Sophian Yahya Selajar
Fakultas Hukum Universitas Khairun

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemenuhan Hak Atas Pangan Nelayan Buruh di Daerah Kepulauan Kota Ternate Anshar Anshar; Faisal Faisal; Sophian Yahya Selajar; Abdul Ismail
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.18337

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan pemenuhan hak atas pangan bagi nelayan buruh yang tergolong sebagai kelompok masyarakat yang rentan dari aspek ekonomi. Hak atas pangan merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara/pemerintah untuk memastikan setiap kelompok masyarakat termasuk para rumah tangga nelayan buruh dapat memenuhi kebutuhan akan pangan. Obyek penelitian difokuskan pada kelompok nelayan buruh berada di daerah kepulauan Kota Ternate sebagai representasi kelompok masyarakat perkotaan yang masih tergolong rawan pangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data baik itu secara studi lapangan maupun studi kepustakaan dengan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok nelayan buruh sangat ditentukan dari beberapa indikator ketahanan pangan yang selanjutnya dari indikator tersebut negara/pemerintah dapat menyusun sejumlah kebijakan yang dapat mendukung program pemenuhan hak atas pangan para nelayan buruh.
PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA TERNATE Basto Daeng Robo; Sophian Yahya Selajar
Jurnal Legal Reasoning Vol 5 No 1 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v5i1.4385

Abstract

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 telah memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan peraturan di daerah yang mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, baik kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta memuat sanksi terhadap pelanggaran protocol kesehatan. Hal ini kemudian telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Ternate dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Ternate No 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Menular dan Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate. Namun dalam prakteknya masyarakat Kota Ternate masih banyak yang belum mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dilingkungannya masing-masing. Aktifitas masyarakat masih dilakukan dengan mengabaikan penggunaan masker, menjaga jarak serta mencuci tangan setelah beraktifitas. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan menambah daftar penderita yang terkonfimasi positif.