Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum
Johan Rahmatullah
Universitas Bumigora Mataram
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di Indonesia : (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria) Wahyudin Lukman; Abd. Hasan; Johan Rahmatullah
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reforma Agraria diperlukan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penanganan sengketa dan konflik agraria sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun, substansi Perpres Reforma Agraria lebih menekankan pada aspek penataan aset dan akses pertanahan dengan melakukan reditribusi tanah, legalisasi tanah, dan perhutanan sosial (social forestry) tanpa mengafirmasi kebijakan pembatasan penguasaan lahan, penetapan ukuran luas, kriteria daerah redistribusi dan penanganan sengketa dan konflik agraria sebagai bagian penting sumber ketimpangan kepemilikan tanah.
Perkembangan Demokrasi Langsung Dalam Penentuan Jabatan Kepala Lingkungan Di Kota Mataram : (Analisis Terhadap Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan Dan Rukun Tetangga) Johan Rahmatullah; wahyudin Wahyudin; Abd. Hasan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan langsung jabatan Kepala Lingkungan Di Kota Mataram telah menunjukkan kemajuan dari sisi praktik demokrasi di tingkat lokal, sebab hampir semua lingkungan di Kota Mataram menggunakan metode pemilihan langsung. Pemilihan langsung diatur melalui Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan Dan Rukun Tetangga. Ada beberapa persoalan dalam peraturan tersebut yang dalam hal ini belum mengikuti perkembangan praktik pemilihan langsung jabatan kepala lingkungan di tengah masyarakat. Pertama, tidak adanya pedoman yang jelas terkait dengan berlangsungnya pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan. Kedua, tidak diaturnya mekanisme penyelesaian permasalahan selama berlangsungnya pemilihan langsung tersebut. Ketiga, sumber anggara pelaksanaan pemilihan langsung. Oleh karena demikian, ke depan perlu dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tersebut agar sesuai dengan kehendak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pemilihan langsung jabatan Kepala Lingkungan dan sebagai rekomendasi kepada pemerintah Kota Mataram untuk melakukan perubahan terhadap peraturan Walikota tersebut. penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Co-Authors Abd. Hasan Wahyudin Lukman wahyudin Wahyudin