Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Katalogis Jurnal Inovasi Penelitian Media Bina Ilmiah Journal of Strafvordering Indonesian
Abd Razak Musahib
Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Razak Musahib, Abd
Katalogis Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.458 KB)

Abstract

This is a juridical empirical research in combination with normative juridical. Based on the results of the study indicate that the assets of the proceeds of corruption is the right of the state to be returned to the state and the state that has the right to manage the assets and wealth of the country to be used for the greatest prosperity and welfare of the people. The Founding Father emphatically said that the purpose of Indonesia as stated in the fourth paragraph of the Preamble The Constitution of the Republic of Indonesia is to protect the people of Indonesia and the entire country of Indonesia, promote the general welfare, the intellectual life of the nation, and participate in the establishment of world order, based on freedom , lasting peace and social justice. In this theory is to give priority to the principle of expediency adding the state budget (Budget). Thus people will get in terms of usefulness, because the economy will increase. Ideally in a country that is based on state law (rechtstaat) commander law means what is stipulated in the law must be obeyed by all the people, but still far from the expectations of Indonesian nation, In essence, the return of the country's financial losses due to corruption is very important because obviously -clear contrary to the provisions of applicable law.
KAJIAN PERNIKAHAN BEDAH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM Abd Razak Musahib
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 11: April 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i11.476

Abstract

AbstrakDalam perkawinan beda agama Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas, Namun yang diakui di Indonesia jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul, maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan beda agama yang tinjuan dari hukum Islam terhadap perkawinan beda agama. Berdasarkan dari hasil penelitian, dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Islam melarang perkawinan beda agama berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini antaralain: al-Quran dan al-hadis, pendapat fuqaha,UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.Untuk mengkaji pemasalahan tersebut yang digunakan penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan.Pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP HILANGNYA NYAWA ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Abd Razak Musahib
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 9: Februari 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i9.1266

Abstract

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP HILANGNYA NYAWA ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagiamana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan melihat dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan secara bersama-sama. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. dalam pengelompokannya kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan dua kelompok yakni (1) atas dasar unsur kesalahannya, dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Pembunuhan berencana dalam terminologi dalam hukum pidana merupakan Tindak Pidana menghilangkan nyawa yang dengan rencana atau dipikirkan dahulu untuk memuluskan rencana dari pelaku. Tindak pidana menghilangkan nyawa merupakan sebuah delik yang dapat menimbulkan korban nyawa. Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa ialah pembunuhan berencana terkait bagaimana pengaturan pembunuhan berencana yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan dalam terminologi merupakan tindak Pidana menghilangkan nyawa yang dengan rencana atau dipikirkan dahulu untuk memuluskan rencana dari pelaku. Tindak pidana menghilangkan nyawa merupakan sebuah delik yang dapat menimbulkan korban nyawa. Salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa ialah pembunuhan berencana terkait bagaimana pengaturan pembunuhan berencana yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hilangnya nyawa dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF Abd Razak Musahib; Warda said
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 6: Januari 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/mbi.v17i6.233

Abstract

Dalam Pasal 523 butir (1) sampai dengan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara. Jika diperhatikan, bagian actus reus pada ayat (1) dan (3) kedua pasal tersebut memiliki kesamaan yang mencolok. Komponen mens rea disusun menurut susunan yang direncanakan. Pola hukuman tak tentu digunakan untuk merumuskan hukuman pidana untuk kejahatan yang melibatkan uang dan politik. Hukuman yang tidak pasti harus diadopsi ke depan sebagai paradigma ancaman pidana. Teori pencegahan kejahatan, yang didasarkan pada lima gagasan dan menekankan pendekatan kriminologis, dapat digunakan untuk mencegah kejahatan terkait uang dalam politik, termasuk
Juridical Analysis of the Application of Administrative and Criminal Sanctions to Tax Evasion Cases Loso Judijanto; Abd Razak Musahib
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 2 No. 4 (2025): JOSI - SEPTEMBER
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/501s3985

Abstract

Taxes are the main instrument in the country's financial system because they function as a source of revenue to support national development. However, tax evasion practices are still rampant and cause significant fiscal losses, requiring effective law enforcement. In the context of Indonesian tax law, tax avoidance can be subject to administrative and criminal sanctions in accordance with the provisions of Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP Law). Administrative sanctions function as the main instrument that is both preventive and repressive through the mechanism of fines, interest, or increases in taxes owed. However, in cases with the impact of large losses and intentional elements, relevant criminal sanctions are applied as the ultimate remedium. Reform through Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law) strengthens aspects of legal certainty, affirms the principle of ultimum remedium, and increases the authority of tax authorities while still paying attention to the protection of taxpayer rights. This study uses a normative juridical method by examining positive norms, the principle of legality, the principle of proportionality, and the principle of justice in the application of sanctions. The results of the analysis show that the integration of administrative, criminal, and regulatory sanctions is able to create a fairer, more transparent, and sustainable tax system, while maintaining legal legitimacy and public trust
Co-Authors Loso Judijanto Warda Said