Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF SOSIOLOGIS TERHADAP IDDAH PEREMPUAN HAMIL SEBAB ZINA (ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAINORI DAINORI
JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Vol 4 No 1 (2019): APRIL
Publisher : STAI MIFTAHUL ULUM TARATE PANDIAN SUMENEP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimana ‘iddah perempuan hamil sebab zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana Tinjauan Yuridis Normatif Sosiologis Terhadap Iddah Perempuan Hamil Sebab Zina dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendiskripsikan ‘iddah perempuan hamil karena zina dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqih konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan ‘iddah tersebut menurut KHI dapat dilihat pada KHI.. Hasil penelitian ini menyebutkan Pasal 53 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina dengan dapat dikawinkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang tidak menghamilinya. Karena seandainya laki-laki tersebut besedia menikahi dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili. Sejalan dengan kesimpulan di atas, Perlu dipahami bahwa jenis perkawinan perempuan hamil karena zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan adalah jenis perkawinan darurat, sehingga jangan sampai dijadikan tradisi.
IJTIHAD PROFETIK KUNTOWIJOYO DALAM KHAZANAH PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAINORI DAINORI
JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Vol 7 No 1 (2022): APRIL
Publisher : STAI MIFTAHUL ULUM TARATE PANDIAN SUMENEP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Risalah kenabian selesai seiring wafatnya Rasulullah SAW. Namun fungsi kenabian tidak boleh berhenti. Fungsi kenabian inilah yang kemudian diemban oleh ulama dalam kerangka kerja ijtihad. Termasuk di Indonesia, ijtihad berjalan dan diterapkan dengan baik. Tak ketinggalan dalam wilayah hukum keluarga di Indonesia.  Banyak kalangan menilai bahwa Hukum Keluarga Islam di Indonesia harus segera diperbarui. Namun, pembaruan hukum keluarga Islam tersebut bukanlah hal mudah. Penolakan berbagai pihak terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), sebagai salah satu upaya pembaruan hukum keluarga Islam, bisa menjadi bukti sulitnya pembaharuan tersebut. Penolakan terhadap CLD-KHI di sisi lain juga menunjukkan bahwa pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan dan metodologi yang berasal dari tradisi pemikiran Islam sendiri. Dalam konteks inilah ijtihad berperan sebagai dasar konseptual-metodologis khazanah pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tersebut. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library Research). Adapun sumber data penelitian ini adalah buku, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) karya tulis ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal mengenai Kuntowijoyo. Selanjutnya, pendekatan   yang   digunakan   adalah   pendekatan   teologis, sosiologis, dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen (Studi Pustaka) yang dimuat di buku, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) karya tulis ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang mendiskripsikan mengenai pembaharuan pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia, Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan kontribusi metodologis ijtihad Kuntowijoyo dalam formulasi dan Paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Peneliti juga mengambil bahan literatur sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam al-Qur’an memuat nilai historis yang tentang perubahan zaman. Itulah sebabnya Islam selalu mengupayakan ijtihad sebagi upaya untuk menyelesaikan problem sosial yang ada, al- Qur’an mengandung pelajaran moral dan bersifat universal. Islam sebagai agama tentu mampu bertransformasi  yang  menyentuh  ranah  sosial  agar  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan egaliter yang didasarkan pada iman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada konteks pembangunan hukum di Indonesia, ijtihad oleh para ahli telah teraplikasikan dalam bentuk  pembaharuan  hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Ini menunjukkan bahwa prinsip gerak ditataraan praktis terus berjalan melalui instrumen ijtihad. Pembaharuan melalui gerak ijtihad tampak dalam rumusan tiap-tiap pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tampak berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum klasik. Ini semakin meneguhkan bahwa ijtihad memainkan peran penting dalam rangka membumikan hukum Islam. Di Indonesia sendiri bentuk-bentuk  ijtihad  baik  yang  bersifat  kaidah-kaidah  Lughawiyah  maupun  Maqashid  al-Syariah telah teraplikasikan secara komprehensif.
HUKUM TUHAN BERORIENTASI MASHLAHAH (Studi Refleksi Kaidah Li Jalbi al-Mashalih Wa Dar’i al-Mafasid Terhadap Pembagian Harta Warisan) DAINORI DAINORI
JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Vol 7 No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : STAI MIFTAHUL ULUM TARATE PANDIAN SUMENEP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah   satu   konsep    penting    dan  fundamental     dalam paradigma   hukum   Islam  adalah  konsep  maqashid. al-Syari'ah,   yang menegaskan  bahwa hukum  Islam disyariatkan untuk  memelihara  dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Sehingga dalam hal pembagian warisan yang ingin dicapai disini juga adalah ke Maslahatan bersama, Karena Maqashid al-Syari’ah itu bermaksud mencapai kebaikan (Mashlahah)   dan menolak keburukan (mafsadah), sehingga dapat difahami bahwa kedua konsep tersebut merupakan asas dari konsep Maqashid al-Syari’ah  Pembahasan tentang konsep Mashlahah  banyak mendapat perhatian para  Ulama Ushul  sedangkan  konsep  mafsadah   masih jarang  yang  membahasnya secara terpisah. Walaupun pembahasan konsep mafsadah  jarang  dijelaskan secara terpisah, namun tidak bermaksud konsep tersebut tidak terwujud dalam pembahasan Ulama Ushul. Hal tersebut karena ketika Ulama Ushul membahas konsep Mashlahah  dalam Istinbat hukum pada saat yang sama mereka membahas konsep mafsadah  bersama dengan konsep maslahah. Konsep ini diakui para Ulama Ushul dengan   memformulasikan  suatu  kaidah  yang  cukup  populer, “Di mana ada Mashlahah,  di sana terdapat hukum Allah” Teori Mashlahah ini meminjam  istilah Masdar  F. Mas'udi disebut  sebagai teori  cita keadilan  sosial dalam  hukum   Islam.  Istilah yang  sesuai  dengan  inti dari  konsep  maqashid  al-syari'ah  tersebut adalah  Mashlahah,  karena penetapan hukum  dalam Islam harus bermuara kepada Mashlahah, yaitu untuk   mewujudkan kebaikan  sekaligus  menghindarkan keburukan atau menarik  manfaat  dan menolak Mudharat.  Dengan  demikian, jelas bahwa  yang  fundamental dari  bangunan paradigma hukum Islam adalah Mashlahah,  maslahat manusia universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional “keadilan sosial”.
The Effect of Target Achievement Rewards on the Performance of Employees at BMT UGT Sidogiri Klampis Branch Tamimah Tamimah; Dainori Dainori; Hanik Mariatul Amri
Journal of Economics and Social Sciences (JESS) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal of Economics and Social Sciences (JESS)
Publisher : CV. Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/jess.1330

