Garuda - Garba Rujukan Digital

Balancing Independence and Accountability: Reforming Prosecutorial Immunity in Indonesia’s Legal System zuraidah, Zuraidah; Setiadi, Edi; Rohaeni, Neni; Ismail, Noorfajri
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i1.27541

This research examines the juridical implications of Article 8 paragraph (5) of Law Number 11 of 2021 concerning the Indonesian Attorney General’s Office, which stipulates that any legal action against prosecutors such as summons, detention, search, and interrogation must be approved by the Attorney General. While the provision was originally intended to safeguard institutional independence, its application has raised serious concerns regarding the erosion of the equality before the law principle and the emergence of internal impunity mechanisms. Using a normative juridical approach combined with statutory, conceptual, and case study methods, this study analyses the extent to which Article 8(5) contradicts the principles of a democratic rule of law, particularly due process of law, equality before the law, and institutional accountability. Several high-profile case studies involving prosecutors such as Pinangki Sirna Malasari and Urip Tri Gunawan illustrate the operational obstacles and legal stagnation created by this hierarchical authorization requirement. The study finds that the provision creates structural barriers to justice and fosters unequal treatment under the law. Reformulating Article 8(5) into a notification mechanism rather than a permission system would ensure a more balanced relationship between institutional protection and legal accountability. Significantly, this research contributes to the development of legal thought on prosecutorial reform by offering a normative framework that strengthens equality before the law and provides policy recommendations for enhancing transparency and accountability within Indonesia’s prosecution system.

TERORISME, RADIKALISME DAN KHILAFAH DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Rani Dewi Kurniawati; Yeni Nuraeni; Zuraidah
Journal Presumption of Law Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i2.10939

Beberapa organisasi keagamaan dengan pandangan ekstrem telah melahirkan pemikiran radikal, menghalalkan tindakan teror, dan mendorong konsep khilafah, yang semuanya dapat mengancam keutuhan bangsa. Pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mencegah hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan terukur dampak paham radikalisme, terorisme, dan khilafah di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap ketatanegaraan dalam konteks negara demokrasi Pancasila. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana penguatan ideologi Pancasila dapat menjadi penangkal terhadap paham-paham tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan membandingkan aturan normatif dalam Pancasila dan peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Keberpihakan pada nilai-nilai ekstrem ini berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa dan memudarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan radikalisme, terorisme, dan khilafah, karena inti falsafah Pancasila adalah persatuan bangsa dan kebebasan beribadah tanpa takut diintimidasi. Pada penyelesaikan masalah antar agama, Pancasila mengajarkan pendekatan yang humanis dengan mengutamakan dialog, gotong royong, dan menghilangkan persepsi mayoritas dan minoritas yang tidak tepat.

PERBUATAN MEMBELA AGAMA MENURUT KONSEP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Rani Dewi Kurniawati; Zuraidah
Journal Presumption of Law Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v3i1.980

Kebebasan beragama di negara kita telah di jamin dalam UUD 1945, namun dalam menjalankan peribadatan agama, tidak menutup kemungkinan terjadinya pembenaran adanya aksi-aksi yang bersifat melukai, represif serta destruktif dan mencedari hukum yang berlaku di Indonesia atas dasar agama Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus yang memiliki kesamaan tema dengan judul yang dibahas oleh penulis. Hasil dari penelitian hukum ini menjelaskan bahwa apakah perbuatan membela agama dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yaitu dapat dikatakan sebagai tindak pidana saat perbuatan membela agama tersebut dilakukan dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain ada peraturan Undang-undang yang dilanggar dari perbuatan membela agama tersebut, akan tetapi akan berbeda disaat perbuatan membela agama ini dilakukan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku, saat seseorang melihat atau menyaksikan ataupn mendengar telah terjadi perbuatan penodaan agama, maka laporkan hal itu kepihak yang bewajib dan biarkanlah penegak hukum menjalankan kewajibannya, masyarakat hanya sebatas melaporkan dan menunggu seperti apa penegak hukum melakukan fungsinya masing-masing dan permasalahan apakah dalam perbuatan membela agama ini dapat diterapkan alasan penghapus pidana, dan jawabannya yaitu tidak dapat diterapkan alasan penghapus pidana, tiap kasus perbuatan membela agama dilakukan secara sadar dan berdasarkan kemauan yang bersangkutan sehingga secara unsur terpenuhi.

PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Zuraidah Zuraidah
Journal Presumption of Law Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v4i1.2204

The study is intended to give an idea of the growing number of corruption in Indonesia from year to year the authors consider it a gross inpunishment on the convict in corruption, resulting in the absence of a jerusal effect to be one of the goals of idomy. The problem which language writers in this study are how to carry out criminal sanctions on the charges of corruption in Indonesia is under the law on the elimination of criminal corruption and how a criminal social work formula is a renewed criminal law in Indonesia in the case of criminal corruption crime. Analysis using the approach of the law (conceptual approach), policy (approach , and conceptual approach . The results of this study prove that the criminal work social (community service order) that has been formulated as a main criminal from short-term prison crimes can be effectively formulated as a further criminal against corruption in Indonesia. A conclusion to the problem raised by the problem of criminal corruption can be effective when the primary goal of elimination is achieved. Penelitian ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran tentang terus meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dari tahun ketahun penulis anggap sebagai ketidakmaksimalan hukuman yang diberikan terhadap terpidana kasus korupsi sehingga tidak adanya efek jera yang diharapkan sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Permasalahan yang penulis bahasa pada penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana formulasi pidana kerja sosial sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi. Analisis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), kebijakan (policy approach), dan konseptual (conceptual approach). Hasil studi ini membuktikan bahwa pidana kerja social (community service order) yang selama ini dirumuskan sebagai pidana pokok dari pidana penjara jangka pendek dapat diformulasikan secara efektif sebagai pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat yaitu pemidanaan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif bila tujuan utama dalam pemidanaan tercapai.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDAN Zuraidah Zuraidah; Chaidar Awaludin Anwar
Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i1.3293

With the existence of laws and regulations regarding sexual violence against children, Indonesia will be able to overcome all problems regarding children, especially sexual violence. The purpose of this research is to analyze the extent of the law in the application of protection and recovery for children who are in conflict with the law, in this case, sexual violence committed by relatives and their own family, and the factors that influence it. This research is normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that in the legal analysis of child protection in the urgency of the child as a gift in the family, all efforts are made to create conditions so that every child can exercise his rights and obligations and encourage normal development and growth of children physically, mentally and socially. Furthermore, the results of the research show that the main factors in the recovery of the child are law enforcement, the condition of the child, government facilities in handling post-violence recovery, and the last one in the family as the main actor. Therefore, the role of the government should be more embracing children who are victims of their own family's disrepute.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search