Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Husni Syawali
Universitas Islam Bandung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Ade Mahmud; Chepi Ali Firman Z; Husni Syawali; Rizki Amrulloh; Weganisa
Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v3n2.p227-250

Abstract

The problem of returning assets in cases of corruption act still displays the face of procedural justice and is far from substantive justice, because the value of state losses in many cases are not returned in full and the perpetrator is punished with minor crimes. This study uses a normative juridical approach using secondary data which is analyzed qualitatively because it does not use mathematical formulas and numbers. The urgency of returning assets resulting from criminal acts of corruption is based on the reasons for preventing assets from being used to commit other crimes in the future, the reasonableness that morally the perpetrators of the crime do not deserve to control assets illegally acquired, the priority reasons are based on the valuation of assets controlled by the perpetrator. social rights and reasons of ownership that the state has an interest in taking assets controlled by the perpetrator against the law. The progressive legal model for expropriation of asset recovery takes the form of (a) tracing assets and freezing and confiscating assets of the perpetrator regardless of whether or not they are related to the criminal act of corruption. (b) the application of the burden of proof is reversed. (c) the judge imposes a verdict in the form of a penalty of substitute money without being subject to imprisonment, this decision is based on a guarantee for repayment of replacement money for the assets that have been confiscated. Keywords: Substantive Justice, Asset Recovery. Corruption.
KEDUDUKAN HUKUM AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS NOTARIS DILUAR TEMPAT TINGGAL PEWARIS BERDASARKAN PERATURAN PENDAFTARAN TANAH Syah Abdul Ghani; Husni Syawali; Alin Ardinal Widjaksana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2384

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 terkait kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHW). UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris dalam wilayah satu provinsi sesuai tempat kedudukannya, sedangkan Permen ATR/BPN mensyaratkan AKHW dibuat oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris saat meninggal dunia. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan AKHW yang dibuat di luar domisili pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AKHW yang dibuat oleh Notaris di luar tempat tinggal pewaris tetap sah sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata serta Pasal 18 UUJN. Namun, secara administratif akta tersebut tidak dapat digunakan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tidak memenuhi ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Co-Authors Ade Mahmud Alin Ardinal Widjaksana Chepi Ali Firman Z Rizki Amrulloh Syah Abdul Ghani Weganisa