Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humano: Research Journal Jurisprudentie Khairun Law Journal Jurnal Legal Reasoning Alauddin Law Development Journal (ALDEV) KHAIRUN LAW JOURNAL Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Pengabdian Khairun
Basto Daeng Robo
Fakultas Hukum Universitas Khairun
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Law Enforcement The Crime Of Corruption Abuse Of School Operational Assistance Funds Tri Syafari; Ridjal J Kotta; Basto Daeng Robo
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v8i2.25558

Abstract

With the existence of school operational assistance funds (BOS), it is hoped that public access to quality education is expected can be achieved. However, in practice the use of BOS funds is not always what is expected. This is because there are irresponsible elements who often misuse the BOS funds. Individuals who use BOS funds not in accordance with the guidelines for the use of BOS funds can be held legally responsible. The occurrence of corruption in the misuse of school operational assistance funds is caused by several factors, namely the school operational assistance management team that should have been formed by the school principal has never been formed, so that the management of school operational assistance funds is not transparent and accountable. Another factor is the weakness of the control system in the management of the School Operational Assistance Fund, which creates opportunities for managers to use BOS funds for personal interests. Perpetrators of criminal acts of corruption misuse of school operational assistance funds have been processed by law enforcement officials. The process starts from the stages of investigation, prosecution and trial and has obtained a final and binding decision. Even the perpetrator who was convicted and has served the sentence imposed on him. In the process, law enforcement officers have carried out the law enforcement process and have provided legal certainty for the actions of the perpetrators. However, the results of the process are still far from the principles of justice and benefits for the community
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT SECARA ILEGAL DENGAN MODUS INVESTASI DI KOTA TERNATE Tri Syafari; Basto Daeng Robo
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 1 (2019): Periode Juni
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/hjp.v10i1.1386

Abstract

Banyak masyarakat Kota Ternate menjadi korban tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dimana masyarakat ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi dikemudian hari, faktor lingkungan dimana masyarakat hanya melihat para nasabah lain disekitar mereka adalah orang-orang yang memiliki strata pekerjaan dan pendidikan yang baik sehingga masyaraat lainnya ikut yakin dengan kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut dan faktor penerapan hukum terhadap pelaku yang selama ini belum maksimal dan belum dapat memberikan efek jera bari para pelaku lainnya dengan beranggapa bahwa jika ia melakukan tindak pidana tersebut hanya dihukum beberapa tahun dan setelah bebas masih dapat menikmati hasil dari kejahatannya. Disisi lain penegakan hukum tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi di Kota Ternate belum bejalan secara efektif. hal mana pada proses penyidikan masih terdapat banyak pelaku lain yang belum di proses hingga saat ini, selain itu pada tahap penuntutan dan putusan pengadilan, nampak jelas belaum adanya keseriusan oleh para penuntut umum maupun hakim untuk menerapkan hukuman maksimal bagi para pelaku agar dapat meberikan rasa keadilan bagi para nasabah yang menjadi korban serta dapat menjadi pelajaran bagi pelaku lain sehingga takut dan jera untuk melakukan tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi.
Kebijakan Hukum Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kota Ternate Hidayatussalam Hidayatussalam; Basto Daeng Robo
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.18336

Abstract

Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya. Selain intrumen hukum nasional perlu adanya intrumen hukum di daerah sebagai langkah konkrit bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti ketentuan hukum nasional dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan. Oleh karena itu penting bagi setiap daerah untuk memiliki kebijakan hukum yang memang yang dapat menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di daerah.
Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan Tri Syafari; Basto Daeng Robo
Khairun Law Journal Volume 2 Issue 2, March 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motorcycle riders in southern Halmahera Regency have not complied and obeyed the provisions of Article 293 paragraph (2) of the LLAJ Law concerning the obligation of motorcycle riders to turn on their lights during the day. This happened because in facing the disobedience of the driver, the South Halmahera Sat Lantas Police had not taken repressive measures such as giving a TOSS statement but the action taken was still limited to preventive action. The preventive measure is to disseminate information about the obligation to turn on lights during the day by motorcyclists. In addition, community ignorance and the low level of community discipline. Then the weak sanctions imposed by law enforcement.
Kepatuhan Hukum Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari di Kabupaten Halmahera Selatan Tri Syafari; Basto Daeng Robo
Khairun Law Journal Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1123.415 KB) | DOI: 10.33387/klj.v2i2.1904

