Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PEMBERDAYAAN PENGANGGURAN USIA PRODUKTIF MELALUI PELATIHAN VOCATIONAL ENTREPRENEUR SKILLS MENUJU BANTEN BERKARYA DI ERA DIGITAL [EMPOWERMENT OF PRODUCTIVE YOUTH THROUGH TRAINING THE SKILLS VOCATIONAL ENTREPRENEUR TOWARDS BANTEN CREATIVE IN THE DIGITAL ERA] Anggoro Suryo Pramudyo; Suhendar Suhendar; Enok Nurhayati; Ina Indriana; Benny Irawan
Jurnal Sinergitas PKM & CSR Vol 3, No 2 (2019): April
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Recorded more than 7536 people of productive age unemployment spread in cities in Banten province. 4473 of them are in four cities, namely the City of Serang, Rangkasbitung, Cilegon, and Pandeglang [1]. They are stranded on the streets and wandering around. The Banten government does not yet have a special program that is progressive, comprehensive, and sustainable to overcome unemployment and Drop Out Youth. In connection with that, the University of Sultan Ageng Tirtayasa Banten offers cooperation programs in the form of Working with Community. The objectives of this program are: 1) to empower productive age unemployed, 2) to provide start-up entrepreneurship skills for the development and promotion of Banten local products, 3) to improve the social status of the unemployment in order to achieve the program of “a less children on the street” heading of Creative and Cultured Banten Communities, 4) to establish an integrative and comprehensive sustainable programs to overcome the problems of unemployed social groups. The method of social transformation is carried out through training in vocational entrepreneur skills. Activities begin with counseling, training, and mentoring. The application of start-up entrepreneurship technology is provided for the promotion of Banten local products. As many as 30 unemployed are divided into three training groups. The types of training provided are: screen printing skills, entrepreneurship, and the use of mobile phones for online business. Three types of training are given for the three groups. The final product in the form of shirt printing is sold off line at tourist attractions of Gunung Pinang and also through the media on line Bukalapak and Tokopedia. This empowerment activity has been able to give change of life of the parties. The unemployed become more confident because they can use mobile phones for entrepreneurship gradually. The community began to seek ideas to develop and promote local Banten products.Bahasa Indonesia Abstrak: Tercatat lebih dari 7536 jiwa pengangguran usia produktif tersebar di kota-kota dalam provinsi Banten. 4473 jiwa diantaranya berada di empat kota, yaitu Kota Serang, Rangkasbitung, Cilegon, dan Pandeglang [1]. Mereka terlantar di jalanan dan berkeliaran.Pemerintahan Banten belum memiliki program khusus yang progresif, komprehensif, dan berkesinambungan untuk mengatasi pengangguran dan Pemuda Putus Sekolah.Sehubungan dengan itu, timUniversitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten menawarkan program kerjasama dalam bentuk pengabdian working with community. Tujuan program ini  adalah: 1) memberdayakan pengangguran usia produktif, 2) memberikan keterampilan (life skills)start-up enterpreneur untuk pengembangan dan promosi produk lokal Banten , 3) meningkatkan status sosial pengangguran guna mewujudkan program less children on the street menuju masyarakat Banten berkarya dan berbudaya, 4) membuat program integratif dan komprehensif berkelanjutan untuk mengatasi problematika kelompok sosial pengangguran. Metode transformasi sosial dilaksanakan melalui pelatihan vocational entrepreneur skills. Kegiatan dimulai dengan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Penerapan teknologi sart-up enterpreneur diberikan untuk promosi produk lokal Banten. Sebanyak 30 pengangguran dibagi menjadi tiga kelompok pelatihan. Jenis pelatihan yang diberikan adalah keterampilan sablon, kewirausahaan, dan pemanfaatan hand phone untuk bisnis on line. Ketiga jenis pelatihan diberikan secara bergantian antar-satu kelompok dengan kelompok lainnya. Produk akhir berupa sablon kaos dijual secara off line di tempat wisata Gunung Pinang dan melalui media on line bukalapak dan tokopedia. Pemberdayaan yang dilaksanakan sedikit banyaknya telah dapat memberi perubahan. Para pengangguran menjadi lebih percaya diri karena dapat memanfaatkan hand phone untuk berwirausahan secara bertahap. Masyarakat mulai keratif mencari ide untuk mengembangkan dan mempromosikan produk lokal Banten.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Adik Nur Luthiya; Benny Irawan; Rena Yulia
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Mahupiki Oktober 2021
Publisher : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.049 KB) | DOI: 10.51370/jhpk.v2i2.43

