Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Impresi Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Dialogia Iuridica
Arman Tjoneng
Universitas Kristen Maranatha
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Debora Prasetya; Arman Tjoneng
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1137

Abstract

Kasus yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang menyebabkan pemukiman warga hangus terbakar dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Objek yang menarik perhatian penulis adalah adanya pemukiman warga dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang yang diterbitkan oleh Badan Pemerintah daerah DKI Jakarta. Dalam Penelitian ini, penulis bertujuan untuk memaparkan mengenai pertanggungjawaban pemerintah dan juga korporasi dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma - norma, kaidah - kaidah, dan peraturan perundang - undangan dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua pertanggungjawaban yang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Pertanggungjawaban dari sisi pemerintah yaitu mengenai pencabutan Izin Mendirikan Bangunan karena Izin Mendirikan Bangunan tersebut tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang, dan seharusnya dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan harus disertakan dengan bukti hak kepemilikan hak atas tanah. Hal ini menyebabkan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta cacat hukum. Pertanggungjawaban dari sisi korporasi yaitu untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang yang dirugikan materiil maupun immateriil berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dan juga pertanggungjawaban seseorang baik itu direksi ataupun pegawai yang telah lalai sehingga menyebabkan kecelakaan didasarkan pada pasal 188 KUHP.
Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perpektif Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Cristina Natalia Sinaga; Arman Tjoneng
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i7.496

Abstract

This study aims to illustrate that pardon should be given to individuals who truly admit their guilt and serve to complete justice, but not to erase the convict's guilt. Antasari Azhar, through his attorney, twice submitted a request for pardon to the president. The first request for pardon was rejected, but the second request was granted by the President. In the second granting of pardon, Based on the Supreme Court's decision in letter number 21/Panmud Pid/IX/2016/18/MA/2016 dated September 30, 2016, the President issued Presidential Decree 1/G/2017 on January 16, 2017. From the principles of justice and legal benefits, the granting of pardon to Antasari Azhar is considered to deviate from the two legal principles, because in accordance with Article 2 paragraph (3) of Law Number 5 of 2010 concerning amendments to Law Number 22 of 2002, a request for pardon can only be submitted once. From the perspective of the principle of legal certainty, the granting of pardon by the President to Antasari Azhar through Presidential Decree 1/G/2017, based on the submission of a pardon request twice, clearly contradicts Article 2 paragraph (3) which states that a pardon can only be submitted once.
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta atas Pemulihan Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Karensia Payoh; Arman Tjoneng
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 8 (2024): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i8.497

Abstract

The purpose of this article is to examine the lawsuit filed by former Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, and the decision that will be made by the Administrative Court (PTUN) regarding the lawsuit. This research employs a normative juridical method, analyzing the application of doctrines, norms, and legal principles to address specific legal issues. Data is obtained from books, journals, and other legal literature through a literature study. Anwar Usman was dishonorably dismissed as Chief Justice of the Constitutional Court for ethical violations in adjudicating case number 90/PUU-XXI/2023, which allowed his nephew, Gibran Rakabuming, to run in the 2024 presidential election. Anwar subsequently filed a lawsuit with the PTUN Jakarta, requesting the annulment of Suhartoyo's appointment as Chief Justice of the Constitutional Court for the 2023-2028 term, as well as the restoration of his reputation and reinstatement to his position. This article will discuss the two main petitions in the lawsuit, arguing that the PTUN should not grant Anwar Usman's petition because the decision complies with the applicable laws and regulations.
Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya Arman Tjoneng
Dialogia Iuridica Vol. 8 No. 2 (2017): Volume 8 Nomor 2 April 2017
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v8i2.726

Abstract

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat  terjadi  antara  individu  dengan  individu,  antara  individu  dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang  lainnya,  dan  sebagainya.  Dengan kata  lain,  sengketa  dapat  bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup local nasional maupun internasional. Sengketa  adalah  suatu  situasi  dimana  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  oleh  pihak  lain,  yang  kemudian  pihak  tersebut menyampaikan ketidakpuasan   ini   kepada   pihak   kedua.   Jika   situasi menunjukkan perbedaan   pendapat,   maka   terjadi lah   apa   yang  dinamakan dengan sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah mekanisme pengajuan Gugatan Sederhana berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2016 dilihat dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini juga akan melihat apa yang menjadi kendala dalam penerapan Gugatan Sederhana.Penelitian ini merupkan penelitian normatif dengan melihat pada norma-norma dan asas-asas yang berlaku. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan undang-undang dan konseptual.
Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum atas Transfer Data Pribadi oleh Pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat Tania Fatmawati; Arman Tjoneng
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.10391

