Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pemberatan Pidana Berbasis Doktrin Erfolgshaftung terhadap Kasus Penganiayaan Hewan Kolektif (Putusan PN No. 247/Pid.B/2023/PN Nnk) Sherlyn Nathalia Cheung; Ade Adhari
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i2.6702

Abstract

Seringnya kasus penyiksaan hewan di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hewan belum efektif meskipun ketentuan pidana telah tersedia. Pasal 302 ayat (2) KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyakiti atau memperlakukan hewan secara tidak adil sehingga mengakibatkan penderitaan atau kematian dapat dihukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian pemberatan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk melalui teori syarat pidana dan doktrin Erfolgshaftung. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengkaji peraturan, kepustakaan, dan putusan pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur pemberatan pidana terpenuhi, meliputi perbuatan, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum. Analisis dengan menggunakan doktrin Erfolgshaftung menegaskan bahwa akibat kematian hewan melalui cara yang kejam seharusnya menjadi dasar pemberatan pidana. Namun, hukuman satu bulan yang dijatuhkan hakim tidak mencerminkan proporsionalitas atau kepastian pemberatan hukuman. Studi ini menyimpulkan bahwa hukuman pidana belum diterapkan secara tepat, dan paradigma penjatuhan hukuman yang lebih responsif terhadap konsekuensinya diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi hewan.
State Loss as the Basis for Criminalizing Corruption by State-Owned Enterprise Employees Harry Harmono; Ade Adhari
Jurnal Daulat Hukum Vol 9, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v9i1.51847

Abstract

This study aimed to examine the legal certainty of the sentencing basis in the cassation ruling of Supreme Court Decision Number 283 K/Pid.Sus/2021, and to formulate the ideal sentencing model for determining the legal basis for imposing sanctions on corruption committed by State-Owned Enterprise (BUMN) employees. The research method used was normative legal research with a statutory approach and case approach, analyzing court decisions through library research and qualitative-prescriptive analysis. The novelty in this research lies in the identification of a structural normative weakness in the Supreme Court's reasoning, where the choice of article was based on the magnitude of state losses rather than systematic proof of the elements of the offense a practice that creates legal uncertainty and potential double standards in law enforcement. Based on the research, it was concluded that the cassation decision contained argumentation weaknesses from the standpoint of Gustav Radbruch's theory of legal certainty, and the ideal sentencing model must build juridical qualification in a structured manner, concretely prove formal unlawfulness, and integrate the principle of proportionality combining retributive, preventive, and restorative dimensions in a balanced manner.