Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM LEX CRIMEN LEX ET SOCIETATIS
Diana E. Rondonuwu
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
UPAYA BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH Rondonuwu, Diana E.
LEX ET SOCIETATIS Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v2i8.6192

Abstract

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari system keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi "milik" masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai atau domino effect, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan system pembayaran dari negara yang bersangkutan. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan system pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah: Integritas pengurus Pengetahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial    maupun pengetahuan dan  kemampuan teknis perbankan.Kesehatan bank yang bersangkutan Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank
PERBANDINGAN SISTEM PEWARISAN DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS PERDATA Rondonuwu, Diana E.
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum perdata dan hukum adat. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan:  Dari  2 (dua) sistem pewarisan yang ada baik hukum waris adat dan hukum waris perdata, dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat menggunakan hukum waris perdata secara nasional, karena beragamnya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dalam sistem pewarisan perlu juga diterapkan hukum adat waris yang berlaku di setiap daerah yang ada.Oleh sebab itu,  para ahli waris perlu mengadakan konsultasi dengan orang-orang yang ahli dibidang pewarisan seperti notaris, ahli hukum perdata, ahli hukum adat, dan  para pihak yang terkait bahkan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Hal ini untuk mengurangi rasa tidak adil dan pembagiannya dapat dilakukan secara merata atau dapat dibagi sesuai dengan surat wasiat dari pewaris sehingga hubungan antara anggota keluarga tetap baik dan harmonis.Kata kunci: Perbandingan, sistem pewarisan, pewaris kepada ahli waris, hukum waris adat, hukum waris perdata
PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA PADA PT. JAMSOSTEK DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG TENAGA KERJA NO.13 TAHUN 2003 Rondonuwu, Diana E.
LEX ADMINISTRATUM Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masa sebelum proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 “Perbudakan merupakan hubungan kerja yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perbudakan ada 2 unsur pemberi kerja dan penerima atau pelaksana kerja. Perbudakan adalah salah suatu keadaan dimana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah perintah pihak lain yaitu pemilik budak”. [1]1 Kewajiban budak adalah melaksanakan segala perintah yang diberikan pemilik budak. Para pemilik budak adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk mengatur dan member kerja serta hak lainnya atas budak yang dimilikinya. [1] Maimun,S.H.,S.Pd Jakarta 2004,hukum ketenagakerjaan suatu pengantar 2 ibid … Hal 1
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Rondonuwu, Diana E.
LEX PRIVATUM Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum lingkungan administratif menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Penegakan hukum dari perspektif hukum administrasi terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaksanakan melalui 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif (pengawasan) dan upaya represif (sanksi administrasi). Pengawasan adalah upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, sedangkan penegakan hukum adalah upaya represif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.Dalam pemberian izin suatu perusahaan atau industri harus terlebih dahulu diperiksa kriteria pembuangan limbah industri untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar akibat lingkungan yang tercemar, karena sebagian besar akibat dari perusahaan atau industri yang tidak memenuhi kriteria pembuangan limbah industri pada akhirnya akan dikenai sanksi administrasi. Oleh sebab itu, upaya represif dan upaya preventif harus dilaksanakan secara seimbang. Selain itu juga, sanksi paksaan pemerintahan (besturdwang) dan uang paksa (dwangsom) harus lebih banyak dipahami dan diterapkan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif.
PERBANDINGAN SISTEM PEWARISAN DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS PERDATA Rondonuwu, Diana E.
LEX ET SOCIETATIS Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v7i3.24692

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris menurut hukum perdata dan hukum adat. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan:  Dari  2 (dua) sistem pewarisan yang ada baik hukum waris adat dan hukum waris perdata, dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat menggunakan hukum waris perdata secara nasional, karena beragamnya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dalam sistem pewarisan perlu juga diterapkan hukum adat waris yang berlaku di setiap daerah yang ada.Oleh sebab itu,  para ahli waris perlu mengadakan konsultasi dengan orang-orang yang ahli dibidang pewarisan seperti notaris, ahli hukum perdata, ahli hukum adat, dan  para pihak yang terkait bahkan pemerintah desa atau kelurahan setempat. Hal ini untuk mengurangi rasa tidak adil dan pembagiannya dapat dilakukan secara merata atau dapat dibagi sesuai dengan surat wasiat dari pewaris sehingga hubungan antara anggota keluarga tetap baik dan harmonis.Kata kunci: Perbandingan, sistem pewarisan, pewaris kepada ahli waris, hukum waris adat, hukum waris perdata
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA HOTEL AKIBAT KECELAKAAN KERJA PEKERJA MAGANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN Broklyn Immanuel George Gosal; Boby Pinasang; Diana E. Rondonuwu
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kecelakaan kerja dan kematian terhadap pekerja dan untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban hukum pengusaha hotel terhadap kecelakaan kerja yang dialami peserta magang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pengaturan hukum tentang kecelakaan kerja dan kematian dalam bentuk Peraturam Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 adalah perubahan kedua atas PP Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 2. Pertanggung jawaban hukum pengusaha hotel terhadap kecelakaan kerja yang dialami peserta magang menurut Permen Nomor 49 Tahun 2023 adalah mengacu pada pengertian yang tercakup dalam Pasal 25 dan 28, yang disinkronkan dengan Aturan tentang Permagangan, sehingga peserta magangpun dapat menerima santunan sebagai bentuk tanggungjawab hukum dalam kaitan hukum ketenagakerjaan dalam hal terjadi kecelakaan diarea kerja Perusahaan hotel harus bertanggungjawab terhadap setiap peristiwa yang terjadi yang dialami oleh peserta magang. Kegiatan promotif dan preventif Permen ini menyempurnakan pengaturan perlindungan bagi peserta menunjukkan kemajuan yang cukup baik bagi pekerja magang. Kata Kunci : tanggung jawab, pengusaha hotel, kecelakaan kerja, pekerja magang
Co-Authors Boby Pinasang Broklyn Immanuel George Gosal