Abstract

Technological developments and globalization have fueled increased exchange of personal data between countries, including cooperation between Indonesia and the United States in business sectors related to the transfer of data belonging to Indonesian citizens. However, differences in the legal systems between the two countries raise issues regarding protection and legal liability in the event of misuse of personal data abroad. The United States currently lacks a comprehensive federal personal data protection law, while Indonesia has Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), which affirms that personal data is a human right. This regulatory discrepancy raises questions about the extent to which Indonesian law can provide effective protection for its citizens' personal data outside its jurisdiction. This study uses a normative-juridical method with a regulatory and conceptual approach. The analysis was conducted on applicable regulations, international legal principles, and related academic sources. The study findings indicate that although the PDP Law provides a solid legal basis, its implementation remains suboptimal due to the lack of derivative regulations and an independent supervisory body. Therefore, the government's legal accountability mechanism for personal data breaches abroad is not yet functioning effectively. This study concludes that the Indonesian government must immediately establish an independent supervisory body for personal data protection, issue implementing regulations for the Personal Data Protection Law concerning the mechanism for data transfers between countries, and strengthen international collaboration to ensure the protection of Indonesian citizens' personal data in the destination countries.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Dugaan Tindak Pidana Suap dalam Izin Ekspor CPO (Crude Palm Oil) PT Wilmar Group Ghaitsa Zahira Sofiyah; Arman Tjoneng
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.10416

Abstract

The growth of large corporations in Indonesia poses risks of legal violations such as corruption and bribery. This study examines the consistency of legal application against PT. Wilmar Group in the alleged bribery case of CPO export permits, as well as corporate criminal liability under the Corruption Law. A normative juridical approach is used to analyze the application of the acquittal verdict and the recovery of state losses. The findings indicate inconsistent legal application, with the focus on individual prosecutions being more prevalent than corporate ones, despite the apparent state losses. The study highlights the obstacles in proving corporate wrongdoing and the importance of fair and consistent law enforcement against corporations subject to criminal law.
Analisis Yuridis tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Hukum: Studi terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Alaika Ziva Nakita; Arman Tjoneng
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i2.11070

Abstract

The Constitution of the Republic of Indonesia guarantees protection for all Indonesian citizens, particularly in ensuring the right to obtain employment and receive fair wages. Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides the fundamental principle that every person has the right to work and to earn a livelihood that is decent for humanity. However, in reality, many violations still occur, especially against domestic workers (PRT). Based on the author’s findings, many domestic workers continue to experience unfair treatment such as discrimination, physical and sexual violence, as well as inadequate wages. This reality becomes the responsibility of the state to provide protection for domestic workers. Therefore, the Government of the Republic of Indonesia, together with the House of Representatives, has initiated discussions on the Draft Law concerning the Protection of Domestic Workers. In this research, the author analyzes the Draft Law on the Protection of Domestic Workers from the perspective of the values of justice and legal utility. The method used in this research is descriptive analysis, which describes and illustrates the realities that occur in society and connects them with the prevailing laws and regulations. This study also applies a normative juridical approach, which uses legislation and legal literature as the main sources of data. The results of this study indicate that Indonesian society, especially domestic workers, urgently needs a legal framework as a form of protection and legal certainty to guarantee their safety and welfare. Therefore, the enactment of the Law on the Protection of Domestic Workers must be prioritized.
Analisis Ketentuan Pajak Penghasilan Atas Penjualan LPG oleh Penyalur/Agen LPG Berdasarkan Teori Hukum Egy Firmansyah; Arman Tjoneng
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i2.7499

Abstract

Penyalur atau agen LPG 3 kg di Indonesia mengeluhkan ketentuan pajak penghasilan atas margin tambahan yang mereka peroleh dari penjualan LPG 3 kg. Perbedaan penafsiran antara penyalur dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menimbulkan potensi beban pajak yang memberatkan bagi agen. Penelitian ini menganalisis ketentuan PPh atas penjualan LPG 3 kg dari sudut pandang teori hukum, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, berbasis studi dokumen dan analisis kualitatif normatif.Dari perspektif positivisme hukum, pengenaan PPh non final atas margin tambahan agen termasuk objek pajak penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga wajib dipatuhi tanpa mempertimbangkan aspek moral atau keadilan. Hukum berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan tertulis. Namun, berdasarkan teori utilitarianisme hukum, pengenaan PPh non final sebaiknya tidak dilakukan hingga pemerintah menerbitkan peraturan yang jelas, agar kebijakan pajak mempertimbangkan kemanfaatan dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya penyalur LPG.Penulis berpendapat, jika pemerintah ingin menetapkan pajak atas selisih margin agen, sebaiknya dikenakan PPh final, sesuai dengan tarif PPh Pasal 22 final yang berlaku untuk Pertamina. Sistem ini lebih sederhana, memudahkan penghitungan, dan tetap memberikan kepastian hukum bagi penyalur LPG. Dengan demikian, kebijakan pajak tetap konsisten dengan prinsip hukum dan tujuan PPh final, sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku usaha.
Co-Authors Alaika Ziva Nakita Cristina Natalia Sinaga Debora Prasetya Egy Firmansyah Ghaitsa Zahira Sofiyah Karensia Payoh Tania Fatmawati