Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

WEWENANG MENTERI DALAM NEGERI DAN GUBERNUR DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Warda Said
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 4: September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i4.828

Abstract

Pasca Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri dalam negeri dan Gubernur tidak lagi lagi memiliki kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan pemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi. Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku bagi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Rumusan masalah yang akan diurai dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan Menteri dalam Negeri dan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pasca Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUUXIV/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan sudah sepatutnya pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yang lahir di daerah. Implementasi dari pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada daerah melalui penguatan executive preview atau pengujian terhadap suatu norma hukum sebelum sah mengikat secara umum, hal ini sejalan dengan ruh ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF Abd Razak Musahib; Warda said
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 6: Januari 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/mbi.v17i6.233

Abstract

Dalam Pasal 523 butir (1) sampai dengan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara. Jika diperhatikan, bagian actus reus pada ayat (1) dan (3) kedua pasal tersebut memiliki kesamaan yang mencolok. Komponen mens rea disusun menurut susunan yang direncanakan. Pola hukuman tak tentu digunakan untuk merumuskan hukuman pidana untuk kejahatan yang melibatkan uang dan politik. Hukuman yang tidak pasti harus diadopsi ke depan sebagai paradigma ancaman pidana. Teori pencegahan kejahatan, yang didasarkan pada lima gagasan dan menekankan pendekatan kriminologis, dapat digunakan untuk mencegah kejahatan terkait uang dalam politik, termasuk
Juridical Review of the Arrangement of Duties and Functions of the Tolitoli Regency KPU Secretariat in the Implementation of General Elections According to Law Number 7 of 2017 Warda Said
Formosa Journal of Social Sciences (FJSS) Vol. 2 No. 2 (2023): June, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjss.v2i2.4748

Abstract

KPU is an institution that holds the mandate of the 1945 Constitution as Election Organizer in Indonesia. In carrying out its duties and functions, the KPU is assisted by the KPU Secretariat, which in holding elections the two internal elements of this institution must run well even though their backgrounds are different, each of which is hierarchical from the center to the regions. The purpose of this writing is to find out the legal arrangements of the two internal institutional elements between the Tolitoli Regency KPU Membership and the Tolitoli Regency KPU Secretariat in the success of the General Election. The method used is the normative legal method and from the collected data, it will then be identified for further processing and qualitative analysis. The results obtained from the results of this study show that the relationship arrangements between KPU Membership and the KPU Secretariat at the district/city level are a coordinative relationship within one election management institution
Monitoring of the Tolitoli Regency Bawaslu on Violations of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the Implementation of the 2020 Regional Head Elections Warda Said
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 2 No. 6 (2023): June, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v2i6.4724

Abstract

Neutrality is a principle that must be obeyed by all civil servants. However, several ASN’ in Tolitoli Regency were proven to have taken non-neutral actions towards pairs of Regional Head candidates in the 2020 Pilkada. The purpose of this study was to analyze how the monitoring of ASN neutrality in the Tolitoli Regency Pilkada resulted in violations. This study used empirical normative methods with qualitative descriptive analysis, namely studies laws that view law as principles, norms and their application in practice in society, produce descriptive data in the form of research notes or data found in the field. The results of the study revealed the lack of neutrality of ASN in Tolitoli Regency as evidenced by violations and facts on the ground, that violations of the principle of neutrality committed by ASN were due to weak sanctions achieved, there were still ASN’ who could not understand in detail the rules of neutrality regarding how to act neutrality. Perpetrators of violations are only subject to moral sanctions and are given administrative action in accordance with statutory regulations. In fact, this punishment did not make ASN afraid to commit violations and there were even ASN employees who received two KASN recommendations
Mplementation of the Import Ban of Used Clothes Based on Law Number 7 of 2014 Concerning Trade in Respect of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection in the Tolitoli District Warda Said
International Journal of Integrative Research Vol. 1 No. 6 (2023): June 2023
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.516 KB) | DOI: 10.59890/ijir.v1i6.39