Abstract

Pencurian data yang dahulu dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui bantuan medium komputer dan internet dalam melakukan aksi kejahatannya, namun hingga saat ini belum ada pengaturan khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi sehingga menimbulkan persoalan hukum baru. Oleh karena itu, penelitian ini difokusan kepada bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hasil dari penelitian ini, yang merupakan penelitian secara konseptual, kebijakan hukum pidana yang saat ini digunakan untuk menanggulangi kasus pencurian data pribadi dilihat dari Pasal 362 dan pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 30 Jo. Pasal 46 dan pasal 32 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan kebijakan hukum pidana terhadap pencurian data pribadi sebagai penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi di masa yang akan datang dapat ditemukan dalam RUU KUHP 2019 dan RUU PDP 2020.
Hukum Pidana Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Residivis (Studi Kasus Pengadilan Negeri Serang Nomor 372/Pid.B/Pn.Srg) Rizky Ramadhans Rizky; Benny Irawan; Reine Rofiana
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i2.277

Abstract

ABSTRAK Residivis dapat diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Tidak masuk penjara lagi merupakan ukuran keberhasilan proses transformasi di lembaga pemasyarakatan. Banyak narapidana setelah keluar dari penjara tetap menjalankan perbuatan lamanya bahkan lebih parah dari kejahatan sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa anlisis terhadap faktor-faktor penyebab seorang narapidana menjadi residivis serta pencegahan terhadap tersangka pembunuhan yang dilakukan oleh residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dapat disebut pula dengan penelitian lapangan atau metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini, bahwa faktor penyebab pelaku A melakukan tindak kejahatan pembunuhan yang disertai pemerkosaan didasarkan pada hasil interaksi dan komunikasi yang intim yang dilakukan pada masa tahanan sebelumnya serta dalam mencegah pelaku A tidak melakukan tindak pidana kembali yaitu perlu adanya kotrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Simpulan dalam penelitian ini faktor- faktor penyebab seseorang menjadi redivis yang diakibatkan pada faktor internal yaitu faktor keimanan dan faktor pendidikan serta faktor ekternal yaitu faktor lingkungan dan faktor stigma masyarakat serta untuk mencegah agar residivis tidak lagi melakukan tindak pidana kembali perlu adanya pembinaan dan kontrol oleh pemerintah dan masyarakat. Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis, Tindak Pidana Pembunuhan, Residivis ABSTRACT A recidivist can be defined as a person who repeats criminal acts. Not going to prison anymore is a measure of the success of the transformation process in correctional institutions. After leaving prison, many prisoners continue to carry out their old crimes, even worse than their previous crimes. The method used in this research is an analysis of the factors that cause a prisoner to become a recidivist and prevention of murder suspects committed by recidivists. This research uses a case approach which is carried out by examining cases related to the problem at hand, which can also be called field research or empirical juridical research methods. The results of this research are that the factors that caused perpetrator A to commit the crime of murder accompanied by rape were based on the results of intimate interactions and communication carried out during his previous detention period and in preventing perpetrator A from committing another crime, namely the need for social control carried out by the government and local communities. The conclusion in this research is that the factors that cause a person to become a recidivist are caused by internal factors, namely faith factors and educational factors, as well as external factors, namely environmental factors and community stigma factors, and to prevent recidivists from committing crimes again, there needs to be guidance and control by the government. and society. Keywords: Criminological Review, murder crime Recidivist
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES METRO JAYA - JAKARTA TIMUR) Dinda Avrilya Agretha; Benny Irawan; Ridwan Ridwan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9536

Abstract

Surat Keterangan Bebas Narkotika merupakan salah satu syarat yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba disekitar kita, Surat Keterangan Bebas Narkotika ini merupakan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan ataupun mendaftar ke perguruan tinggi ini bertujuan dikarenakan pengunaan narkoba dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang bekerja ataupun belajar di kampus. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam menangani pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ditambah penelitian di lapangan sebagai pendukung data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam menegakan hukum menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana dan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkotika Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam pidana paling lama enam tahun. Kesimpulan peneliti adalah upaya yang dilakukan aparat penegakan hukum adalah preventif, represif, dan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika di Jakarta Timur adalah penjara dan denda. Saran pada penelitian ini adalah aparat penegak hukum agar lebih mengawasi dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya untuk pelaku pemalsuan melaikan pada pihak berwenang yang membuat surat keterangan.
Analisis Penerapan Sanksi Pidana Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika: Tindak Pidana Narkotika, Analisis, Residivis Benny Irawan; Hizkia Raymond
PELITA JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH Vol 21 No 2 (2021): Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah [Juli - Desember]
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH - YUSUF TANGERANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/pelita.v22i1.2886

