Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum
Lalu Guna Nugraha
Universitas Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu AD Basniwati; Lalu Guna Nugraha
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.17

Abstract

Setiap orang, mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh kebutuhan dasar, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang, telah dijamin perlindungan hukum dalam memenuhi hak asasinya, terutama hak hidup dan untuk diperlakukan yang sama dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan berbangsa/bernegara. perlindungan, penghormatan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia, demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara. dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Para Penyandang disabilitas yang merupakan Warganegara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, akan tetapi penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya masih samar-samar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual, dengan melakukan penelahaan-penelahaan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan guna menjawab atau yang berhubungan dengan permasalahan sehingga relevan dengan pokok bahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan a. Bagaimana makna hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilu di Indonesia, b. Bagaimanakah hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Pemilu tahun 2019 di Indonesia?
Perlindungan Lingkungan Laut Oleh Pemerintah Desa : (Study Di Desa Senggigi, Lombok Barat) Erlies Septiana Nurbani; Lalu Guna Nugraha; Diva Pitaloka; Zunnuraeni Zunnuraeni
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i2.84

Abstract

Indonesia yang diberkahi zona laut seluas 2/3 dari total seluruh wilayah, berkewajiban dalam menjaga mandatnya sebagai pemilik kedaulatan. Implementasi mandate dimaksudkan dalam rangka memaksimalkan potensi kelautan yang ada. Namun, dalam perkembangannya, hingga saat ini, Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik secara nasional, regional maupun internasional dalam pemanfaatan potensi laut. Mengingat masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan laut maka keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah ditetapkan dalam UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejumlah aturan dalam UU No 27 No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menempatkan masyarakat sebagai bagian yang penting dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Co-Authors AD. Basniwati Diva Pitaloka Sembiring, Rinawati Zunnuraeni Zunnuraeni