Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim di Indonesia Melalui Wakaf Produktif Vidya Nurchaliza
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 11 No 1 (2018): Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.097 KB) | DOI: 10.47411/al-awqaf.v11i1.31

Abstract

Banyaknya dana dalam rekening haji mendorong pemerintah untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dana haji yang mengendap agar dapat menghasilkan nilai manfaat. Ditambah lagi dengan adanya sistem waiting list menyebabkan biaya haji naik pada tahun keberangkatan yang disebabkan oleh inflasi tahunan. Sehingga pemerintah harus bijak dalam mengelola dana haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan sesuai dengan syari’at Islam dan nilai manfaat pengelolaan dana haji dapat memberikan kesejahteraan kepada umat. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memanfaatkan endapan dana haji adalah dengan cara diwakafkan melalui metode wakaf produktif termasuk pengembangan akomodasi halal. Tulisan ini memamparkan mengenai bagaimana endapan dana haji dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengembangan akomodasi halal selain memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung muslim dan meningkatkan potensi daerah wisata ramah muslim juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Selain itu, potensi ekonomis dari akomodasi halal dapat menghasilkan manfaat yang besar yang dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh jemaah haji tapi juga dapat disumbangkan kepada fakir miskin. Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Haji, Pemanfaatan Wakaf Produktif, Pengembangan
UNILATERAL CANCELLATION OF SHARIA INSURANCE POLICIES: JUDICIAL ANALYSIS FROM MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE Vidya Nurchaliza; Nur Chanifah; Siti Rohmah
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 6 (2025): November
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i1.4519

Abstract

This research analyzes the judicial considerations in Court Decision Number 2030/Pdt.G/2024/PA.JS concerning unilateral cancellation of sharia insurance policies from a maqashid sharia perspective. The Islamic finance industry in Indonesia has experienced rapid growth, particularly in the sharia insurance sector. However, policy cancellation practices often create imbalances between insurance companies and policyholders. Article 251 of the Commercial Code (KUHD), which previously regulated unilateral cancellation rights, was revoked by Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024, creating a legal vacuum. Using a normative juridical approach with statute, case, and conceptual approaches, this study examines primary legal materials including legislation, court decisions, and DSN-MUI fatwas, as well as secondary materials from legal literature and journals. The research reveals that judicial considerations in the analyzed decision reflect efforts to harmonize positive law with maqashid sharia principles, emphasizing the importance of distinguishing between intentional and unintentional violations in accordance with Islamic justice principles. The study proposes a cancellation mechanism based on maqashid sharia incorporating violation classification, proportional sanctions, clarification opportunities, transparent procedures, and sharia-based alternative dispute resolution. This mechanism aims to realize the principles of hifzh al-mal (property protection), 'adl (justice), tawazun (balance), and maslahah 'ammah (general welfare) in sharia insurance practices