Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Presumption of Law
Zuraidah
Universitas Majalengka
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERBUATAN MEMBELA AGAMA MENURUT KONSEP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Rani Dewi Kurniawati; Zuraidah
Journal Presumption of Law Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v3i1.980

Abstract

Kebebasan beragama di negara kita telah di jamin dalam UUD 1945, namun dalam menjalankan peribadatan agama, tidak menutup kemungkinan terjadinya pembenaran adanya aksi-aksi yang bersifat melukai, represif serta destruktif dan mencedari hukum yang berlaku di Indonesia atas dasar agama Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus yang memiliki kesamaan tema dengan judul yang dibahas oleh penulis. Hasil dari penelitian hukum ini menjelaskan bahwa apakah perbuatan membela agama dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yaitu dapat dikatakan sebagai tindak pidana saat perbuatan membela agama tersebut dilakukan dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain ada peraturan Undang-undang yang dilanggar dari perbuatan membela agama tersebut, akan tetapi akan berbeda disaat perbuatan membela agama ini dilakukan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku, saat seseorang melihat atau menyaksikan ataupn mendengar telah terjadi perbuatan penodaan agama, maka laporkan hal itu kepihak yang bewajib dan biarkanlah penegak hukum menjalankan kewajibannya, masyarakat hanya sebatas melaporkan dan menunggu seperti apa penegak hukum melakukan fungsinya masing-masing dan permasalahan apakah dalam perbuatan membela agama ini dapat diterapkan alasan penghapus pidana, dan jawabannya yaitu tidak dapat diterapkan alasan penghapus pidana, tiap kasus perbuatan membela agama dilakukan secara sadar dan berdasarkan kemauan yang bersangkutan sehingga secara unsur terpenuhi.
PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Zuraidah Zuraidah
Journal Presumption of Law Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v4i1.2204

Abstract

The study is intended to give an idea of the growing number of corruption in Indonesia from year to year the authors consider it a gross inpunishment on the convict in corruption, resulting in the absence of a jerusal effect to be one of the goals of idomy. The problem which language writers in this study are how to carry out criminal sanctions on the charges of corruption in Indonesia is under the law on the elimination of criminal corruption and how a criminal social work formula is a renewed criminal law in Indonesia in the case of criminal corruption crime. Analysis using the approach of the law (conceptual approach), policy (approach , and conceptual approach . The results of this study prove that the criminal work social (community service order) that has been formulated as a main criminal from short-term prison crimes can be effectively formulated as a further criminal against corruption in Indonesia. A conclusion to the problem raised by the problem of criminal corruption can be effective when the primary goal of elimination is achieved. Penelitian ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran tentang terus meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dari tahun ketahun penulis anggap sebagai ketidakmaksimalan hukuman yang diberikan terhadap terpidana kasus korupsi sehingga tidak adanya efek jera yang diharapkan sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Permasalahan yang penulis bahasa pada penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana formulasi pidana kerja sosial sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi. Analisis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), kebijakan (policy approach), dan konseptual (conceptual approach). Hasil studi ini membuktikan bahwa pidana kerja social (community service order) yang selama ini dirumuskan sebagai pidana pokok dari pidana penjara jangka pendek dapat diformulasikan secara efektif sebagai pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat yaitu pemidanaan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif bila tujuan utama dalam pemidanaan tercapai.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDAN Zuraidah Zuraidah; Chaidar Awaludin Anwar
Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i1.3293

Abstract

With the existence of laws and regulations regarding sexual violence against children, Indonesia will be able to overcome all problems regarding children, especially sexual violence. The purpose of this research is to analyze the extent of the law in the application of protection and recovery for children who are in conflict with the law, in this case, sexual violence committed by relatives and their own family, and the factors that influence it. This research is normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that in the legal analysis of child protection in the urgency of the child as a gift in the family, all efforts are made to create conditions so that every child can exercise his rights and obligations and encourage normal development and growth of children physically, mentally and socially. Furthermore, the results of the research show that the main factors in the recovery of the child are law enforcement, the condition of the child, government facilities in handling post-violence recovery, and the last one in the family as the main actor. Therefore, the role of the government should be more embracing children who are victims of their own family's disrepute.
Co-Authors Chaidar Awaludin Anwar Rani Dewi Kurniawati