Abstract

The purpose of writing this thesis is to find out the application of government regulations regarding the ban on the import of used clothing and legal protection for consumers of used clothing in Tolitoli district.The problem in implementing the ban on used clothing imports is about how the ban on used clothing imports is implemented based on trade laws and consumer protection laws in Tolitoli district? and how about legal protection for consumers in buying and selling used clothes in Tolitoli district?In writing this thesis, the author uses the research method of empirical juridical writing methods. The empirical juridical method in this study directed researchers to use primary data and legal prevention as patterns and behavior, where the location is intended to obtain information, explanations and data about the implementation of the ban on the import of used clothing in Tolitoli district.
PENGATURAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: A REVIEW Kartasasmita, Mutiara Sarifah Hidayat; Said, Warda; Musahib, Abd Razak; Nurbaiti, Ananda Siti
Tolis Ilmiah : Jurnal Penelitian Vol 5 No 1: Mei
Publisher : LPPM Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jti.v5i1.513

Abstract

Kekerasan seksual menjadi ancaman bagi generasi bangsa. Masalahnya masih banyak orang menganggap kekerasan seksual hanya hal sepele. Sehingga perlu dilakukan kajian dan studi mengenai masalah ini sehingga masyarakat mengetahui bahayanya tindakan kekerasan seksual. Tujuan dari riset ini menyusun kajian studi materi tentang kekerasan seksual di kalangan anak dan tindakan yang tepat dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Pencarian artikel diperoleh dari database Google Scholar dan Scopus, menggunakan kata kunci terpilih yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sejak tahun 2012 hingga 2022. Sumber artikel berfokus pada insiden yang terjadi di Indonesia dan beberapa sumber kekerasan seksual berbahasa Inggris yang terjadi di luar Indonesia. Hasil kajian materi yang didapatkan bahwa kejahatan kekerasan seksual menjadi masalah global dunia. Kasus yang terjadi di indonesia masih didominasi oleh wanita dan anak-anak. Permasalahan lainnya di indonesia banyak korban yang tidak mau melaporkan kasus yang menimpanya karena diintimidasi oleh pelaku ataupun merasa malu, dihakimi oleh masyarakat sehingga merasa tidak perlu melakukan pelaporan ke pihak berwajib. Sudat pandang dari negera lain bahwa masih banyak mempercayai kekerasan seksual itu adalah myth. Akan tetapi terdapat peraturan yang melarang kekerasan yang dibuat oleh International Criminal Court, International humanitarian law, dan international Law Commission. Kasus yang terjadi di benua eropa dan amerika adalah kasus yang lebih ke arah pemerkosaan (rape). Hukum pidana internasional melarang kekerasan seksual atau dengan kata lain secara de facto dikutuk di sebagian besar negara.Kekerasan seksual menjadi ancaman bagi generasi bangsa. Masalahnya masih banyak orang menganggap kekerasan seksual hanya hal sepele. Sehingga perlu dilakukan kajian dan studi mengenai masalah ini sehingga masyarakat mengetahui bahayanya tindakan kekerasan seksual. Tujuan dari riset ini menyusun kajian studi materi tentang kekerasan seksual di kalangan anak dan tindakan yang tepat dilakukan dalam pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Pencarian artikel diperoleh dari database Google Scholar dan Scopus, menggunakan kata kunci terpilih yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sejak tahun 2012 hingga 2022. Sumber artikel berfokus pada insiden yang terjadi di Indonesia dan beberapa sumber kekerasan seksual berbahasa Inggris yang terjadi di luar Indonesia. Hasil kajian materi yang didapatkan bahwa kejahatan kekerasan seksual menjadi masalah global dunia. Kasus yang terjadi di indonesia masih didominasi oleh wanita dan anak-anak. Permasalahan lainnya di indonesia banyak korban yang tidak mau melaporkan kasus yang menimpanya karena diintimidasi oleh pelaku ataupun merasa malu, dihakimi oleh masyarakat sehingga merasa tidak perlu melakukan pelaporan ke pihak berwajib. Sudat pandang dari negera lain bahwa masih banyak mempercayai kekerasan seksual itu adalah myth. Akan tetapi terdapat peraturan yang melarang kekerasan yang dibuat oleh International Criminal Court, International humanitarian law, dan international Law Commission. Kasus yang terjadi di benua eropa dan amerika adalah kasus yang lebih ke arah pemerkosaan (rape). Hukum pidana internasional melarang kekerasan seksual atau dengan kata lain secara de facto dikutuk di sebagian besar negara.