikan dukungan kepada paslon Eri Cahyadi- Armudji. Sedangkan di sisi lain, sekalipun keputusan yang diambil oleh DPP berbeda dengan yang direkomendasikan oleh DPC PDI-P Kota Solo, para pengurus DPC tersebut nyatanya tetap memilih untuk mendukung paslon yang telah direkomendasikan oleh DPP. Alhasil, hal ini mencerminkan bahwa terdapat perbedaan preferensi politik di kalangan pengurus partai di daerah terhadap keputusan DPP dimana hal itu dapat dikatakan dipengaruhi oleh adanya rasionalisasi politik. Rasionalisasi politik yang dimaksud dalam konteks ini kemudian berkaitan dengan sejauh mana manfaat yang diperoleh dari tindakan politik yang diambil oleh masing-masing elit politik di daerah dalam merespon apa yang telah diputuskan oleh DPP khususnya mengenai dukungan terhadap kandidat eksternal sebagai calon kepala daerah di pemilukada tahun 2020 yang merupakan rekrutment dari kader eksternal. Pasalnya, dalam konteks pilkada Surabaya tahun 2020, beberapa kader partai di daerah merasa bahwa mereka tidak memperoleh manfaat dengan mendukung paslon Eri Cahyadi-Armudji karena sosok Eri Cahyadi yang dianggap sebagai kandidat eksternal (meskipun belakangan Eri Cahyadi telah mendaftarkan diri sebagai kader PDI-P). Sedangkan dalam konteks pilkada Solo tahun 2020, para pengurus partai di daerah tetap mendukung paslon yang direkomendasikan oleh DPP karena melihat masih adanya manfaat yang diperoleh dari tindakan politik tersebut. Apalagi, sosok Gibran Rakabuming Raka sendiri tercatat telah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai kader PDI-P. Meskipun di sisi lain, hal tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari status yang melekat dalam diri Gibran yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo.
Involvement of Local Strong People in the 2018 Pamekasan Regional Election Rofiie, Moh; Mariyah, Chusnul; Murod, Mamun
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5583

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan peran elite lokal dalam perpolitikan, utamanya pasca diberlakukan sistem desentralisasi yang memberikan hak kepada daerah-daerah untuk mengelola daerah secara mandiri, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada situasi tersebut para elite lokal memiliki keleluasaan untuk terlibat dalam Pilkada. Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para elite lokal yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu Kiai, Belater, dan Juragan di Kabupaten Pamekasan. Mereka adalah orang-orang kuat lokal yang mampu mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Status dan Peran (Linton, 1936), Teori Local Strongmen/Local Bossism (Migdal, 1988; Sidel, 2005), dan Teori Patron-Klien (Scott, 1972). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Dalam proses pengumpulan data menggunakan dua metode, yaitu: pertama, studi literatur dan wawancara mendalam.Temuan penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu tentang keberadaan orang-orang kuat lokal seperti kiai, belater, dan juragan terkait perannya dalam masyarakat, utamanya dalam perpolitikan tingkat lokal. Mereka memiliki sumber kekuasaan dan cara-cara tersendiri dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginannya. Keterlibatan mereka dalam Pilkada Pamekasan 2018 dipengaruhi oleh faktor agama, eksistensi, dan ekonomi. Mereka memanfaatkan kekuatan relasi, ekonomi, bahkan dengan ancaman. Kiai memiliki kepentingan memilih pemimpin yang paling memenuhi kualifikasi sesuai ajaran Islam, sedangkan belater memiliki kepentingan eksistensi dan keuntungan materi. Adapun kepentingan juragan adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya