Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOCIAL INTERACTION, INFORMATION SHARING, AND BRAND TRUST IN OPTIMIZING PURCHASE INTENTION BASED ON THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR Rahma, Atika
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 13 No. 3 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jebik.v13i3.84002

Abstract

Social interaction is a key variable in this research. Previous studies have identified gaps that require further investigation. The findings provide valuable insights for companies developing effective marketing strategies by leveraging social interactions and information sharing to enhance brand trust and increase purchase intention. This research focuses on Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Lampung and Medan as these cities have the highest usage of cosmetic products. A purposive sampling technique was used, selecting 145 respondents from generations Y and Z who are active cosmetic users. This research adopts a quantitative approach, with data analysis conducted using SPSS 29 and Amos Graphic 26 software. Unlike previous studies. This research introduces brand trust as a variable. The findings reveal that brand trust does not significantly influence purchase intention. Consumers who perceive that cosmetic products do not offer benefits proportional to their high prices are less likely to let brand trust affect their purchase intentions. JEL: M31, M21, L84.
Penerapan Konsep Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Rahma, Atika; Yusuf Pradana, Ryan
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i1.687

Abstract

Mudharabah contracts in general are one of the basic principles of commercial transactions carried out by contracting parties such as Islamic banks and customers. The research aims to find out how financing is implemented using mudharabah contracts. The method used is qualitative descriptive analysis with the help of library data. Based on research results, mudharabah contracts in Sharia banking are based on the principle of justice. Mudharabah management is carried out by the profit-sharing agreement agreed between the two parties. The principle of a mudharabah contract is to share profits evenly, but if there are other risks such as losses, then these losses are borne by the party entering into the contract. Therefore, Islamic banks and customers need to have a good level of trust in each other when they want to enter into a Mudharabah financing agreement. Regarding the imposition of sanctions by Sharia Banks on customers (mudharib) who have the financial capacity to pay their debts but choose to delay payment or do not have the motivation to do so in good faith, they may be subject to sanctions in the form of a fine of a certain amount, which will be canceled based on the agreement. Akad mudharabah secara umum merupakan salah satu asas pokok transaksi komersial yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi seperti bank syariah dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan bantuan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, akad mudharabah pada perbankan syariah berlandaskan pada asas keadilan. Pengelolaan akad mudharabah dilakukan berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Prinsip akad mudharabah adalah pembagian keuntungan secara merata, namun apabila terjadi risiko lain seperti kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, bank syariah dan nasabah perlu memiliki tingkat kepercayaan yang baik satu sama lain ketika hendak melakukan akad pembiayaan mudharabah. Mengenai pengenaan sanksi oleh Bank Syariah kepada nasabah (mudharib) yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar utangnya tetapi memilih untuk menunda pembayaran atau tidak memiliki motivasi untuk melakukannya dengan itikad baik, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah tertentu yang akan dibatalkan berdasarkan kesepakatan
Implementation of the Mudharabah Agreement Concept Financing in Sharia Banking Rahma, Atika
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 2 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i2.2407

Abstract

Akad mudharabah pada umumnya merupakan salah satu prinsip dasar transaksi komersial yang dilakukan oleh para pihak yang berkontrak seperti Bank syariah dan nasabah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan bantuan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, akad mudharabah di perbankan syariah didasarkan pada asas keadilan. Pengelolaan Mudharabah dilakukan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang disepakati antara kedua pihak. Prinsip akad mudharabah adalah membagi keuntungan secara merata, namun apabila terdapat resiko lain seperti pada kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu sangat penting bagi bank syariah dan nasabah untuk memiliki tingkat kepercayaan yang baik satu sama lain ketika hendak melakukan akad pembiyaan Mudharabah. Mengenai pengenaan sanksi oleh Bank Syariah terhadap nasabah (mudharib) yang mempunyai kemampuan finansial untuk membayar hutangnya tetapi memilih untuk menunda pembayaran atau tidak memiliki motivasi untuk melakukannya dengan itikad baik, maka mereka dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar jumlah tertentu, yang akan diputuskan berdasarkan kesepakatan.
Penerapan Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab: Analisis Historis dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam Rahma, Atika; Imawan, Dzulkifli Hadi
ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Direktorat Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/abhats.vol6.iss1.art5

Abstract

[Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta relevansinya dalam ekonomi Islam modern. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kedua khalifah menerapkan prinsip-prinsip keuangan negara, termasuk pengelolaan pendapatan, distribusi kekayaan, serta mekanisme pengeluaran dalam rangka menyejahterakan umat. Dengan metode penelitian historis dan analisis kebijakan, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Abu Bakar menitikberatkan pada distribusi zakat dan pemberdayaan masyarakat miskin, sedangkan Umar bin Khattab mengembangkan sistem administrasi keuangan yang lebih terstruktur dan memperkenalkan konsep Baitul Mal sebagai institusi fiskal negara. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di era Khulafaur Rasyidin memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam perspektif Islam. [This study analyzes the implementation of fiscal policy during the caliphates of Abu Bakr and Umar bin Khattab and its relevance to modern Islamic economics. The primary focus of this research is on how these two caliphs applied state financial principles, including revenue management, wealth distribution, and expenditure mechanisms to ensure the welfare of the people. Using historical research methods and policy analysis, this study finds that the fiscal policies implemented were based on the principles of justice, transparency, and social welfare. Abu Bakr emphasized zakat distribution and poverty alleviation, while Umar bin Khattab developed a more structured financial administration system and introduced the concept of Baitul Mal as a state fiscal institution. These findings suggest that the fiscal policies of the Rashidun Caliphs made significant contributions to sustainable economic development from an Islamic perspective.]