Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal Abdimas ADPI Sosial Dan Humaniora Bharasumba Jurnal Multidispliner
La Ode Dedi Abdullah
Universitas Muhammadiyah Buton
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SANKSI PIDANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA BAUBAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA La Ode Dedi Abdullah
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 2 (2018): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i2.89

Abstract

in the election of the head of the area (of the elections) town of Baubau on the basis of legislation ASN. The method used is the normative research methods, the data obtained will be analyzed are descriptive. Results found is the Neutrality of CIVIL SERVANTS, is the solution to solve the problems of the participation of CIVIL SERVANTS in political parties. With the inception of law No. 2014 about 15 years of Civilian rule, State Apparatus is expected to neutralize Government and then the Government should be able to realize the regulation, thus the goal of neutrality would be achieved . Law enforcement against the neutrality of CIVIL SERVANTS, in its realization have difficulties, because the arrangements regarding law enforcement civil service neutrality which is regulated in Act No. 43 Of 1999 Staffing issues, namely article 3 and The common explanation I number 6, giving sanctions for CIVIL SERVANTS who violate this regulation be removed from civil servants, these regulations only set up for CIVIL SERVANTS and members of the Executive Board of the Centre, so that the regulation has not been able to resolve any violations about neutrality.
Analisis Sistem Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian Endang Tri Pratiwi; La Ode Dedi Abdullah; Siti Nurhaliza; Ivon Septya Ramadani
Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 5, No 1: March 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jati.v5i1.13503

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan pinjaman uang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian di Desa Kolowa Kecamatan Gu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Kolowa, Pengurus BUMDes Desa Kolowa (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan pengguna jasa BUMDes. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan berdasarkan langkah-langkah analisis dalam hasil penelitian Miles dan Huberman, yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan pinjaman uang dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dan analisis 5C. Pengelolaan pinjaman uang mengikuti serangkaian prosedur yang sederhana, artinya pinjaman hanya dicatat pada buku pinjaman dan tidak disertai bukti tertulis antara kedua pihak yang melakukan perjanjian pinjaman. Selain itu, persetujuan pinjaman hanya dilakukan antara Ketua BUMDes dan peminjam. Kondisi ini tidak bertentangan dengan hukum perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya agreement antara dua belah pihak yang saling bersepakat.
Peningkatan Pemahaman Sumber Daya Manusia dan Implementasi Regulasi dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Baubau La Ode Dedi Abdullah
Jurnal Abdimas Adpi Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Abdimas ADPI Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47841/jsoshum.v1i1.115

Abstract

Increased understanding of human resources about the regulation of family learning centers (PUSPAGA) in Baubau City is very necessary, this is because it can support and grow / increase understanding of human resources on the importance of family learning centers so that a city with quality families can be realized. This activity is motivated by the problem that there are still many people who are not fully aware of the existence of a family learning center, how to participate in the membership of a family learning center and the number of people who do not fully know and implement the values/legal rules that contain prohibitions and orders for do not commit Domestic Violence. This activity aims to increase understanding of: 1) knowledge of human resources, 2) how to get family learning center services and 3) understanding and implementing legal values/rules that contain prohibitions and orders not to commit domestic violence. . The method of this service activity is socialization, counseling, and discussion. This activity was carried out in 2020 with participants being people who have received PUSPAGA services in Baubau City. The result of this activity is an increase in public understanding about the importance of human resources, the community knows how to get services at PUSPAGA and the implementation of regulations in a good family learning center will certainly encourage the growth of a harmonious family.
PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE La Ode Dedi Abdullah; Endang Tri Pratiwi; Jamil; LM Karim
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 2 No 03 July (2023): Jurnal Multidisipliner Bharasumba
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian ini yang pertama adalah Peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan pada pelaku kejahatan dan perbedaan pada perbuatan/cara-cara yang dilakukan pelaku. Terutama penerapan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE ini dapat di tepakan kepada kasus penipuan bisnis, khusus bagi tindak pidana bisnis online. Dan yang kedua adalah Pada simpulan bentuk-bentuk penipuan ini penulis menemukan tiga bentuk penipuan bisnis online (E-commerce) yaitu Penipuan harga diskon pada Harbolnas yakni Pelaku kejahatan penipuan dalam kasus ini adalah penjual, Penipuan barang tidak sesuai pesanan dan Penipuan berpura-pura menjual barang
Co-Authors Endang Tri Pratiwi Ivon Septya Ramadani Jamil LM Karim Siti Nurhaliza