Abstract

Abstract In positive law, narcotics crimes are qualified as extraordinary crimes, because the impact of these crimes has a dangerous situation that is widespread. Law No. 35 of 2009 is the basic rule for law enforcement officers to carry out law enforcement for perpetrators. In Article 54 of the Law it is explained that judges are obliged to consider conducting medical rehabilitation for drug users. In Decision No. 745/Pid. Sus/2018/PN Srg, the defendant is a drug case recidivist who had previously been rehabilitated. By using a normative juridical research method that uses the approach of legislation and legal principles, this study aims to examine and determine the application of punishment to recidives in Decision No. 745/Pid. Sus/2018/PN Srg by using the theory of judges' considerations and the purpose of sentencing. The results of this study are the application of sanctions against narcotics crime recidivists must use the purpose of punishment which results in a deterrent effect for the perpetrator, so that the perpetrator does not repeat the action.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS : PERAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KASUS CYBERBULLYING Vita Elysabeth; Benny Irawan; Reine Rofiana
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9213

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara lonjakan kasus cyberbullying yang difasilitasi oleh media sosial dengan efektivitas penindakan hukum yang lambat di lapangan. Media sosial, dengan fitur anonimitas, fleksibilitas identitas, dan kecepatan penyebaran konten, telah menciptakan kondisi struktural yang memperburuk perilaku perundungan. Fenomena ini menimbulkan dua masalah pokok yaitu bagaimana peran media sosial memengaruhi faktor-faktor penyebab seseorang melakukan cyberbullying dan bagaimana upaya pencegahan kasus cyberbullying dalam media sosial. Untuk menganalisis masalah ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-yuridis normatif, didukung oleh data sekunder (UU ITE, KUHP, SKB) dan data primer dari wawancara dengan unit siber Kepolisian Daerah Banten. Analisis berlandaskan pada Teori Transisi Ruang (Space Transition Theory) untuk menjelaskan transformasi perilaku pelaku, dan Teori Pencegahan (Deterrence Theory) untuk mengevaluasi efektivitas sanksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai fasilitator dan akselerator psikologis, dimana anonimitasnya menurunkan hambatan moral yang memicu pelampiasan emosi sesaat dan agresi tertahan (faktor penyebab internal) sesuai dengan Teori Transisi Ruang. Sementara itu, upaya pencegahan regulatif yang sudah ada menjadi tidak efektif karena platform menciptakan hambatan struktural yang meruntuhkan pilar kepastian (certainty) dan kecepatan (celerity) sanksi dalam Teori Pencegahan, yang dipicu oleh sulitnya identifikasi pelaku anonim dan lambatnya prosedur hukum. Disimpulkan bahwa upaya pencegahan yang efektif menuntut protokol kerja terpadu yang mengikat regulator, penegak hukum, dan platform. Oleh karena itu, disarankan agar platform menerapkan verifikasi identitas bertingkat untuk menekan anonimitas serta menyediakan kanal pelaporan terpadu yang menjamin kecepatan penanganan dan pelestarian bukti digital (jejak digital) sebelum konten dihapus, demi memperkuat kepastian hukum (deterrence).
Pembatasan Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kekerasan Seksual pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan dari Perspektif Viktimologi (Kajian Berdasarkan KUHAP Baru dan UU TPKS) Yogie Fahrisal; Benny Irawan; Muttaqin Muttaqin
Southeast Asian Journal of Victimology Vol 4, No 1 (2026): Published 06-06-2026
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sajv.v4i1.40752

Abstract

This study analyzes the limitation of Restorative justice in sexual violence cases at the preliminary investigation and criminal investigation stages from a victimology perspective based on the new Criminal Procedure Code and the TPKS Law. The issue is important because the new Criminal Procedure Code provides space for Restorative justice, while sexual violence cases have a special character related to trauma, power relations, social pressure, and the risk of revictimization. This study uses normative legal methods with analytical-prescriptive properties through statutory, conceptual, victimological, and secondary-document-based case approaches. The results show that Restorative justice in sexual violence cases cannot be used as a mechanism to stop cases against adult perpetrators. Article 23 of the TPKS Law and Article 82 letter d of the new Criminal Procedure Code restrict the settlement of sexual violence cases outside the judicial process. The revocation of the victim's report also does not automatically remove the adequacy of evidence, because investigators remain obliged to assess the victim's voluntariness and trace other relevant evidence. This research confirms that the police have a responsibility to prevent the abuse of Restorative justice through victim-oriented examinations, risk assessments, mentoring, identity protection, and cross-agency coordination. Thus, Restorative justice in sexual violence cases must be placed as a victim-recovery paradigm, not as a shortcut to stop the case.