<![CDATA[Rumah tidak layak huni pada umumnya berkaitan dengan permukiman kumuh dan banyak dijumpai masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Kawasan Perdesaan Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat pertumbuhan permukiman yang cukup besar. Perkembangan fisik tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak-dampak kepadatan terhadap hunian atau dampak sosial terhadap masyarakat setempat. Munculnya kawasan permukiman kumuh, kondisi fisik hunian yang tidak layak huni, nilai lahan semakin mahal, kemiskinan penduduk perkotaan yang disebabkan kemampuan pendataan masyarakat yang rendah dan kurang dapat bersaing didalam kehidupan perkotaan menjadi permasalahan awal akan munculnya hunian-hunian liar dan kumuh dan dikatagorikan sebagai hunian tidak layak huni. Analisis tersebut menggunakan dua analisis yaitu backlog Kepenghunian dihitung mengacu pada konsep perghitungan ideal, satu keluarga menghuni satu rumah dan backlog kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate atau persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri, dimana sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bersumber dari data BPS. Dari hasil analisis perhitungan Backlog Kepenghunian bersumber dari data survei lapangan di Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Batumarmar dimana Backlog Kepenghunian di Kecamatan Palengaan berjumlah 3874 unit rumah dan Backlog Kepemilikan berjumlah 2014 unit rumah dan Backlog Kepenghunian di Kecamatan Batumarmar berjumlah 880 unit rumah dan Backlog Kepemilikan berjumlah 2474 unit rumah.]]>
