Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN Adila Almas Hasna Asyari; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 5: Oktober 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i5.932

Grobogan Districts. The purpose of this research was to analys the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 year 2019 concerning Online Population Administration Services by the Department of Population and Civil Registration of Grobogan Districts, and to analys the problems that occur in the implementation of this online population administration service. The type of this research is qualitative using a descriptive approach. Informants in this research were official and community employees who the authors took based on purposive sampling technique. The primary data were obtained through interviews and observations to the users of the simple tenant application, and service innovation staff of staff service innovations at the Dispendukcapil of Grobogan, secondary data obtained through library research and document studies. This research uses a qualitative descriptive technique by observing the process, activity and development of the object under study off simpel tenan application. From the results of the research and discussion in this study, conclusions were made regarding the implementation carried out by the Dispendukcapil of Grobogan, applied by creating a bold service application, by simpel tenan application that was in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services. The problem with the brave service was identified by the author by using 5 (five) factors as an indicator of legal effectiveness. Problems with legal factors do not exist, problems with law enforcement factors, is not providing socialization to the public about simpel tenan applications, problems with facilities and facilities, which require more adequate servers and networks, on community factors, namely people are less active in adding insight about innovative products. regional and cultural factors, no problems were found.

KAJIAN HAK-HAK ANAK HASIL BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Cucut Fatma Mutia Lubis; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42773

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum yang mempengaruhi hak yang diperoleh anak hasil proses bayi tabung tanpa donor, dengan variasi donor, dan sewa rahim ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan penalaran hukum bersifat silogisme dengan metode deduktif. Masuknya penemuan in vitro fertilization tanpa menggunakan donor di Indonesia menjadikan kedudukan anak sebagai anak sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Permasalahan pertama dengan adanya variasi donor kedudukan anak sebagai anak sah tanpa perlu melakukan pengakuan suami karena anak tersebut jelas dilahirkan oleh istrinya. Kedua, anak in vitro fertilization melalui surrogate mother berkedudukan sebagai anak sah dari ibu yang melahirkan dan kemudian dilakukan pengangkatan anak untuk mengalihkan kekuasaan orang tua kepada orang tua pemesan berdasarkan putusan pengadilan tanpa memutus hubungan dengan ibu yang melahirkan. Kedudukan berakibat pada hak yang diperoleh anak, khususnya waris, serta hak yang dijamin pemerintah meliputi hak kelangsungan hidup, perlindungan, menyampaikan pendapat, pemeliharaan, dan memperoleh pendidikan. Solusi atas permasalahan pelaksanaan in vitro fertilization berupa perlunya aturan khusus mengenai pelaksanaan dan penegasan sanksi bagi masyarakat yang melakukan metode donor maupun surrogate mother.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sukoharjo Regytha Levian Kusuma Aryanto; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 10, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i3.42676

Artikel ini mengkaji permasalahan, pertama pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak di PA dan PN Sukoharjo. Kedua, kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak sebagai akibat hukum perceraian di PA dan PN Sukoharjo dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, teknis analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak sebagai akibat perceraian menimbang dari beberapa indikator diantaranya: a)pihak yang mengajukan yakni ibu atau ayah; b)alasan mengajukan hadhanah yang pada dasarnya demi kepentingan terbaik bagi anak; c)umur dan keinginan anak; d)penentuan hadhanah bagi anak sah, anak angkat dan anak tiri; e)dasar hukum acuan hakim, hakim PA mengacu pada Pasal 39 UUP jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, Pasal 116, Pasal 105 dan Pasal 156 KHI dan Pasal 41 UUP. Sedangkan hakim PN mengacu pada Pasal 41, Pasal 45 dan Pasal 49 UUP. Mengenai kesesuaian pertimbangan Hakim PA Sukoharjo telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP jo. Pasal 116 huruf f KHI, Pasal 105 dan 156 KHI, SEMA Nomor 3 tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2016 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Kemudian pertimbangan Hakim PN Sukoharjo sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 41, 45 dan 49 UUP serta Pasal 10 UU Perlindungan Anak.Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Perceraian; Pertimbangan Hakim.

Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta Ayu Nopitasari; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): April : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i2.146

This research aims to find out and analyze the implementation of fulfilling the requirements for polygamy in order to obtain permission from the Surakarta Religious Court. Apart from that, it is also to find out and analyze forms of protection for wives' rights in cases of applications for polygamy permits. This research is empirical legal research with a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. The techniques used in collecting legal materials in this research were interviews and literature study. The data analysis technique used in this legal research is a qualitative data analysis technique with an interactive analysis model. Based on this research, the results obtained show that the implementation of polygamy requirements is in accordance with Article 4 paragraph (2) and Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, PP Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law (KHI). If the alternative and cumulative requirements are met, accompanied by perfect evidence, the panel of judges will grant the Petitioner's request for a polygamy permit. The form of protection of the wife's rights in the case of a polygamy permit application at the Surakarta Religious Court is that first, the polygamy permit application case is contentious by placing the wife as the respondent, so the wife has the right and opportunity to respond and submit answers, duplicates and conclusions in front of the court regarding the permit application. polygamy proposed by the husband. Second, there must be a request for determination of joint assets. Determining joint assets is very important to provide certainty about the status of joint assets and at the same time protect the wife's property rights so that they do not get mixed up. Third, namely the marriage agreement, between husband and wife, they can enter into a marriage agreement to guarantee the protection of joint assets. Apart from that, this marriage agreement is not limited to financial or property matters, but also accommodates other issues that are important to be a

Indikator Prinsip Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/PDT/2017 Welda Aulia Putri; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.73

This research aims to analyze the indicators of the principle of abuse of circumstances in the consideration of judges who give rise to legal consequences of the existence of abuse of circumstances in economic excellence in an agreement. The research method in this journal is normative legal research. The nature of research in this journal is prescriptive. The research approach used is the legislation approach and case approach. Primary legal materials in this journal, namely the Civil Code, jurisprudence, and court decisions. As for secondary legal materials, namely book literature, legal journals, and other relevant literature. The results of the study indicate that the case in Supreme Court Decision Number 1395 K/Pdt/2017 has proven that there is an abuse of circumstances in economic excellence.

Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak Syahan Nur Muhammad Haiba; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.84

In Indonesian positive law, only the KHI states that child custody falls to the mother. Other regulations only state that both parents are still obliged to look after their children without providing an explanation to whom child custody is given after divorce. In child custody decisions, several decisions were found that gave child custody to the mother, but also decisions were found that gave child custody to the father. This causes legal uncertainty in determining child custody after divorce. This research aims to analyze the most appropriate indicators of the judge's consideration in decisions regarding child custody based on the principle of the child's best interests. The research method used is prescriptive normative legal research using a conceptual approach. The results of the research show that there are several indicators that can be used in considering determining child custody, namely, child welfare, parental behavior, coordination between parents, and distribution of parental time. If it is felt that other indicators are needed, the judge can add these indicators as long as they are in accordance with the principle of the child's best interests.

Tinjauan Terhadap Aturan Hukum Penggantian Status Jenis Kelamin di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Negara Indonesia dan Malaysia) Varian Ikhsan; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 6 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10656998

This article aims to analyze the legal regulations regarding gender identity change in Southeast Asian countries. The legal analysis focuses on general provisions/legality regarding gender identity change, rules regarding the sequence of procedures for gender identity change, and regulations aimed at providing supervision, guidance, and ensuring the absence of discriminatory treatment towards transgender groups, with Indonesia and Malaysia being the study variables in this article. The research type conducted here is doctrinal research of a descriptive nature, utilizing a legal approach, case analysis, and a comparative approach. This research utilizes primary legal materials, including legislative regulations and court judgments related to gender identity change, as well as secondary legal materials such as research findings discussing legal regulations regarding gender identity change (both domestically and internationally published). The data collection method for legal materials involves a literature review, while the legal material analysis employs deductive syllogism as the method. The research findings indicate that Indonesia does not have clear legal provisions regulating the legality of transgender individuals, whereas Malaysia, within its two legal systems, firmly rejects legalizing the existence of transgender individuals. Concerning the procedural process, citizens of Indonesia and Malaysia desiring a change in their gender status are required to obtain prior approval from the court. Finally, both Indonesia and Malaysia lack legal instruments to provide protection and prevent discriminatory treatment against transgender groups.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search