Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Penelitian prosiding seminar nasional Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Jurnal Penelitian Serambi Hukum JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Suharno Suharno
Universitas Islam Batik Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Anisa Aulia Rahma; Suharno Suharno; Raharno Raharno
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 8: Januari 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i8.1121

Abstract

This study idiscusses the duties andi ifunctions of the Village Head in ithe Implementation of Government according to iUndang-Undang iNomor 6 Tahun i2014 Tentang Desa, the purposei iof thisi istudy is to determine the implementationi of the duties and functions of the Village Head. The type of research used in this research is empirical iresearch. Using a descriptive approach with qualitative data analysis techniques. The results of this study are the village head has carried out his duties and functions in the implementation of government administration according to Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itentang iDesa.
ANALISIS PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN HASIL YANG DICAPAI DALAM PERATURAN DESA TENTANG PERTUMBUHAN DESA Ismia Nur Aurelia; Suharno Suharno; Dika Yudanto
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 8: Januari 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i8.1140

Abstract

This study discusses village regulations for village development as the basis for village growth, in this case testing the suitability of the guidelines from Regional Regulation regarding the procedures for their formation dan implementation and the result achieved in Village Administration by the Village Head. Based on this, the legal problem that will be studied is how the procedure for establishing and the results achieved from village regulations regarding village growth arise in Ngringo Village. This writing uses empirical research methods carried out through documentation studies and direct interviews with the Ngringo Village Government. In 2021 it will produce two legal products as well as various develompents proclaimed through the Village Regulations that are formed that can be implemented well but not optimally.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DAN PERLINDUNGAN ANAK KELOMPOK DISABILITAS DI SDN 13 CEMARA DUA SURAKARTA SUHARNO, SH., MH ARY KHAIRUDIN
PROSEDING Vol 1 No 01 (2018): Proseding Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.655 KB)

Abstract

Hak memperoleh dan memilih pendidikan bagi setiap warga negara, baik penyandang Disabilitas maupun Nonpenyandang Disabilitas adalah sama. Artinya, Penyandang Disabilitas berhak juga menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang ditempuh warga nonPenyandang Disabilitas, Hal ini telah di jamin dengan  Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Penegasan konstitusi tersebut berlaku bagi Penyandang Disabilitas. Hak mendapat pendidikan. Juga diatur tegas dalam  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutunamun dalam kenyataanya banyak sekolah yang tidak mau atau tidak siap untuk menerima anak didik penyandang disabilitas dengan berbagai alasan.walaupun hal ini adalah amanah UU.      Dari latar belakang diatas maka kam ingin memberikan penyuluhan sebagai kegiatan memberi pemahaman tentang Pendidikan Inklusif bagi Kelompok Disabilitas di SDNCemara Dua Surakarta.Untuk memberikan pengetahuan tentang pendidikan Inklusi dan perlindungan anak Disabilitas  di SD Cemara Dua Kota Surakarta .Manfaat kegiatan: 1.Bagi Kepala Sekolah dan Guru, mendapat pengetahuan pentingnya memberikan pendidikan yang sama bagi anak yang memiliki kebututuhan kusus ; 2. Bagi Orang Tua Murid, dapat mengetahui bahwa anak yang berkebutuhan kusus dapat disekolahkan pada sekolah umum ; 3. Bagi Komite Sekolah dapat mengetahui peran yang dilakukan dalam lingkup sekolah SDN Cemara Dua No 13 Surakara dalam memfasilitasi anak yang berkebutuhan kusus.Bagi UNIBA para dosen dapat membagi ilmunya kepada masyarakat dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi.Bentuk kegiatan pengabdian ini adalah dengan metode ceramah (penyuluhan hukum dan pemaparan materi) yang dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang ada.Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan:
PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Suharno Suharno
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 2 No 1 (2023): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v2i1.2979

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban diskresi dan hubungannya dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Untuk mengatur pembagian wewenang tersebut Pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ketika Pemerintah menemui permasalahan yang bersifat mendesak dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum, maka Pemerintah diberikan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan diskresi, ketika Pemerintah menerapkan kebijakan diskresi maka perlu memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) untuk membatasi wewenang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Untuk itu pertanggungjawaban diskresi sangat berhubungan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) diatur sedemikian rupa didalamnya asas-asas yang dapat mengatur pelaksaan diskresi.
Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Membuat Keonaran di Masyarakat (Studi Kasus Pendirian Kerajaan Palsu Keraton Agung Sejagat) Yayan Pradana Adi Saputra; Suharno Suharno; Muhammad Muhtarom
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.041 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.586

