Garuda - Garba Rujukan Digital

The Basic Values of Pi`il ‎Pusenggighi‎ in ‎the Kuntara Rajaniti Jugulmuda ‎Law Bunyana Sholihin; Maimun Maimun; Agus Hermanto; Hepi Riza Zen
TSAQAFAH Vol 18, No 1 (2022): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v18i1.6778

This article is the result of a study of the local wisdom values of the Lampung indigenous people (Pi`il Pusenggighi) in the ancient manuscripts of Kuntara Rajaniti and Jugulmuda. More specifically, this article wants to know the basic values of the social philosophy of the Lampung indigenous people are in the ancient text and how the content of Islamic teachings on the husband and wife rules. The research was conducted using a socio-philosophical approach and content analysis theory to answer this question. As a result, there are many Islamic values contained in the ancient manuscripts of Kuntara Rajaniti and Jugulmuda and the basic values of the social philosophy of the indigenous people of Lampung (Pi`il Pusenggighi). Another conclusion is that the basic values of the social philosophy of the Lampung indigenous people are full of Islamic values. Especially in the introduction to describe the Prophet Muhammad. Besides that, it also applies the analogy proposition similar to the Qiyâs proposition in Islam.Keywords: Pi`il Pusengighi, Social Philosophy, Lampung, Ancient manuscripts, Kuntara.

The Basic Values of Pi`il ‎Pusenggighi‎ in ‎the Kuntara Rajaniti Jugulmuda ‎Law Bunyana Sholihin; Maimun Maimun; Agus Hermanto; Hepi Riza Zen
TSAQAFAH Vol. 18 No. 1 (2022): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v18i1.6778

This article is the result of a study of the local wisdom values of the Lampung indigenous people (Pi`il Pusenggighi) in the ancient manuscripts of Kuntara Rajaniti and Jugulmuda. More specifically, this article wants to know the basic values of the social philosophy of the Lampung indigenous people are in the ancient text and how the content of Islamic teachings on the husband and wife rules. The research was conducted using a socio-philosophical approach and content analysis theory to answer this question. As a result, there are many Islamic values contained in the ancient manuscripts of Kuntara Rajaniti and Jugulmuda and the basic values of the social philosophy of the indigenous people of Lampung (Pi`il Pusenggighi). Another conclusion is that the basic values of the social philosophy of the Lampung indigenous people are full of Islamic values. Especially in the introduction to describe the Prophet Muhammad. Besides that, it also applies the analogy proposition similar to the Qiyâs proposition in Islam.Keywords: Pi`il Pusengighi, Social Philosophy, Lampung, Ancient manuscripts, Kuntara.

ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BUMDES : (Di Desa Sumber Gede Kabupaten Lampung Timur) Friz Zwiki; Maimun Maimun; Fathul Mu’in
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1443

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BUMDes, khususnya Pasal 22 mengenai tugas, kewajiban, dan kewenangan pelaksana operasional BUMDes di Desa Sumber Gede Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan akademik penelitian terletak pada ketidaksesuaian antara norma hukum yang menghendaki pengelolaan BUMDes secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan realitas empiris pengelolaan BUMDes yang masih menunjukkan lemahnya manajemen usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2016 dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 22 secara formal telah berjalan melalui pembentukan struktur pengelola dan pelaksanaan usaha peternakan kambing sekitar 30 ekor, namun secara substantif belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola usaha, belum profesionalnya sistem manajemen, serta rendahnya transparansi pengelolaan BUMDes kepada masyarakat desa. Dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah, pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, implementasi pengelolaan BUMDes di Desa Sumber Gede belum mampu mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa secara optimal.

IMPLEMENTASI PASAL 12 HURUF C TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM PADA TAMAN KOTA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH: (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara) Rian Nur Hidayat; Maimun Maimun; Muhammad Jayus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1478

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 12 Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2022 dalam menanggulangi pelanggaran ketertiban umum di Taman Kota Tugu Payan Mas melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, serta dokumentasi terkait. Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal yang ditandai dengan maraknya aksi vandalisme pada fasilitas ikonik, penggunaan jalur hijau untuk parkir liar, serta lemahnya pengawasan fisik pada waktu-waktu krusial akibat keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi lintas sektoral. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan ketertiban umum memerlukan transformasi tata kelola dari pola reaktif menjadi preventif serta penguatan aspek amanah dan profesionalisme aparatur guna menjamin kemaslahatan publik dan menjaga marwah Tugu Payan Mas sebagai simbol identitas daerah.

PERANAN LINMAS DALAM IMPLEMENTASI PASAL 53 HURUF A PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪŻĪYYAH STUDI DI KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG Mardiansyah Mardiansyah; Maimun Maimun; Ahmad Fauzi Furqon
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1283

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah yang menuntut keterlibatan aktif aparat dan masyarakat, salah satunya melalui peran Perlindungan Masyarakat (Linmas). Keberadaan Linmas dipertegas dalam Pasal 53 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 sebagai unsur pendukung dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Linmas dalam implementasi ketentuan tersebut di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung serta meninjaunya dari perspektif Siyāsah Tanfīżīyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran Linmas telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, namun dalam praktiknya belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan yang belum berkelanjutan, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta dukungan anggaran yang terbatas. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Tanfīżīyyah, implementasi peran Linmas pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, namun nilai-nilai amanah, keadilan, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi secara konsisten. Oleh karena itu, optimalisasi peran Linmas memerlukan penguatan kapasitas dan internalisasi nilai-nilai Siyāsah Tanfīżīyyah agar penyelenggaraan ketertiban umum tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/KMA/SK/VIII/2022 Diyah Kumala Putri; Maimun Maimun; Iip Nurul Topani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1292

Penelitian ini mengkaji penerbitan surat izin besuk tahanan dalam implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pelaksanaan kebijakan administrasi peradilan berbasis elektronik tersebut diterapkan di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB Kabupaten Lampung Selatan serta sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah, yaitu kewenangan penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik demi terwujudnya kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada aparatur pengadilan serta pihak-pihak terkait, disertai dengan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat izin besuk tahanan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan nilai-nilai siyasah tanfidziyyah, seperti prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan, kepastian hukum, serta efisiensi dalam pelayanan publik. Sistem administrasi perkara pidana secara elektronik dinilai mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir praktik administratif yang berbelit. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam pengoperasian sistem elektronik, belum meratanya pemahaman masyarakat dan pihak pencari keadilan terhadap prosedur pelayanan berbasis elektronik, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar implementasi administrasi perkara pidana secara elektronik dapat berjalan efektif dan selaras dengan tujuan siyasah tanfidziyyah.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search