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of target achievement rewards on employee performance, both partially and simultaneously. The research method used is quantitative research, with the population being all employees at BMT UGT Sidogiri. The sample selection used random sampling. Data collection techniques used questionnaires and Google forms. The analysis tools used were instrument testing (validity testing, reliability testing), classical assumptions (normality testing), and hypothesis testing (simple linear regression analysis, T-test, and F-test). The results of the study indicate that target achievement rewards have a positive and significant effect on the performance of BMT UGT Sidogiri Klampis Branch employees, both partially and simultaneously.
Theological Construction of Women: Sexuality and Power in Early Marriage Dainori Dainori; Tamimah Tamimah
International Journal of Nusantara Islam Vol 14 No 2 (2026): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v14i2.55730

Abstract

This study examines early marriage as a social practice constructed and sustained through patriarchal systems of knowledge. It analyzes how religious discourse, cultural traditions, and power relations legitimize early marriage as a socially accepted norm while proposing a more egalitarian reconstruction of theological knowledge. This research employs a qualitative method using a descriptive-critical approach and Michel Foucault's discourse analysis to investigate how knowledge concerning women's bodies, sexuality, morality, and marriage is produced, disseminated, and regulated through families, religious authorities, cultural leaders, and social institutions. Data were collected through a literature review of scholarly publications, legal regulations, and documented social phenomena related to early marriage. The findings demonstrate that early marriage is not merely driven by economic hardship or limited educational opportunities but is deeply embedded in patriarchal knowledge systems that reinforce unequal gender relations. Dominant discourses concerning sexual morality, family honor, female virginity, and marriage as the primary solution to moral concerns create strong social pressure on young women to marry at an early age. These narratives position women as objects of social control while legitimizing gender inequality through religious and cultural interpretations. Therefore, preventing early marriage requires more than legal reform or economic intervention. It also demands the reconstruction of theological, educational, and cultural knowledge that challenges patriarchal assumptions and promotes gender justice. Such transformation should involve families, educational institutions, religious leaders, communities, and the state in fostering egalitarian values, strengthening child protection, expanding women's autonomy, protecting human dignity, for future generations.
Theological Construction of Women: Sexuality and Power in Early Marriage Dainori Dainori; Tamimah Tamimah
International Journal of Nusantara Islam Vol 14 No 2 (2026): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v14i2.55730

Abstract

This study examines early marriage as a social practice constructed and sustained through patriarchal systems of knowledge. It analyzes how religious discourse, cultural traditions, and power relations legitimize early marriage as a socially accepted norm while proposing a more egalitarian reconstruction of theological knowledge. This research employs a qualitative method using a descriptive-critical approach and Michel Foucault's discourse analysis to investigate how knowledge concerning women's bodies, sexuality, morality, and marriage is produced, disseminated, and regulated through families, religious authorities, cultural leaders, and social institutions. Data were collected through a literature review of scholarly publications, legal regulations, and documented social phenomena related to early marriage. The findings demonstrate that early marriage is not merely driven by economic hardship or limited educational opportunities but is deeply embedded in patriarchal knowledge systems that reinforce unequal gender relations. Dominant discourses concerning sexual morality, family honor, female virginity, and marriage as the primary solution to moral concerns create strong social pressure on young women to marry at an early age. These narratives position women as objects of social control while legitimizing gender inequality through religious and cultural interpretations. Therefore, preventing early marriage requires more than legal reform or economic intervention. It also demands the reconstruction of theological, educational, and cultural knowledge that challenges patriarchal assumptions and promotes gender justice. Such transformation should involve families, educational institutions, religious leaders, communities, and the state in fostering egalitarian values, strengthening child protection, expanding women's autonomy, protecting human dignity, for future generations.
“GUGAT CERAI: STUDI PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SUMENEP NO. 1249/PDT.G/2019/PA.SMP MELALUI TINJAUAN HUKUM ACARA” DAINORI DAINORI
JURNAL KEISLAMAN TERATEKS Vol 10 No 1 (2025): APRIL
Publisher : STAI MIFTAHUL ULUM TARATE PANDIAN SUMENEP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan secara yuridis. Pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasarkan norma-norma yang berlaku dan tata aturan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur tentang perubahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Sumenep. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sumenep menemukan bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2019/PA.Smp adalah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek adalah dalam Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah di panggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat dan hakim menjatuhkan putusan dengan Putusan Verstek