Garuda - Garba Rujukan Digital

Patricia Inge Felany

Universitas Airlangga

Author-ID : 3663429

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ANALISIS UPAYA PEMERINTAH MEMINIMALISIR RISIKO GAGAL BAYAR DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA BUMN Xavier Nugraha; Patricia Inge Felany; M Imron Rosyadi
Majalah Hukum Nasional Vol. 50 No. 1 (2020): Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola uang negara adalah dengan melakukan pinjaman kepada BUMN. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan nasional terutama percepatan pembangunan infrastruktur. Meskipun pinjaman tersebut untuk kegiatan BUMN, namun tetap harus sesuai dengan prinsip good governance. Perlu ada upaya pemerintah untuk meminimalisir risiko gagal bayar yang muncul dalam pemberian pinjaman kepada BUMN. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya preventif terhadap risiko gagal bayar dalam pemberian pinjaman kepada BUMN? 2) Apa upaya represif terhadap risiko gagal bayar dalam pemberian pinjaman kepada BUMN? Penelitian ini adalah penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa 1) Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah berupa penerapan sikap kehati-hatian dalam setiap tahap pelaksanaan pemberian pinjaman serta adanya penilaian, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman kepada BUMN dan 2) Upaya represif yang dapat dilakukan berupa pengenaan denda administrasi serta penerapan sanksi pidana.

Analisis Pemberian Pinjaman Langsung sebagai Upaya untuk Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat di Indonesia Xavier Nugraha; Ave Maria Frisa Katherina; Patricia Inge Felany; Faizal Kurniawan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

In the futuristic era, transportation is one of the essential necessities for society. The dynamism of urban and rural life makes all groups of people need adequate and usable accommodation in general. However, land transportation infrastructure in Indonesia is not maximally available so it requires a lot of development. The construction of transportation infrastructure requires enormous costs, so the solution that can be used is to use a financing scheme. One of the simpler financing schemes is direct lending. The purpose of this research are to explain two main topics. First, is to analyze the legal relation of the parties in providing direct lending to finance transportation infrastructure. Second, is to determine the legal remedies that the government can take when the borrowers default on lending to finance transportation infrastructure. The type of research used is doctrinal legal research so as to produce a clear and detailed legal analysis regarding direct lending to finance land transportation infrastructure. When a borrower, who has been bound in an agreement with a lender, breach of contract, the borrower can be subject to two options of legal remedies.

Keterlambatan Pendaftaran Perubahan Data Perseroan Terbatas Kepada KEMENKUMHAM Hana Widodo; Patricia Inge Felany; Aurellia Tiffany
Jurist-Diction Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v6i3.44000

AbstractThe presence of a Limited Liability Company as a means of economic activity in everyday life can no longer be ignored. In the establishment of a Limited Liability Company, it is certain that data changes will occur as stipulated in Article 8 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 concerning Registration of Establishment, Amendment, Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities, and must be registered with the Minister and declared in the notary deed. However, Limited Liability Companies often forget to register these changes. Therefore, this research will discuss the legal consequences and legal remedies for delays in registering changes to Limited Liability Company data to the Ministry of Law and Human Rights. To answer these problems the research method used is normative research using a statutory approach and a conceptual approach.Keywords: Limited liability company; Data change; Affirmation Deed. AbstrakKehadiran Perseroan Terbatas sebagai sarana kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Didalam pendirian Perseroan Terbatas, sudah pasti terjadi perubahan data seperti yang diatur didalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, dan harus didaftarkan ke Menteri dan dinyatakan didalam akta notaris. Namun Perseroan Terbatas seringkali lupa dalam mendaftarkan perubahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait akibat hukum dan upaya hukum atas keterlambatan pendaftaran perubahan data Perseroan Terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).Kata Kunci: Perseroan Terbatas; Perubahan Data; Akta Penegasan.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search