Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gema Keadilan Law Development Journal AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin
Mira Novana Ardani
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Langkah Kementerian ATR/BPN Menghadapi Disrupsi Digital: Dalam Telaah Filsafat Hukum Mira Novana Ardani
Gema Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2022.14551

Abstract

KONFLIK AGRARIA HGU PT LAJU PERDANA INDAH DAN URGENSI PERLINDUNGAN PETANI DI PUNDENREJO: ANALISIS YURIDIS NORMATIF Arjuna Rinaldi Hartono; Mira Novana Ardani
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.475

Abstract

Konflik yang terjadi antara perusahaan pemegang Hak Guna Usaha dan petani adalah masalah yang sering muncul dalam sejarah hukum tanah di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan agraria di Desa Pundenrejo, Kabupaten Pati, yang melibatkan penguasaan tanah oleh PT Laju Perdana Indah dan klaim atas hak historis dari para petani. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dari perspektif hukum mengenai prosedur penguasaan tanah melalui HGU oleh perusahaan serta untuk meneliti bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada petani berdasarkan sistem hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa proses penerbitan HGU yang mengabaikan hak-hak tanah yang sudah ada sebelumnya dapat memiliki cacat hukum dan bertentangan dengan prinsip sosial fungsi tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Selain itu, disimpulkan bahwa negara berkewajiban secara hukum untuk melindungi petani melalui mekanisme Reforma Agraria, terutama terkait tanah bekas HGU yang masa berlakunya telah berakhir, demi tercapainya keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
PROBLEMATIKA PENGATURAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI BAGI ORANG ASING DALAM HUKUM TANAH NASIONAL Syauqina Fildzah Hanifa; Mira Novana Ardani
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan pengaturan jangka waktu hak pakai bagi orang asing dalam perspektif hukum tanah nasional serta menilai urgensi dan implikasinya. Kajian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu hak pakai bagi orang asing telah berkembang dari yang semula tidak diatur tegas dalam UUPA menjadi lebih spesifik dan diperluas hingga total 80 tahun melalui aturan yang terbit setelahnya. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari protektif berlandaskan nasionalisme menjadi lebih terbuka untuk mendukung iklim investasi dan pariwisata, namun menimbulkan implikasi negatif terhadap semangat UUPA dan amanat konstitusi.
Analisis Risiko Hukum terhadap Penerimaan Jaminan Kredit atas Objek Milik Warga Negara Asing dalam Perspektif Hak Tanggungan di Indonesia Alayna Lita Agzia Khalfani; Mira Novana Ardani
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.1132-1147

Abstract

Abstract.This study aims to analyze the legal position of mortgage rights (Hak Tanggungan) over land or property owned or controlled by foreign nationals in the Indonesian secured transactions system, as well as to identify the legal risks faced by creditors and the corresponding mitigation measures. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed using a prescriptive-analytical framework. The findings indicate that mortgage rights related to foreign nationals are legally valid only when imposed on the Right of Use (Hak Pakai) in accordance with Article 4 paragraph (2) of the Mortgage Law. Conversely, the imposition of mortgage rights over freehold land (Hak Milik) that is de facto controlled by foreign nationals through nominee arrangements is potentially null and void, as it violates the nationality principle in Indonesian agrarian law. Furthermore, creditors face multidimensional legal risks, including invalidity of security, unenforceability of execution, regulatory risks, and potential criminal liability. The study also reveals that effective risk mitigation requires a comprehensive approach, including rigorous legal due diligence, appropriate structuring of collateral, and the incorporation of robust contractual clauses in credit agreements. Therefore, regulatory harmonization and strengthened supervisory mechanisms are necessary to enhance legal certainty and protection in mortgage practices involving foreign nationals.
Co-Authors Alayna Lita Agzia Khalfani Arjuna Rinaldi Hartono Syauqina Fildzah Hanifa