Suhartoyo Suhartoyo
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR OLEH KEPALA PASAR TERHADAP PEDAGANG PASAR SURYOKUSUMO KOTA SEMARANG Fitri Lestari; Nur Rochaeti; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.935 KB)

Abstract

Perkembangan masyarakat diikuti juga peningkatan kejahatan atau kriminalitas, seperti halnya pungutan liar. Perlunya penegakan hukum terhadap pungutan liar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sebab pungutan liar terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor perdagangan yang juga meliputi perdagangan yang ada di pasar tradisional yang dapat melibatkan pedagang dan pegawai negeri sipil. Pemidanaan terhadap pungutan liar terbatas pada pelakunya, sehingga tidak semua  pelaku dapat dijerat dan dihukum atas perbuatan pungutan liar, karena hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat diberikan pidana atas pungutan liar yang dilakukannya. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar yang terjadi di Pasar Suryokusumo yang dilakukan oleh Kepala Pasar yang merupakan seorang Pegawai Negri Sipil beserta faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar.Metode penelitian  yang digunakan adalah metode yuridis empiris, penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Sehingga dalam penelitian hukum ini mengkaji mengenai perilaku masyarakat khususnya pedagang akan kesadaran mereka terhadap perbuatan pungutan liar dengan metode pengumpulan data primer dan data sekunder melalui kepustakaan dan studi lapangan. Metode penyajian data secara kualitatif dalam suatu uraian mengenai pungutan liar dan metode analisis data dengan menggunakan metode diskriptif analisis.Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap kepala Pasar Suryokusumo melalui beberapa bagian yang merupakan suatu sisitem yaitu penyidikan, penyelidikan dan penuntutan serta peradilan. Dalam sistem tersebut Kejaksaan Negeri Semarang sebagai pihak yang menerima langsung laporan dari pelapor, segera melakukan tindakan dengan melakukan penyidikan terlebih dahulu, setelah terbukti adanya perbuatan pungutan liar setelah itu dilakukannya penyelidikan untuk menetapkan tersangka  setelah dilakukannya penyidikan dan penyelidikan. Hal ini tentu dapat memberikan pengaruh untuk mencegah terjadinya pungutan liar lagi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelanggara negara.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI) PT. PHINISI SUMBER DAYA SEMARANG Chikita Kintan Susdavie Berliani; Sonhaji Sonhaji; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.892 KB)

Abstract

Penelitian dari pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan PT. Phinisi Sumber Daya Semarang dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah pelatihan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pekerja termasuk calon pekerja migran indonesia sebelum bekerja ke luar negeri. Pelatihan kerja bagi  calon pekerja migran indonesiadi PT. Phinisi Sumber Daya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon TKI untuk Bekerja di Luar Negeri. Hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dari setiap calon pekerja migran indonesia. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan sosialisasi mengenai manfaat dari pelatihan kerja yang sejatinya sangat berguna di negara penempatan.  
Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) Yang Berkelanjutan Sarah Riska Arifiah; Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i3.227 - 238

Abstract

Abstract: Sustainable development is very important and necessary in a country, the goal is to be able to meet the needs of human life today without ignoring the needs of human life in the future. Likewise with cities that require sustainable regional management, especially in relation to environmental-based city governance (eco city). Green open space is one form of the eco city component. Semarang is the capital city in Central Java which has regulatory instruments regarding green open spaces, namely Semarang City Regional Regulation No. 7 of 2010 concerning the Arrangement of Green Open Space. The problems of this research are, how is the policy of the Semarang City Government in structuring green open spaces in order to create a sustainable city, and how is the implementation of green open space management policies in order to create a sustainable city by the Semarang City Government. From research and research analysis, the formulation of conclusions obtained is regarding the policy of the Semarang City Government in carrying out wide-spread activities on the availability of green open space in the city of Semarang. As well as green open space programs implemented in the city of Semarang to maintain the sustainability of green open space. Based on the results of the research analysis, the recommendations of the researchers include the following, the participation that needs to be increased by the Semarang City Government with stakeholders, the community and NGOs in the context of realizing the wide distribution of green open space in the city of Semarang, and activities for the wide dissemination of green open space which should be implemented immediately, so as not to accumulate in several sub-districts in the Semarang City area Keywords :  Sustainable Development,  Environmental-Based City Governance, Green Open Space Abstrak: Pembangunan berkelanjutan sangat penting dan diperlukan pada suatu negara, tujuannya agar dapat memenuhi keperluan hidup manusia pada masa kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia pada masa mendatang. Begitu juga dengan kota yang memerlukan tata kelola kawasan yang berkelanjutan terutama kaitannya dengan tata kelola kota berbasis lingkungan (eco city). Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk dari komponen eco city. Kota Semarang merupakan ibu kota di Jawa Tengah yang memiliki instrumen pengaturan mengenai ruang terbuka hijau, yaitu Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Permasalahan dari penelitian ini yaitu, bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penataan ruang terbuka hijau guna mewujudkan kota berkelanjutan, serta bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau guna mewujudkan kota berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Semarang.Dari penelitian dan analisis penelitian, rumusan kesimpulan yang diperoleh adalah mengenai kebijakan Pemkot Semarang dalam melakukan kegiatan sebaran luas terhadap ketersediaan RTH di Kota Semarang. Serta program-program RTH yang dilaksanakan di Kota Semarang untuk menjaga keberlangsungan RTH. Berdasarkan hasil analisis penelitian, rekomendasi peneliti meliputi hal-hal, partisipasi yang perlu ditingkatkan lagi oleh Pemkot Semarang dengan para stakeholders, masyarakat dan LSM dalam rangka realisasi sebaran luas RTH di Kota Semarang; serta kegiatan penyebaran luas RTH yang hendaknya segera dilaksanakan, agar tidak menumpuk di beberapa kecamatan di wilayah Kota Semarang Kata kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Kota Berbasis Lingkungan, Ruang Terbuka Hijau