Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Rechtsnormen
Alvin Hamzah
Universitas Medan Area
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) Agung Poso Siregar; Ridho Mubarak; Alvin Hamzah
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1, No 1 (2019): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.525 KB) | DOI: 10.31289/juncto.v1i1.189

Abstract

Legal arrangements regarding falsification in the Military Disciplinary Law and knowing the application of criminal law in military justice in the falsification of marriage data documents in decision No. 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018. This type of research is used normative juridical. Retrieval of data in this study is by taking a copy of the decision regarding the problem of falsification of data falsification documents carried out by individual TNI. The application of criminal law against the perpetrators of falsified criminal acts in the examination of the decision Number: 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018, the defendant was charged using the indictment of Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code and Article 279 paragraph (1) to -1 Criminal Code. Furthermore, the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on the defendant in the decision Number 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018 the defendant was convicted with a basic prison sentence of 10 (ten) months and charged to pay the cost of a trial case because it was legally proven and convincing falsification.
Tantangan Penegakan Hukum Kontrak Bencana Iklim sebagai Force Majeure Rafiqi Rafiqi; Alvin Hamzah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1529

Abstract

Perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi bencana alam ekstrem yang secara langsung mengancam stabilitas pemenuhan prestasi dalam kontrak komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi bencana iklim sebagai keadaan memaksa (force majeure) berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, serta mengevaluasi batasan tanggung jawab para pihak guna menjaga keseimbangan antara prinsip Pacta Sunt Servanda dan asas keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kriteria tradisional force majeure, khususnya unsur ketidakterdugaan (unforeseeability), mengalami pergeseran akibat kemajuan sains meteorologi yang memungkinkan prediksi bencana iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kontrak di era krisis iklim memerlukan redefinisi standar kehati-hatian (due diligence) dan penguatan klausul adaptif atau renegosiasi (hardship clause) untuk menghindari ketidakpastian hukum. Hakim diharapkan tidak hanya melihat bencana sebagai peristiwa alam semata, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan mitigasi risiko para pihak dalam memutus sengketa kontrak.
Co-Authors Agung Poso Siregar Rafiqi Ridho Mubarak