Nurfaidah Nurfaidah
Universitas Madako Tolitoli

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB RETRIBUSI DI PASAR BUMI HARAPAN TOLITOLI Nurfaidah Nurfaidah
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 7: Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i7.1038

Abstract

Abstrak Sebagai sebuah kota yang menerapkan prinsip otonomi daerah, Tolitoli perlu mengembangkan potensi lain yang diharapkan menjadi pembiayaan pemberdayaan daerah. Salah satunya adalah retribusi pasar yang memberikan kontribusi melalui retribusi yang berguna untuk penguatan otonomi daerah di kabupaten Tolitoli. Namun, masalah perlindungan hukum terhadap pedagang pasar masih lemah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wajib retribusi..2. Apakah pemberian izin usaha berjualan bagi wajib retribusi di pasar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dari Pedagang Perlindungan hukum yang diberikan kepada pedagang dipasar pada dasarnya sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tolitoli Pemberian izin tempat berjualan ternyata meningkatkan kontribusi melalui retribusi. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Tolitoli melalui beberapa regulasi yang pro kepada pedagang di Pasar.
PELAKSANAAN DAN DAMPAK PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM. Nurfaidah Nurfaidah
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 9: Februari 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i9.1267

Abstract

Perceraian merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh pasangan suami-istri, namun kenyataannya masih banyak terjadi perceraian. di era globalisasi masalah perceraian makin meningkat dari tahun ketahun, meskipun perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci akan agama namun pada kenyataannya hukum positif membolehkan perceraian asalakn ada alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah no. 9tahun 1975 jouncto pasal 116 dalam kompilasi hukum islam.Perceraian membawa dampak dan akibat hukum terhadap istri dan anak-anak, dalam hal bercerai antara seorang istri dan suami, tidak membebaskan mereka dari tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak dalam hal biaya pemeliharaan dan pendidikan sebagai mana sebutkan dalam pasal 41 undang-undang no. 1 tahun 1974 yang mana disebutkan pada huruf (b) bahwa : bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, bila man kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadialan dapat menunjukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dampak yang fatal akibat perceraian yaitu terhadap anak-anak frustasi dan selanjutnya mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri hidupnya, ada juga yang melakukan pelarian ke hal-hal negatif seperti narkoba dan lain sebagainya. kalau sudah seperti ini tentu sikap saling menyalahkan bukanlah solusi yang terbaik dengan melihat adanya dampak perceraian yang menjadi korban adalah keluarga dan anak-anak yang belum dewasa diharapkan kepada para orang tua jangan pernah memiliki niat untuk cerai apabila masalah yang dihadapi dalam keluarga masih bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik. Sekarang pasangan suiami istri harus diberi pendidikan hukum agar terhindar dari kebiasaan sosial akibat konsepsi yang dipinjam dari kebudayaan diluar islam dengan demikian mereka akan mengerti tentang dasar dan semangat hukum islam dalam mengatasi setiap permasalahan.