Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA BAUBAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA La Ode Dedi Abdullah
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 2 (2018): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i2.89

Abstract

in the election of the head of the area (of the elections) town of Baubau on the basis of legislation ASN. The method used is the normative research methods, the data obtained will be analyzed are descriptive. Results found is the Neutrality of CIVIL SERVANTS, is the solution to solve the problems of the participation of CIVIL SERVANTS in political parties. With the inception of law No. 2014 about 15 years of Civilian rule, State Apparatus is expected to neutralize Government and then the Government should be able to realize the regulation, thus the goal of neutrality would be achieved . Law enforcement against the neutrality of CIVIL SERVANTS, in its realization have difficulties, because the arrangements regarding law enforcement civil service neutrality which is regulated in Act No. 43 Of 1999 Staffing issues, namely article 3 and The common explanation I number 6, giving sanctions for CIVIL SERVANTS who violate this regulation be removed from civil servants, these regulations only set up for CIVIL SERVANTS and members of the Executive Board of the Centre, so that the regulation has not been able to resolve any violations about neutrality.
PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE La Ode Dedi Abdullah; Endang Tri Pratiwi; Jamil; LM Karim
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 2 No 03 July (2023): Jurnal Multidisipliner Bharasumba
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian ini yang pertama adalah Peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan pada pelaku kejahatan dan perbedaan pada perbuatan/cara-cara yang dilakukan pelaku. Terutama penerapan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE ini dapat di tepakan kepada kasus penipuan bisnis, khusus bagi tindak pidana bisnis online. Dan yang kedua adalah Pada simpulan bentuk-bentuk penipuan ini penulis menemukan tiga bentuk penipuan bisnis online (E-commerce) yaitu Penipuan harga diskon pada Harbolnas yakni Pelaku kejahatan penipuan dalam kasus ini adalah penjual, Penipuan barang tidak sesuai pesanan dan Penipuan berpura-pura menjual barang