Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : International Journal of Demos

Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017 Aziz, M Dzaki; Godjali, Moh. Rizky
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.548 KB) | DOI: 10.37950/ijd.v1i1.9

Abstract

Panitia Pengawas Pemilu atau biasa disebut Panwaslu merupakan salah satu penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi pemilu, pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Banten 2017. Panwaslu Kota Tangerang sebagai salah satu penyelenggara pemilu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya pemilihan diwilayah Kota Tangerang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Panwaslu Kota Tangerang dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan juga studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Panwaslu Kota Tangerang dalam pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan tugasnya mengalami memiliki hambatan. Panwaslu mengawasi KPU, peserta pemilu dan pemilih dengan cara mengikuti setiap tahapan pemilihan yang ada dan juga Panwaslu memiliki lembar laporan yang akan menjadi acuan dalam melakukan segala tindakan atau memberikan rekomendasi kepada KPU. selain itu juga panwaslu mengawasi pemilih, dalam mengawasi pemilih itu sendiri seperti mengawasi daripada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Panwaslu juga mengingatkan serta memberikan peringatan terhadap ASN terlebih dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya netralitas ASN dalam pemilu, namun yang terjadi masih saja ditemukan pelanggaran yang dilakukan dan Panwaslu hanya dapat memberikan surat peringatan atau melakukan pemanggilan namun tidak dilakukan sanksi apapun terhadap pelanggar tersebut. The Election Oversight Committee or commonly called Panwaslu is one of the organizers of the Election who has the duty and authority to oversee the election, in organizing the election of Governor and Deputy Governor in Banten 2017. The Tangerang City Election Supervisory Committee as one of the election organizers has the duty and authority to oversee the election in the City Tangerang. The purpose of this research was to describe the role of Tangerang City Panwaslu in Supervising the Election of Banten Governor and Deputy Governor of 2017. The approach used in this study was descriptive qualitative research using data collection techniques in the form of interviews and document studies. Based on the results of the study, it can be concluded that the Panwaslu of the City of Tangerang in the supervision of the election of the Governor of Banten and Deputy Governor of 2017 has carried out their duties in accordance with the laws and regulations, but in carrying out their duties they have obstacles. The Election Supervisory Committee oversees the KPU, election participants and voters by following each election stage and Panwaslu has a report sheet that will become a reference in taking all actions or providing recommendations to the KPU. besides that the Election Supervisory Committee oversees the voters, in overseeing the voters themselves such as overseeing the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) Panwaslu also reminded and warned against ASN especially by providing socialization on the importance of ASN neutrality in elections, but violations were committed. Panwaslu can only give warning letters or make summons but no sanctions are imposed on the violator.Keywords : Elections, Supervision, Panwaslu, Role
Dynasty Control of the Process of Forming Coalition of Political Parties in the 2020 Cilegon Local Leaders Election Riyansyah, Abdul; Ferliana, Ferliana; Mayrudin, Yeby Ma'asan; Godjali, Moh. Rizky
ijd-demos Volume 3 Issue 3 December 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i3.114

Abstract

Abstract This paper discusses the power of political dynasties in Cilegon in the process of forming a coalition of political parties in the 2020 Pilkada. The embodiment of political dynasties continues to be accommodated to perpetuate power by putting aside the track record of organizing experience both in parties and in state institutions. The theory used in this study is the theory of political dynasties and party coalitions. The research method uses a qualitative study with an explanatory case study approach. The focus of this study is to explain how coalition maps are formed and how the influence of dynasties on political parties. The results of this study indicate that the strong influence of political dynasties in Cilegon arises because of the power that has been held since Cilegon City was founded after Banten officially became a province. At that time the elected mayor was Tubagus Aat Syafaat and continued with his sons Tubagus Iman Ariyadi and Ratu Ati Marliati until the 2020 Local Leader Election. The family mainly used the Golkar Party and lower-middle parties to perpetuate their power to form the Minimum Winning Coalition model so that passed the nomination process. Keywords: political dynasty; party coalition; pilkada; cilegon cityAbstrak Tulisan ini membahas kekuatan dinasti politik yang ada di Kota Cilegon dalam proses pembentukan koalisi partai politik di Pilkada tahun 2020. Pengejawantahan dinasti politik terus diakomodasi untuk melanggengkan kekuasaan dengan menyampingkan rekam jejak pengalaman pengorganisasian baik di partai maupun di kelembagaan negara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dinasti politik dan koalisi partai. Adapun metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatoris. Fokus kajian ini yaitu mengupas tentang bagaimana peta koalisi terbentuk dan bagaimana pengaruh dinasti terhadap partai-partai politik. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kuat dari dinasti politik di Cilegon muncul akibat dari kekuasaan yang dimiliki sejak Kota Cilegon berdiri setelah Banten resmi menjadi Provinsi. Saat itu yang terpilih sebagai Walikota yaitu Tubagus Aat Syafaat dan dilanjut dengan anaknya Tubagus Iman Ariyadi dan Ratu Ati Marliati sampai pada saat Pilkada 2020. Keluarga tersebut memanfaatkan utamanya Partai Golkar dan partai-partai menengah-bawah untuk melanggengkan kekuasaannya untuk membentuk model Minnimal Winning Coalition agar lolos proses pencalonannya. Kata Kunci: dinasti politik; koalisi partai; pilkada; kota cilegonÂ