Abstract

Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah munculnya kerajan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong menimbulkan keonaran diantara para masyarakat, karena sebagian masyrakat menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya dengan kerajaan tersebut. Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa disebut dengan keonaran. Pada Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ayat 1 “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” sedangkan pada Ayat 2 “ barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menayangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tngginya tiga tahun”. Kata Kunci : Keonaran, Kerajaan Palsu, Keraton Sejagad, Tindak Pidana.
AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI REFLEKSI MEMBANGUN KARAKTER ANAK: BENTUK UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN DESA (STUDI DESA KRAGILAN, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO) Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani; Hanuring Ayu; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2: Mei 2021
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v1i2.586

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya aktualiasi nilai Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak; (ii) memberikan penjelasan komperehensif bahwa karakter anak yang didasarkan Pancasila menguatkan etika dan moral sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa. Permasalahan kenakalan remaja dan kriminal anak, menjadi problematika yang memprihatinkan. Anak merupakan pilar pembangunan, maka harus dilindungi dari degradasi etika dan moral yang bermuara pada kenakalan remaja maupun kriminal anak. Pengabdian dilakukan dengan sosialisasi komperehensif yang mengedepankan diskusi interaktif di Desa Kragilan. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) aktualisasi Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak perlu dilakukan dengan sosialisasi berkala, tujuannya membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya merefleksikan nilai Pancasila terhadap anak di lingkungan rumah tangga, pendidikan maupun sosial; (ii) refleksi nilai Pancasila mampu membentuk karakter anak sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa terutama menghindarkan anak dari kenakalan remaja dan kriminal anak
PENINGKATAN EKONOMI DI MASA PANDEMI DI DESA PURO KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN Pramono Hadi; Amir Junaidi; Femi Sulaswaty; Ismiyanto Ismiyanto; Suparwi Suparwi; Suharno Suharno; Istiatin Istiatin; Priyono Priyono
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v2i1.1222

Abstract

Community service with the title Economic Improvement in the Pandemic Period in Puro Village, Karangmalang District, Sragen Regency. It has been held on Sunday, December 19, 2021. At the Puro village hall yard, starting at 10.00-11.30 WIB. The aim is to ease the economic burden of the Puro village community during the pandemic and the implementation of the tri dharma of higher education. The service method is carried out by initial surveys, implementation and evaluation of activities. The results of community service in Puro village, Karangmalang, Sragen district, have been carried out smoothly, successfully and have received support from stakeholders, both the security apparatus, namely the police, babinsa village apparatus and the Puro village community. The achievement of community service goals, namely; 1) Slightly ease the economic burden on the Puro village community in terms of basic needs, namely minimum basic necessities for the next few days; 2) It is carried out smoothly and successfully for the tri dharma activities of higher education, especially community service in 2021.
Efforts to Overcome Community Diseases in Kampung Solok Village, Barus District, Central Tapanuli According to Criminology Junaidi Lubis; Leni Indrayani; Suharno Suharno; Juliya Maria
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.31903

Abstract

The disease of society (guessing numbers) is one of the diseases that continues to exist to this day and is very difficult to overcome. From a legal perspective, social illness is a crime (delict) that is disturbing in society. The pattern of societal ills encourages people to always be lulled by momentary pleasures, causing some people to be lazy about carrying out business activities. Based on the research results, it is known that community disease is a community behavior that must continue to be addressed, because it has a negative impact on society. Law enforcement in dealing with community diseases, namely preventative management of community diseases, means that the response is carried out by preventing the spread of community diseases from becoming more widespread. In essence, this social disease is an act that is clearly contrary to legal, religious, moral and moral norms, and can endanger the survival of the community, nation and state.
Co-Authors Amir Junaidi Anisa Aulia Rahma Dika Yudanto Femi Sulaswaty Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hanuring Ayu Ismia Nur Aurelia Ismiyanto Ismiyanto Istiatin Istiatin Juliya Maria Junaidi Lubis Leni Indrayani Muhammad Aziz Zaelani Muhammad Muhtarom Nourma Dewi Pramono Hadi Priyono Priyono Raharno Raharno Suparwi Suparwi Yayan Pradana Adi Saputra Yulian Dwi Nurwanti