Abstract

Motorcycle riders in southern Halmahera Regency have not complied and obeyed the provisions of Article 293 paragraph (2) of the LLAJ Law concerning the obligation of motorcycle riders to turn on their lights during the day. This happened because in facing the disobedience of the driver, the South Halmahera Sat Lantas Police had not taken repressive measures such as giving a TOSS statement but the action taken was still limited to preventive action. The preventive measure is to disseminate information about the obligation to turn on lights during the day by motorcyclists. In addition, community ignorance and the low level of community discipline. Then the weak sanctions imposed by law enforcement.
PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA TERNATE Basto Daeng Robo; Sophian Yahya Selajar
Jurnal Legal Reasoning Vol 5 No 1 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v5i1.4385

Abstract

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 telah memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan peraturan di daerah yang mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, baik kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta memuat sanksi terhadap pelanggaran protocol kesehatan. Hal ini kemudian telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Ternate dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Ternate No 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Menular dan Corona Virus Desease (COVID-19) di Kota Ternate. Namun dalam prakteknya masyarakat Kota Ternate masih banyak yang belum mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dilingkungannya masing-masing. Aktifitas masyarakat masih dilakukan dengan mengabaikan penggunaan masker, menjaga jarak serta mencuci tangan setelah beraktifitas. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan menambah daftar penderita yang terkonfimasi positif.
Pemberdayaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Nam Rumkel; Hendra Karianga; Basto Daeng Robo
Jurnal Pengabdian Khairun Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/jpk.v1i2.5128

Abstract

Tindak pidana Narkotika dalam beberapa tahun terkahir mendominasi kasus pidana di Kota Ternate. Pelaku tindak pidana narkotika tidak tidak lagi memandang gender. Baik laki-laki maupun perempuan saat ini banyak yang terlibat kasus narkotika. Hal tersebut nampak dari jumlah Narapidana perempuan yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Kelas III Wanita Ternate. Masa hukuman yang dijalani para perempuan pelaku narkotika tersebut merupakan upaya pembinaan agar para narapidana perempuan tersebut setelah menjalani masa hukuman tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan memberikan pemahaman kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum akan bahaya narkotika dan potensi terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika.Kegiatan ini yang akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Ternate dengan menggunakan metode pelaksanaan yang terdiri dari tahapan persiapan, pengenalan, pelaksanaan dan evaluasi.
Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial pada Kalangan Remaja di Kelurahan Ngade Kota Ternate Anshar Anshar; Basto Daeng Robo; Muhamad Taufik La Ode
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i3.305

Abstract

Pengguna media sosial khususnya pada kalangan remaja menunjukkan peningkatan data yang pesat dari tahun ke tahun. Akibat kurang bijaknya penggunaan media sosial tersebut akan memiliki dampak negatif seperti perbuatan yang terkualifikasi sebagai tindak pidana. Salah satunya ialah tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (hate speech) sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai bentuk pencegahan dari dampak negatif itu, maka dilakukan penyuluhan hukum dengan menggunakan metode ceramah untuk memberikan pemahaman hukum dan informasi mengenai tindak pidana ujaran kebencian pada kalangan remaja di lingkungan Kelurahan Ngade Kota Ternate.
Co-Authors Anshar Anshar Hendra Karianga Hidayatussalam Hidayatussalam Muh. Taufik LaOde Ridjal J Kotta Sophian Yahya Selajar Tri Syafari Tri Syafari