Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HERITAGE Jurnal Notariil Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Syntax Transformation Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Dialektika Hukum
Ayu Citra Santyaningtyas
Fakultas Hukum Universitas Jember
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Legal Protection For Aku Papua Song Writer That Has Been Cover At The Opening Of PON 2021 Ferdiansyah Putra Manggala; Ayu Citra Santyaningtyas; Arnendya Lania
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2818

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pencipta lagu Aku Papua yang di cover ulang dan digunakan oleh penyanyi tanpa izin pencipta di PON. Penelitian ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dimana setiap persoalan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini menitikberatkan pada kaidah dan norma hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perlindungan hukum internal yang diatur dalam Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum eksternal yang diatur dalam Pasal 112,113, dan 116. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Munculnya masalah bisa menjadi perselisihan. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.
AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP BANK SYARIAH DALAM AKAD MURABAHAH Alifian Billie Dwi Putra; Rahmadi Indra Tektona; Ayu Citra Santyaningtyas
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1906

Abstract

Agama Islam mengajarkan apabila kita melakukan kegiatan hutang-piutang maka kita harus segera melunasinya. Murabahah adalah suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang disetujui oleh pihak terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implikasi hukum nasabah wanprestasi dalam akad murabahah. Debitur dapat diancam sejumlah hukuman atau penalty sehubungan dengan kelalaiannya dalam akad murabahah. Berlaku juga akibat hukum yang diterima oleh pihak bank atau kreditur. Lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi akad murabahah karena akad jual beli yang apabila tidak bisa membayar maka dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi dan apabila terjadi maka akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi.
KEWENANGAN NOTARIS MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI Firman Floranta Adonara; Ayu Citra Santyaningtyas
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 11 No. 1 (2022): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1864

Abstract

The regulation in the Marriage Law Chapter 29 Verse (1) after Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 has been change into the process of marriage agreement. In the marriage agreement that legalized into Constitutional Court Number 69/PUU/XII/2015 can only be made before the marriage takes place. However, when the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 arrives, a marriage agreement can be made as long as the marriage has taken place. The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU/XII/2015 also gives a new authority to the Notary to be able to ratify the marriage agreement. Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 has provided changes after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 regarding the form of the marriage agreement in the form of a written agreement and must be ratified by the employee The marriage registrar has often been misinterpreted as an authentic deed, resulting in disharmony of implementing regulations related to the form of the marriage agreement.
Co-Authors Alifian Billie Dwi Putra Arnendya Lania Bayu Dwi Anggono Emi Zulaikha Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Jelita Darma Kukuh Budi Mulya Rah Ayu Ning Lintang Sekarlangit P. B Rahmadi Indra Tektona Rico Zubaidi Safira Aulia Nisa Wahjuni, Edi Warah Atikah